Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perpu Cipta Kerja Terabas Keputusan MK, Anggota DPD Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Massa buruh melakukan aksi bertajuk Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu 10 Agustus 2022. TEMPO/Subekti.
Massa buruh melakukan aksi bertajuk Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu 10 Agustus 2022. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja bisa berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Musababnya, Perpu Ciptaker disusun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepentingan yang obyektif, pelibatan rakyat, hingga rasionalisasi yang bertanggung jawab terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama 2 tahun.

Baca juga: Komite Pembela Hak Konstitusional Siapkan Langkah Hukum atas Perpu Cipta Kerja

“Dengan adanya syarat-syarat pemakzulan, jika ada sebuah pelanggaran secara konstitusi, tentunya pemakzulan bisa saja dilakukan,” kata Abdul kepada Tempo, Senin, 2 Januari 2023.

Adapun aturan ihwal pemakzulan Presiden tertuang dalam UUD 1945 pasal 7A-7C. Aturan ini menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Abdul mengatakan penerbitan Perpu Ciptaker menunjukkan bahwa tanda-tanda otoritarianisme dalam kemasan peraturan perundang-undangan makin nyata. Penerbitan beleid ini juga dinilai Abdul ugal-ugalan serta membahayakan kehidupan berundang-undang di Indonesia. Ia menyebut penerbitan Perppu Ciptaker ibarat bunyi gong yang menandai masuknya Indonesia ke situasi krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi.

Menurut dia, DPR mestinya segera mengakhiri masa reses untuk meninjau pemakzulan terhadap Presiden. Kendati demikian, Abdul ragu jika DPR berani memakzulkan Presiden. Pasalnya, koalisi pemerintah di DPR sangat gemuk.

“Kalau persoalan alasan pemakzulan, bisa saja. Ada pelanggaran terhadap roda pemerintahan. Dalam hal menjalankan fungsi dan kewenangannya, jika tidak sesuai bisa saja (DPR memakzulkan). Tapi apakah berani? Koalisi saat ini sangat besar,” ujarnya.

Di sisi lain, kewenangan DPD disebut Abdul tetap sengaja dimandulkan. Jika DPD punya kewenangan lebih, maka Abdul bakal menginisiasi pemakzulan Presiden.

“Andai DPD punya kewenangan lebih, percayalah, saya, Abdul Rachman Thaha, yang akan mengambil inisiatif pemakzulan itu,” kata dia.

Oleh sebab itu, Abdul menyarankan seluruh pimpinan DPD RI untuk datang ke Istana. Tujuannya, memperingatkan Presiden Jokowi soal preseden buruk yang dihasilkan dari penerbitan Perpu Ciptaker.

“Presiden harus melaksanakan putusan MK dengan langkah-langkah substantif dan bertanggung jawab,” kata dia.

Jokowi sebelumnya merespons berbagai kritik atas terbitnya Perpu Ciptaker. Ia menegaskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diterbitkan karena ada ancaman-ancaman risiko ketidakpastian global.

"Untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor dalam dan luar, sebetulnya itu yang paling penting," kata Jokowi.

Jokowi menyebut kondisi saat ini memang terlihat normal. Akan tetapi, Jokowi mengklaim bahwa Indonesia diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastikan global.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk kesekian kalinya, Jokowi kembali menyinggung bahwa 14 negara sudah menjadi pasien IMF. Lalu, ada 28 negara lagi yang antre untuk menjadi pasien IMF. "Ini sebetulnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja," kata dia.

Itulah yang kemudian menjadi alasan Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja. "Karena ekonomi kita di 2023 sangat tergantung investasi dan ekspor," ujarnya.

Selanjutnya, DPR harus bahas Perpu Cipta Kerja...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komite dan Tim Mitigasi Perpres Publisher Rights akan Dibentuk, Apa Tugasnya?

30 menit lalu

(Dari kiri) Moderator, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Umum IDA Dian Gemiano, Staf Khusus Wakil Menteri Kominfo Indri D. Saptaningrum, dan AI Media Development tvOne.AI Apni Jaya Putra dalam acara Diskusi Terbuka What's Next After Publisher Rights: AI for Media Asosiasi Media Siber Indonesia di Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Komite dan Tim Mitigasi Perpres Publisher Rights akan Dibentuk, Apa Tugasnya?

Menurut Dewan Pers, komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres Publisher Rights harus dijamin independensinya.


Basuki Hadimuljono Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo, Pengamat Ungkap Kriteria Menteri PUPR Berikutnya

9 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau perbaikan tanggul sungai Wulan yang jebol di Desa Ketanjung, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Senin, 12 Februari 2024. Kementerian PUPR mengoperasikan 12 mesin pompa air guna mengurangi genangan banjir di permukiman serta menerjunkan lima ekskavator untuk perbaikan tanggul yang ditargetkan selesai dalam tiga hari. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Basuki Hadimuljono Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo, Pengamat Ungkap Kriteria Menteri PUPR Berikutnya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikabarkan tak masuk bursa pemerintahan berikutnya. Bagaimana kriteria Menteri PUPR yang cocok?


Ganjar Dorong DPR Gunakan Hak Angket Selidiki Pemilu, Jokowi: Enggak Apa-apa

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo makan siang bersama calon presiden Ganjar Pranowo (kiri), Anies Baswedan (kanan), dan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Ganjar Dorong DPR Gunakan Hak Angket Selidiki Pemilu, Jokowi: Enggak Apa-apa

Presiden Jokowi menyebutkan usul Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan hak demokrasi


Sosok Dokter Gunawan Rusuldi Berpangkat Kolonel yang Ditegur Mayor Teddy

9 jam lalu

Cuplikan video Mayor Teddy dan Dokter Gunawan. TIktok
Sosok Dokter Gunawan Rusuldi Berpangkat Kolonel yang Ditegur Mayor Teddy

Sosok Mayor Teddy kembali viral di media sosial. Kali ini karena menegur seorang dokter di RS hingga akhirnya ia berhenti dan bersadar ke dinding.


Dari Airlangga, Zulhas Hingga Elit Koalisi Prabowo Dukung AHY jadi Menteri ATR

9 jam lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Dari Airlangga, Zulhas Hingga Elit Koalisi Prabowo Dukung AHY jadi Menteri ATR

Jokowi resmi AHY sebagai menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Simak dukungan para politikus ke AHY yang kini menjadi Menteri ATR dan Kepala BPN.


Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh, Ini Respons Anies Baswedan, Mahfud Md, TPN Ganjar-Mahfud, dan Sekjen NasDem

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Teras Belakang Istana Merdek, Jakarta, 22 November 2016. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh ini masih dalam rangka kelanjutan konsolidasi setelah unjuk rasa besar-besaran di sekitar Istana pada 4 November lalu. TEMPO/Subekti.
Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh, Ini Respons Anies Baswedan, Mahfud Md, TPN Ganjar-Mahfud, dan Sekjen NasDem

Presiden Jokowi ajak Surya Paloh makan malam di istana negara, ini respons Anies Baswedan, Mahfud, TPN Ganjar Mahfud, dan Sekjen NasDem.


100 Tokoh Tuding Jokowi Menyalahgunakan Kekuasaan di Pilpres 2024

10 jam lalu

Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
100 Tokoh Tuding Jokowi Menyalahgunakan Kekuasaan di Pilpres 2024

Jokowi dianggap turut andil secara nyata memberi dukungannya terhadap Prabowo-Gibran dengan mengerahkan kekuasaannya sebagai kepala negara.


Hari Ini Dilantik Menjadi Menteri ATR/BPN, AHY Jadwalkan Rapat Perdana Besok Pagi

10 jam lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.  AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti.
Hari Ini Dilantik Menjadi Menteri ATR/BPN, AHY Jadwalkan Rapat Perdana Besok Pagi

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bakal menggelar rapat pimpinan perdana besok pagi, Kamis, 22 Februari 2024.


Terkini Bisnis: Jokowi Ingin Perekonomian Membaik setelah Pemilu, Respons Google usai Publisher Rights Terbit

11 jam lalu

Presiden Jokowi saat melantik Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Jokowi Ingin Perekonomian Membaik setelah Pemilu, Respons Google usai Publisher Rights Terbit

Jokowi menginginkan perekonomian segera membaik setelah Pemilu.


Jokowi Kunjungan ke Sulawesi Selatan usai Lantik Hadi Tjahjanto dan AHY

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Rabu, 21 Februari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA. Dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kunjungan ke Sulawesi Selatan usai Lantik Hadi Tjahjanto dan AHY

Bersama rombongan terbatas, Presiden Jokowi lepas landas menuju Sulawesi Selatan.