Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

Editor

Febriyan

image-gnews
Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Minggu, 10 April 2022. Para peserta aksi dari AMI menyuarakan penolakannya soal wacana masa jabatan Jokowi 3 periode. TEMPO/Hamdan Ismail
Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Minggu, 10 April 2022. Para peserta aksi dari AMI menyuarakan penolakannya soal wacana masa jabatan Jokowi 3 periode. TEMPO/Hamdan Ismail
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan tahapan pemilu tetap berjalan, walaupun isu Jokowi 3 periode kembali muncul. Pihak yang menghidupkan kembali isu tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. 

"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet itu mungkin merespon keadaan terkini dan mungkin juga karena ada diskusi-diskusi tentang situasi ke depan. Namun pada saat ini, DPR RI dan KPU serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Desember 2022. 

Menurut Dasco, hal yang disampaikan oleh Bamsoet itu hanya sekadar pendapat. Politikus Partai Gerindra ini pun tidak merasa keberatan karena menurut dia penyampaian pendapatan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang. 

"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet tentunya tidak serta metra mengubah atau otomatis tahapan (pemilu) yang sudah ada," kata Dasco. 

Bamsoet bahas Jokowi 3 periode karena masyarakat puas  

Pernyataan Bamsoet soal Jokowi tiga periode ini disampaikan saat diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf yang digelar lembaga survei Poltracking Indonesia pada Kamis kemarin, 8 Desember 2022.

Menurut hasil survei Poltracking, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus meningkat. Mereka menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa saat ini mencapai 72,3 persen. 

Hasil survei itu juga menyatakan terlihat tren kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin secara personal dalam beberapa bulan terakhir. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha, menyatakan bahwa peningkatan tersebut terjadi karena berbagai program bantuan yang diluncurkan pemerintah. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Kartu Indonesia Sehat hingga Kartu Indonesia Pintar. 

Bamsoet lantas mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat. 

"Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," kata Bamsoet.

Meski begitu, politikus Partai Golkar itu sadar bahwa isu Jokowi 3 periode mendapat banyak tentangan. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode. 

M JULNIS FIRMANSYAH 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dampak ke Pemerintah dan Negara Apabila DPR Tetap Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

4 jam lalu

Komisi Yudisial menggelar konferensi pers menyikapi penolakan seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM oleh Komisi III DPR, Jumat, 6 September di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Dampak ke Pemerintah dan Negara Apabila DPR Tetap Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan tidak mau menang-menangan dengan DPR soal seleksi calon hakim agung.


KY Surati DPR Tegaskan Seluruh Calon Hakim Agung Penuhi Syarat UU dan Putusan MK

5 jam lalu

Komisi Yudisial menggelar konferensi pers menyikapi penolakan seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM oleh Komisi III DPR, Jumat, 6 September di Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
KY Surati DPR Tegaskan Seluruh Calon Hakim Agung Penuhi Syarat UU dan Putusan MK

DPR menolak seluruh calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial.


Fraksi-Fraksi di DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenparekraf jadi Rp 3,05 Triliun agar Dibahas Banggar

5 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Fraksi-Fraksi di DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenparekraf jadi Rp 3,05 Triliun agar Dibahas Banggar

Fraksi-fraksi di Komisi X DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk pagu indikatif 2025 Kemenparekraf untuk dibahas di Badan Banggar DPR.


Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

6 jam lalu

Sebelum jatuh sakit, ekonom Faisal Basri yang kritis kepada pemerintah ini masih menyuarakan dukungannya kepada para petani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang menolak tambang seng.
Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.


Komisi X DPR Tolak Usul Sri Mulyani Kaji Ulang Formulasi Anggaran Wajib Pendidikan 20 Persen

9 jam lalu

Sri Mulyani Indrawati mendapat kejutan dari para pegawai Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Komisi X DPR Tolak Usul Sri Mulyani Kaji Ulang Formulasi Anggaran Wajib Pendidikan 20 Persen

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menolak usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ingin mengkaji ulang anggaran wajib atau mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20 persen dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Penolakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda.


Bakal Calon Bupati Serang Andika Hazrumy Resmikan Posko Pemenangan

1 hari lalu

Bakal calon Bupati Serang, Andika Hazrumy, meresmikan Posko Pemenangan yang didirikan oleh relawan di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis, 5 September 2024, untuk mendukung pasangan Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Serang. Dok. Pribadi
Bakal Calon Bupati Serang Andika Hazrumy Resmikan Posko Pemenangan

Bakal Calon Bupati Serang Andika Hazrumy mengapresiasi relawan yang telah memberikan dukungan nyata melalui pendirian posko pemenangan.


Profil 5 Calon Anggota BPK, Ada Kader Partai hingga Anak Buah Prabowo

1 hari lalu

Anggota Komisi XI DPR RI saat menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK oleh Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 September 2022. Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2022-2027 yang diikuti sebanyak 9 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil 5 Calon Anggota BPK, Ada Kader Partai hingga Anak Buah Prabowo

Komisi IX DPR resmi mengumumkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Seperti apa profil kelima orang itu?


Sederet Pernyataan DPR Soal Dugaan Perundungan di PPDS Undip

1 hari lalu

Mahasiswa menyalakan lilin sebagai aksi belasungkawa  wafatnya mahasiswa PPDS FK Undip dr Aulia Risma Lestari sekaligus mengawal pengungkapan kasus dugaan bunuh diri dan perundungan di Widya Puraya, kampus Undip Semarang, Senin 2 September 2024. Mahasiswa berharap pengusutan kasus ini segera tuntas, hasil investigasi segera bisa keluar agar kasus ini tidak berlarut larut. Tempo/Budi Purwanto
Sederet Pernyataan DPR Soal Dugaan Perundungan di PPDS Undip

DPR minta Kemenkes segera mengambil langkah konkret mengatasi perundungan di dunia pendidikan kedokteran.


Pansus Haji Sebut Temukan Banyak Fakta Fukum Ihwal Dugaan Penyimpangan Haji 2024, Apa Saja?

1 hari lalu

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Arteria Dahlan (tengah) saat menghadiri inspeksi mendadak yang dilakukan Pansus Angket Haji di Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, Jakarta, 4 September 2024. ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Pansus Haji Sebut Temukan Banyak Fakta Fukum Ihwal Dugaan Penyimpangan Haji 2024, Apa Saja?

Pansus Haji DPR menyayangkan Kemenag tidak memenuhi permintaan klarifikasi mengenai fakta hukum yang ditemukan Pansus.


Bamsoet Resmikan PT. Baterai Listrik Motorindo

1 hari lalu

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo (tengah) saat meresmikan peluncuran motor listrik eMOA (Elektrik Motor Aku) sekaligus meresmikan pabrik perakitan motor listrik dan baterai motor listrik oleh PT. Baterai Listrik Motorindo, di Bekasi, Kamis, 5 September 2024. Dok. MPR
Bamsoet Resmikan PT. Baterai Listrik Motorindo

Saat peresmiannya, PT. Baterai Listrik Motorindo juga merilis motor listrik eMOA, yang pada tahap awal akan dipasarkan dalam dua tipe yakni E1 dan E2, dengan garansi baterai di kedua tipe mencapai dua tahun.