Sindir Pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Luncurkan 'RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDiPENJARA'

Sejumlah aktivis membentangkan spanduk saat aksi jalan pagi bersama tolak RKUHP dalam Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 27 Noveber 2022. Aksi tersebut sempat dibubarkan oleh polisi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Aliansi Nasional Reformasi KUHP meluncurkan panduan bertajuk “RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDiPENJARA" sebagai bentuk penolakan terhadap 48 pasal yang dinilai bermasalah dalam draf RKUHP. 

Peluncuran itu dilakukan bersamaan dengan kegiatan rutin aksi Kamisan yang dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat sipil, di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi).

"Kami bisa menjelaskan ratusan alasan untuk menerbitkan panduan ini,” ujar perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di sela-sela aksi Kamisan di Taman Pandang Istana Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022.

Baca Juga: RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tak Mungkin Puaskan Semua Pihak

Dalam agenda itu, perwakilan aliansi masyarakat sipil secara bergantian mendeklarasikan 6 pasal yang dinilai bermasalah. Yaitu Pasal 218 tentang Penghinaan Presiden: dianggap dapat membungkam rakyat. Pasal 256 tentang Pawai dan Unjuk Rasa Tanpa: dianggap menghambat masyarakat  berpendapat. Pasal 342 tentang Lingkungan: jika disahkan akan mempersulit menangkap pelaku perusak lingkungan.

Selain itu juga Pasal 188 tentang Penyebaran Marxisme dan Leninisme: mengundang multitafsir terhadap pemaknaan penghinaan terhadap Pancasila. Pasal 605 tentang Tindak Pidana Korupsi: pasal ini dinilai memberikan keuntungan kepada koruptor sebab menurunkan denda tindak pidana korupsi.

Adapun Pasal 600 tentang Pelanggaran HAM Berat: jika disahkan, pelanggaran HAM berat akan diubah dari khusus ke umum sehingga kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum RKUHP disahkan tidak bisa dibawa ke dalam proses hukum.

“Padahal, rakyat yang memilih mereka untuk berkuasa. Rakyat pula yang membayar gaji mereka untuk bekerja. Seharusnya, Presiden, lembaga negara, dan pemerintah bekerja untuk melayani rakyat dan terbuka untuk dikritik supaya kerjanya lebih baik dalam melayani rakyat,” ujar Nugraha sebagai perwakilan Kasbi yang menyinggung pasal penghinaan terhadap presiden.

Mereka pun menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tak memberikan ruang untuk memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam butir-butir pasal. Selain itu, langkah pemerintah yang belum memberikan draft RKUHP kepada publik dianggap sebagai sikap menutup-nutupi masalah.

Sebelum menggelar aksi Kamisan, sejumlah masyarakat sipil itu terlebih dahulu melakukan aksi diam selama 40 menit di depan gedung DPR. 

ALFITRIA NEFI PRATIWI

Baca Juga: Pembahasan RKUHP Dijadwalkan Tuntas Bulan Ini






Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

23 jam lalu

Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

Insentif kendaraan listrik disebut sebagai bagian dari langkah dekarbonisasi. Namun Walhi menilai hal itu bukan sepenuhnya solusi. Ini penjelasannya.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

3 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.


Walhi Sebut 1.839 Bencana di Jawa Sepanjang 2022 Sebagai Bencana Ekologis

4 hari lalu

Walhi Sebut 1.839 Bencana di Jawa Sepanjang 2022 Sebagai Bencana Ekologis

Walhi menilai tingginya angka kejadian bencana di Pulau Jawa bukan hanya disebabkan faktor alam.


Walhi: Bencana di Jawa karena Salah Urus Tata Ruang

5 hari lalu

Walhi: Bencana di Jawa karena Salah Urus Tata Ruang

Jawa menjadi pulau yang menyumbang jumlah bencana terbanyak dibandingkan wilayah lain di Indonesia.


Pegiat HAM Desak PT GNI Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kericuhan Karyawan

5 hari lalu

Pegiat HAM Desak PT GNI Bertanggung Jawab Atas Tragedi Kericuhan Karyawan

KontraS mendesak agar PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI bertanggung jawab atas tragedi kerusuhan antar karyawannya.


Geng Balap Liar Berulah di Karawaci, 3 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengeroyokan

7 hari lalu

Geng Balap Liar Berulah di Karawaci, 3 Orang Ditangkap karena Terlibat Pengeroyokan

Polsek Karawaci menangkap tiga tersangka pengeroyokan Niko (36) warga Karawaci, Kota Tangerang, menggunakan senjata tajam.


Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

7 hari lalu

Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

Diatur dalam Pasal 340 KUHP, pelaku pembunuhan berencana diancam hukuman mati. Berikut beberapa pelaku pembunuhan berencana di Indonesia yang sudah dieksekusi mati.


Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

9 hari lalu

Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

Sosialisasi terhadap KUHP baru yang disahkan oleh DPR RI terus dilakukan oleh sejumlah pakar hukum di berbagai daerah.


Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

9 hari lalu

Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

Kasus Surya Darmadi hanya satu dari sekian permasalahan dalam tata kelola perkebunan sawit.


Seluk-beluk Tuntutan ke Ferdy Sambo: Pasal-pasal KUHP yang Atur Penjara Seumur Hidup

9 hari lalu

Seluk-beluk Tuntutan ke Ferdy Sambo: Pasal-pasal KUHP yang Atur Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut rincian bunyi pasal-pasalnya.