Serahkan Reshuffle Kabinet ke Jokowi, NasDem Yakin Presiden Tak Bisa Diintervensi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim menyerahkan nasib para menterinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyusul berhembusnya isu reshuffle kabinet. Hermawi menyebut kocok ulang kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan harus dihormati. 

"Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 45, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi," kata Hermawi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Desember 2022. 

Soal pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta Jokowi mengevaluasi dua menteri NasDem di kabinet, Hermawi tak mau ambil pusing karena yakin Jokowi tak bisa diintervensi. Djarot menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi agar kabinet saat ini dapat mendukung penuh kebijakan Jokowi. 

"Kami yakin Presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kami sudah terbiasa ngurusin menteri dari partai sendiri, ndak ngurusin menteri dari partai lain," kata Hermawi. 

Jokowi sebut kemungkinan reshuffle kabinet

Presiden Jokowi kemarin membenarkan soal adanya kemungkinan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Isu kocok ulang kursi menteri ini mencuat setelah lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut mayoritas publik setuju Jokowi merombak kabinetnya. 

"Mungkin (ada reshuffle)," ujar Jokowi singkat saat ditemui di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember 2022. 

Jokowi tak merinci alasannya melakukan reshuffle. Dia juga tak menyebut waktu pasti reshuffle akan dilakukan. 

"Ya, nanti," kata Jokowi saat dicecar soal kepastian waktu reshuffle tersebut. 

Isu reshuffle ini mencuat setelah survei yang dilakukan Charta Politika pada 6-18 Desember 2022. Hasil survei itu menunjukkan mayoritas publik setuju apabila Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut angka masyarakat yang meminta reshuffle itu mencapai 61,8 persen. 

"Saya pikir ini yang paling penting ya buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy (warisan)," kata Yunarto. 

Lebih lanjut, Yunarto menyebut kinerja para menteri menjadi salah satu penyebab Jokowi dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Yunarto menyampaikan reshuffle perlu dipertimbangkan mengingat ada menteri Jokowi yang berencana maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, atau partainya memiliki posisi politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi.

"Saya pikir itu harus menjadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," kata Yunarto. 

Selanjutnya: prediksi pemicu berhembusnya isu reshuffle..

• 1
• 2
• Selanjutnya