TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai tim adhoc kasus pembunuhan Munir Said Thalib memerlukan dukungan penuh dari pemerintah untuk mengungkap secara jelas misteri kematian pejuang Hak Asasi Manusia tersebut. Advokat LBH Jakarta, Teo Reffelsen, menilai pemerintah setidaknya harus menjamin keselamatan setiap anggota tim adhoc tersebut.
“Saya khawatir tidak mendapatkan jaminan, sehingga proses penyelidikan tidak berjalan dengan maksimal,” kata Teo melalui pesan tertulis kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.
Guna memberikan jaminan perlindungan terhadap para anggota tim adhoc, Teo mengatakan, Presiden Jokowi harus menunjukkan komitmennya langsung. Ia menyebut salah satunya adalah dengan tampil kepada publik dan menyatakan jaminan perlindungan yang akan mereka terima selama bertugas.
“Jaminan perlindungan tersebut harus benar-benar ditunjukkan sebagai bentuk komitmen negara melakukan penegakkan HAM di Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah juga harus berikan akses terhadap dokumen dan saksi
Selain jaminan keselamatan, Teo menyebut pemerintah harus menjamin atas akses terhadap dokumen dan saksi. Sebab, menurut dia, selama ini penyelidikan mandeg disebabkan kurangnya akses investigasi pencarian barang bukti.
“Pemerintah harus antisipasi terkait potensi ancaman-ancaman yang akan diterima dan juga memberi keluasaan kepada tim adhoc untuk memperoleh barang bukti,” kata Teo.
Satu hal lain yang tak kalah penting, menurut Teo, adalah komitmen dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan-temuan tim adhoc tersebut nantinya. Sebab, kata dia, banyak penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang terhenti prosesnya di Kejaksaan Agung.
“Jadi pada akhirnya proses penyelidikan berujung pada bolak-balik berkas. Dan kita berharap jangan sampai itu terjadi lagi,” ujar dia.
Selanjutnya, Komnas HAM bentuk tim adhoc bersama masyarakat sipil
