Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenlu Serahkan 1,8 Juta Data DP4 Luar Negeri ke KPU

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri), Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo (kanan), Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (kedua kiri) dan Sekjen KPU Bernard Dermawan (kedua kanan) menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara simbolis antara Kemendagri-KPU dan Rekapitulasi Data WNI antara Kemenlu-KPU di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. KPU menerima rekapitulasi data WNI dan data kependudukan kecamatan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk proses jelang Pemilu dan Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri), Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo (kanan), Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (kedua kiri) dan Sekjen KPU Bernard Dermawan (kedua kanan) menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara simbolis antara Kemendagri-KPU dan Rekapitulasi Data WNI antara Kemenlu-KPU di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. KPU menerima rekapitulasi data WNI dan data kependudukan kecamatan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk proses jelang Pemilu dan Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah, menyerahkan data DP4 alias daftar pemilih luar negeri pada Pemilihan Umum 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan Kemlu telah menggelar serangkaian kegiatan untuk pemutakhiran data WNI di luar negeri dengan melibatkan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Dalam melaksanakan pemutakhiran data tersebut, Kemlu menggunakan portal Peduli WNI sebagai platform pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri,” kata Siti di Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022.

Siti menjelaskan, Kemlu menyerahkan data DP4 sebanyak 1.806.714 jiwa ke KPU. Jumlah ini terdiri dari perempuan sebanyak 935 jiwa, sementara laki-laki sebanyak 740.105. “Ada 990 jiwa yang akan mencapai usia pemilih,” ujarnya.

Usai menyerahkan data DP4, Siti menyebut Kemlu siap mendukung tahapan Pemilu selanjutnya, di antaranya membentuk kelompok kerja Pemilu di luar negeri tingkat pusat dan panitia Pemilu luar negeri di setiap provinsi perwakilan RI.

“Data WNI di luar negeri selalu dinamis, untuk itu Kemlu dan seluruh perwakilan RI terus melakukan proses pemutakhiran data secara berkesinambungan,” kata dia.

Baca: PKS Pilih Gunakan 8 sebagai Nomor urut di Pemilu 2024 

Sementara itu, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari,menyebut penyerahan data DP4 merupakan tanda dimulainya pemutakhiran daftar pemilih. Ia berharap seluruh jajaran KPU di daerah bisa memaksimalkan kerja-kerja pemutakhiran data ini. “DP4 sebagai awal dimulainya pemutakhiran daftar pemilih dengan ujungnya penetapan daftar pemilih dimulai,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasyim menyebut KPU turut menyiapkan laman daring bertajuk cekdptonline.kpu.go.id bagi masyarakat untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. “Terutama juga dengan parpol karena mereka punya anggota yg akan memilih partai itu, sehingga siapa anggotanya harus dipastikan masuk dalam daftar pemilih,” kata Hasyim.

Hari ini, KPU bakal mengumumkan partai politik peserta Pemilu 2024. Namun sebelumnya, KPU dijadwalkan menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai peserta Pemilu dan penetapan partai peserta Pemilu.

Baca Juga: Daftar Partai Politik yang Lengkap Dokumen Menuju Pemilu 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres