Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MIPI Gelar Webinar, Bahas Tata Kelola Pemerintahan di Sulawesi Selatan

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL –  Tidak ada negara mana pun yang maju tanpa ditopang oleh birokrasi yang andal serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal itu dikatakan Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro dalam webinar bertema “Dinamika Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan” yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), sebagai rangkaian dari pelantikan pengurus MIPI Provinsi Sulsel periode 2022-2026 secara hybrid di Baruga Patingalloang, Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Jumat  2 Desember 2022.

"Kita harus siap membaca itu, menilai itu, dan tantangan besarnya adalah praktik patronase birokrasi. Praktik merit system yang belum dikedepankan, jadi lebih pada tentunya non-merit system dalam promosi-promosi. Meskipun sudah ada open recruitment," kata Siti Zuhro.

Melihat kondisi di Sulsel, dirinya sepakat jika Sulsel mempunyai potensi untuk menjadi barometer pembangunan di Indonesia Timur. Meski begitu, ada beberapa yang harus dibenahi untuk mencapai posisi tersebut. Berbagai tantangan itu dari tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga demokrasi.

Tantangan lain yaitu ada culture set yang tidak mau berubah cepat. Siti menilai, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah masih bermasalah. Sementara itu, kepercayaan masyarakat pada publik variatif, tergantung integritas dan kualitas pemimpin daerah serta program pembangunan yang dilakukan di daerah.

"Aspek politik berpengaruh bagi perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peran keterwakilan kepala daerah yang menduduki jabatan struktural dan menjalankan kepemimpinan daerah. Reformasi birokrasi menjadi inti dari perubahan, menjadi napas dalam roda pemerintahan yang lebih profesional," ujarnya.

Dia mendorong pemerintah provinsi Sulsel untuk mempersiapkan diri dalam proses menjadi leading atau promotor dan inovator di Indonesia Timur. Adapun upaya-upaya tersebut bisa dilakukan dengan menghadirkan inovasi pelayanan publik yang baik. Salah satunya inovasi yang pernah dilakukan Sulsel seperti inovasi gerai perizinan sektor kelautan dan perikanan.

"Kita harus siap membaca itu, menilai itu, dan tantangan besarnya adalah praktik patronase birokrasi. Praktik merit system yang belum dikedepankan, jadi lebih pada tentunya non-merit system dalam promosi-promosi. Meskipun sudah ada open recruitment," katanya.

Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid mengatakan, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik memiliki tiga inti, yaitu mempunyai integritas, mempunyai kompetensi, dan mempunyai komitmen. "Integritas yang teruji ini penting, tidak bisa kalau tidak teruji. Kompetensi yang diakui, komitmen yang bisa dipercaya. Anda nilai pemimpin dari situ," ujarnya.

Pemimpin yang punya kompetensi akan memahami akar masalah yang terjadi di daerah yang dipimpin. Seperti ada masalah kemiskinan di Sulsel, pemimpin akan tahu penyebab dari kemiskinan tersebut. Ada kemungkinan kemiskinan yang terjadi di Sulsel berbeda dengan yang terjadi di Papua atau Jawa, sehingga solusinya berbeda.  “Makanya kecerdasan penting, kompetensi penting, mampu mendefinisikan masalah artinya mampu memahami akar-akar masalah, sebab terjadinya masalah," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

5 jam lalu

Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara pada 2022 mencapai Rp 127,90 triliun atau 301,88 persen dari rencana target penerimaan tahun 2022, yakni Rp 42,37 triliun.


Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night dengan Pemandangan Candi Prambanan

6 jam lalu

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi berfoto bersama dalam acara bertajuk Gala Fashion Night. Yogyakarta, 24 Juni 2024
Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night dengan Pemandangan Candi Prambanan

Acara ini dipersembahkan khusus untuk nasabah utama aktif segmen prioritas dan private.


Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

6 jam lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman
Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

Substansi pembicaraan Ketua MPR Bamsoet seperti yang dipermasalahkan MKD DPR RI masih dalam batas kepantasan


MPR RI Sikapi Keputusan MDK DPR

7 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai rapat pimpinan MPR RI, di ruang rapat pimpinan MPR, Jakarta, Selasa (25/6/24).
MPR RI Sikapi Keputusan MDK DPR

Rapat Pimpinan MPR memutuskan pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Ketua DPR, sebagai upaya dalam membangun hubungan baik antara MPR dan DPR.


Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

8 jam lalu

Plt Sekjen MPR Siti Fauziyah
Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

Keputusan MKD tidak memenuhi ketentuan prosedural dan unsur materiil.


Mentan Tekankan Pentingnya Sinergi untuk Pembangunan Pertanian

8 jam lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024
Mentan Tekankan Pentingnya Sinergi untuk Pembangunan Pertanian

Pertanian menjadi sektor vital sehingga sinergi menjadi hal yang penting untuk menghadapi ancaman krisis pangan dunia.


Nikson Nababan: Jadi Pemimpin Tak Cukup Nama Besar

9 jam lalu

Nikson Nababan
Nikson Nababan: Jadi Pemimpin Tak Cukup Nama Besar

Rekam jejak Nikson membangun Tapanuli Utara selama 10 tahun menjadi landasan untuk menarik simpati masyarakat.


Bank BJB Berkomitmen Dukung Kemajuan Ekonomi Desa

9 jam lalu

CEO Regional IV bank bjb Adie Arief Wibawa beserta jajaran serta Ketua APDESI Provinsi Banten Uhadi S.H. beserta jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza M. Moesa, DPMD Provinsi Banten, DPMPD Kab di wilayah Banten, dan DISKOMINFO Kab di Wilayah Banten saat acara
Bank BJB Berkomitmen Dukung Kemajuan Ekonomi Desa

Kegiatan ini selaras dengan misi bank bjb untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan optimal.


Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Beri Sanksi Ketua MPR Cacat Prosedur

10 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad saat memberikan keterangan soal MKD DPR RI memutuskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melanggar kode etik di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis.
Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Beri Sanksi Ketua MPR Cacat Prosedur

Dalam tata tertib pemanggilan anggota DPR biasanya terdapat tiga kali pemanggilan dan ada jarak masing-masing tujuh hari


Fungsi Penting IAPKRL Jaga Keberlanjutan dan Peningkatan Ekonomi di Laut

11 jam lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan membina ASN pejabat fungsional khususnya di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, merupakan potensi sangat besar untuk menjaga keberlanjutan ruang laut.
Fungsi Penting IAPKRL Jaga Keberlanjutan dan Peningkatan Ekonomi di Laut

Ahli Pengelola Kelautan dan Ruang Laut atau IAPKRL mendukung pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.