Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Loyalis Amien Rais Menduga Ada Gangguan Saat Proses Verifikasi Faktual Partai Ummat di Sulut

image-gnews
Logo Partai Ummat. Foto/istimewa
Logo Partai Ummat. Foto/istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Loyalis  Amien Rais yang juga Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin membeberkan soal temuan dugaan gangguan dalam proses verifikasi faktual partai itu di Sulawesi Utara atau Sulut.

"Bentuk gangguan itu disinyalir berupa upaya mempengaruhi penyelenggara pemilu (KPUD) di sana, agar proses verifikasi faktual ini berjalan lebih lama," kata Nazaruddin kepada Tempo Rabu 28 Desember 2022.

Namun, Nazaruddin belum bisa membeberkan, siapa pihak yang berusaha mempengaruhi KPU di Sulut itu. Juga asal-usul partainya. 

"Jangan dari saya kalau asal partainya," kata dia.

Nazaruddin menjelaskan, dugaan adanya gangguan dari partai lain kepada penyelenggara pemilu itu muncul karena di tengah jalan Partai Ummat di Sulut melakukan verifikasi faktual, ada kesepakatan yang berubah. 

"Kesepakatan Partai Ummat dengan KPU untuk verifikasi faktual itu kan awalnya hanya dua saja, dengan dihadirkan di kantor partai dan menggunakan video recording," kata Nazaruddin.

"Namun di Sulut itu, tahapannya dimulai dengan melakukan sampling dari rumah ke rumah dulu, baru masuk tahapan berikutnya," kata Nazaruddin.

Baca juga: Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Saksi Tak Punya Salinan Dokumen Saat Pleno KPU Sulsel

Nazarrudin mengatakan proses sampling itu membuat batas waktu tiga hari untuk verifikasi faktual jadi sangat mepet. "Sampling dari rumah ke rumah ini kan tidak sesuai dengan kesepakatan mediasi Partai Ummat dengan KPU sebelumnya," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, sampling dari rumah ke rumah itu juga tak ketahuan persis waktunya. Sehingga saat dilakukan proses itu ada pengurus yang kebetulan tidak berada di rumahnya.

"Jadi (intervensi partai lain ke proses verifikasi Partai Ummat) ini ditengarai dilakukan di situ, tapi syukurlah tidak  semua daerah di Sulut itu terpengaruh," kata Nazarrudin.

Nazaruddin mengatakan internal Partai Ummat sendiri masih optimistis bisa mengukuti Pemilu 2024. Dari 11 daerah kabupaten/kota di Sulut, ia mengklaim 90 persen sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

"Dari 11 daerah di Sulut itu sampai hari ini tinggal satu-dua daerah saja untuk merampungkan verifikasi faktualnya, artinya upaya mempengaruhi penyelenggara pemilu di situ tidak berjalan semua, hanya ditengarai di beberapa daerah saja," kata Nazaruddin.

Soal rencana melaporkan dugaan gangguan dalam proses verifikasi faktual di Sulut itu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Nazaruddin mengatakan masih proses pengumpulan bukti dan belum bersedia menyebutkan waktu persisnya.

"Kalau melaporkan ke Bawaslu kami tentu kumpulkan barang buktinya dulu, saat ini masih proses pengumpulan bukti itu," kata dia.

Baca juga: Partai Ummat Sebut Ada Partai yang Coba Gagalkan Verifikasi Faktual Ulang

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

25 menit lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

13 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Hanum Rais Daftar ke PKB untuk Maju di Pilkada Kota Yogyakarta

14 jam lalu

DPC PKB Kota Yogyakarta mengumumkan sejumlah nama kandidat walikota/wakil walikota yang mendaftar lewat partainya untuk Pilkada 2024 Jumat 3 Mei 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Hanum Rais Daftar ke PKB untuk Maju di Pilkada Kota Yogyakarta

Putri Amien Rais, Hanum Rais tercatat mendaftarkan diri ke Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju di Pilkada 2024


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

14 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

15 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

16 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

19 jam lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.