Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

image-gnews
Prananda Prabowo. TEMPO/Subekti
Prananda Prabowo. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menunjuk sang anak, Prananda Prabowo menjadi Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP yang pengangkatannya dilakukan menjelang Pemilu 2024.

Penunjukan ini pun menjadi pertanda bahwa PDIP memerlukan semangat dan pemikiran muda agar dapat menyusun strategi menjelang pemilu 2024. 

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin pun menyatakan bahwa penunjukan Prananda Prabowo tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pemberitaan mengenai Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Namun, penunjukan ini dilakukan itu untuk kebaikan PDIP di masa depan dan juga dapat memperbaiki persoalan internal di partai. 

Profil Prananda Prabowo

Pemilik nama asli H. Muhammad Prananda Prabowo lahir pada 23 April 1970 yang merupakan cucu dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Ini menunjukkan pula bahwa ia adalah putra kedua Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarno Putri dari suami pertamanya, Lettu Pnb Surindro Supjarso.

Prananda pun memiliki seorang kakak kandung, Mohamad Rizki Pratama dan adik tiri yang berkecimpung dalam dunia politik, Puan Maharani. Pada 23 Oktober 2000, Prananda resmi menikah dengan Nancy Prananda dan dikaruniai dua orang anak, yaitu M. Prabhaswara Pranakarno dan Diah Safira Octaliakasih.

Prananda memiliki ketertarikan tinggi di bidang musik yang ahli bermain bass. Atas rasa prihatin melihat pudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda, mendorongnya untuk membentuk grup band, Rodinda (Romantika, Dinamika, dan Dialektika). Nama band ini merupakan prinsip-prinsip revolusi yang kerap diucapkan oleh Bung Karno. 

Baca: Megawati Tunjuk Prananda Prabowo Jadi Kepala Analisa Partai, Pengamat: PDIP Butuh Darah Segar

Karier Politik Prananda

Pada dunia politik, Prananda dikenal sebagai ideolog dan peminat teknologi komunikasi dan informasi. Jokowi pernah memberikan penilaian kepada Prananda Prabowo bahwa ia memiliki potensi besar dengan cara pengorganisasiannya yang detail dan dekat  dengan siapa saja sehingga memudahkan dalam menjalin komunikasi. Selain itu, ia juga didaulat sebagai keturunan ideologis Soekarno yang paling layak menggantikan Megawati Soekarnoputri oleh kaum Marhaenisme.

Mengutip p2k.unkris.ac.id, Prananda pertama kali muncul ketika Megawati mengajaknya menghadiri konferensi pers bersama Puan Maharani, menjelang pembukaan Kongres III PDIP 2010 di Bali. Prananda pernah ditunjuk menjadi konseptor beberapa pidato politik Megawati. Salah satu pidatonya yang dapat memperlihatkan cara pandang politiknya adalah ketika ia menyisipkan penggalan nasihat dari Kitab Bhagawad Gita dengan bunyi karmanye vadhikaraste ma phaleshu kada chana.

Arti penggalan nasihat tersebut dalam pidato yang dibacakan ketika Pembukaan Kongres III PDIP 2010 adalah kerjakan seluruh kewajibanmu dengan sungguh-sungguh tanpa menghitung untung dan rugi. Kemudian, pidato ini pun menjadi salah satu pidato Megawati yang paling banyak mendapatkan pujian dari berbagai kalangan.

Pada lingkup internal PDIP, Prananda juga dikenal sebagai Kamus Berjalan Soekarno lantaran selalu berupaya memastikan bahwa hasil rapat internal partai tidak keluar dari pemikiran Kakeknya, Bung Karno. Ia memastikan hal tersebut dengan sangat baik dan tidak memberikan kesan menggurui. Selama berada di PDIP, ia menjabat sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi DPP partai yang tugasnya dominan berhubungan dengan internal partai sehingga langsung berkomunikasi dengan ketua umum.

Prananda Prabowo pun memperoleh tanggung jawab dalam mengawasi apakah ada penyimpangan terhadap keputusan kongres dan mengecek secara berkala segala persiapan kegiatan ketua umum Megawati di suatu daerah. Selain itu, Prananda berkewajiban pula melaporkan segala perkembangan internal partai, baik di pilkada, pencalegan, maupun perilaku kader partai eksekutif dan legislatif secara langsung kepada ketua umum partai.

RACHEL FARAHDIBA R

Baca juga: Perubahan Prananda di Kongres PDIP: Suka Ngumpet Teriak Merdeka

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Muhaimin Iskandar mengatakan PKB ingin terus bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gerindra.


Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

Golkar dan PAN terbuka jika Jokowi serta Gibran bergabung setelah diemohi PDIP.


Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

15 jam lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.


Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

PDIP tak lagi menganggap Jokowi dan Gibran sebagai kadernya. Lantas, apa respons Jokowi dan Gibran?


Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

21 jam lalu

Ahmad Khoirul Umam (kiri) dalam diskusi Tren Gaya Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

Pengamat menyoroti absennya Ganjar-Mahfud dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.


PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

21 jam lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mempertanyakan alasan PDIP menggugat ke PTUN Jakarta. Tak berdampak pada legitimasi hasil pilpres.


Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

22 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya


Sepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

23 jam lalu

Ganjar Pranowo bersepeda santai di rumahnya di Sleman, Yogyakarta, Rabu, 24 April 2024. Foto: Istimewa.
Sepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo mengaku tak diundang untuk menghadiri penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.


Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

23 jam lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Moh Mahfud MD bersama Tim Hukum TPN tiba di Gedung MK pada Pukul 08.05. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.


KPU Tetap Lanjutkan Proses Penetapan Prabowo-Gibran Meski Gugatan PDIP di PTUN Layak Disidangkan

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Tetap Lanjutkan Proses Penetapan Prabowo-Gibran Meski Gugatan PDIP di PTUN Layak Disidangkan

KPU tolak permohonan PDIP untuk tunda kegiatan penetapan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih hari ini. Putusan MK jadi rujukan.