Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut. 

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, mengatakan angka ini berkorelasi terbalik dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang mencapai 69,5 persen. Meskipun masyarakat puas terhadap Jokowi, kata Yunarto, mereka tak ingin Jokowi memperpanjang masa jabatannya. 

"Kepuasan terhadap Jokowi sangat tinggi, tapi ada korelasi yang berbanding terbalik bahwa orang boleh puas terhadap Jokowi, tapi ternyata hanya 18 persen atau sebagian pendukung bahkan fanatik yang menyatakan setuju perpanjang masa jabatan Jokowi," kata Yunarto saat konferensi pers secara daring, Selasa, 29 November 2022.

Survei Charta Politika Indonesia ini digelar pada 4-12 November 2022 dengan melibatkan 1.220 koresponden dengan metode random sampling. Adapun memiliki margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.

Mengenai isu yang menyebut Jokowi dapat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Yunarto menyebut 68,4 persen koresponden menyatakan tidak setuju. Yunarto menyebut data ini menunjukkan, meskipun masyarakat puas terhadap Jokowi, tak membuat mereka mau membuka ruang bagi wacana kekuasaan yang berbahaya. 

"Jadi Kalau dilihat dari psikologi massa, hampir tidak ada ruang untuk menjadi alasan mengeluarkan isu ini kembali," kata Yunarto. 

Isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden sebelumnya disampaikan oleh beberapa petinggi partai seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun isu ini surut setelah Jokowi menyatakan menolaknya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah isu itu hilang, muncul kembali wacana Jokowi menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Isu ini muncul setelah Juru Bicara Mahkamah Konstitusi atau MK, Fajar Laksono mengatakan tak ada batasan mantan presiden menjadi cawapres pada UUD 1945. 

Fajar mengatakan tidak ada peraturan yang melarang hak Jokowi untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Namun, lebih kepada etika politik jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya

Presiden Jokowi tak mengeluarkan pertanyaan yang tegas mengenai hal ini. Dia hanya menyatakan tak ingin menanggapi isu tersebut. 

"(Isu) itudari siapa? Kalau dari saya, saya terangkan, kalau bukan dari saya, saya ndak mau terangkan," kata Jokowi. 

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca: Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sidang Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan, SYL Kembali Bawa Nama Presiden Jokowi dan Wapres

22 menit lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Sidang Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan, SYL Kembali Bawa Nama Presiden Jokowi dan Wapres

Sidang kali ini, tidak hanya Jokowi, nama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pun disebut oleh SYL.


Seloroh Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok yang Memilih Bertahan Meski Dihantam Rob dan Abrasi

1 jam lalu

Ketua RW 16 Kampung Nelayan Tambak Lorok, Slamet Riyadi, menunjukkan tanggul laut Semarang tahap II yang dibangun di belakang kampungnya, Selasa, 18 Juni 2024. Senin kemarin, Presiden Jokowi meninjau proyek ini dan mengatakan pembangunan tanggul laut tersebut akan selesai pada Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Seloroh Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok yang Memilih Bertahan Meski Dihantam Rob dan Abrasi

Kementerian PUPR membangun dua kolam retensi atau kolam penampungan seluas 8 hektare dan 12 hektare untuk mengatasi rob.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika

2 jam lalu

Daun Kratom atau Mitragyna Speciosa. Kredit: Wikipedia
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika

Moeldoko mengatakan masih ada perbedaan dari temuan BNN dan BRIN soal kratom.


Respons Bobby Nasution Saat Golkar Sodorkan Kadernya Jadi Bakal Cawagub di Pilkada Sumut

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan surat dukungan kepada Bobby Nasution untuk maju pilihan Gubernur Sumatra Utara di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Respons Bobby Nasution Saat Golkar Sodorkan Kadernya Jadi Bakal Cawagub di Pilkada Sumut

Golkar menyodorkan dua nama kadernya sebagai bakal cawagub pendamping Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Apa respons menantu Jokowi itu?


Pelaku Judi Online Dapat Bansos? Ini Kata Pengamat sampai Presiden Jokowi

3 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Pelaku Judi Online Dapat Bansos? Ini Kata Pengamat sampai Presiden Jokowi

Banyak pihak melihat pemberian bansos untuk pelaku judi online sangat merugikan masyarakat miskin yang tidak terlibat taruhan daring.


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

5 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

5 jam lalu

Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon Tim Hukum pasangan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

Romo Magnis khawatir, jika pemerintahan saat ini didukung oleh hampir semua partai maka lembaga eksekutif dapat berbuat seenaknya.


Pemerintah akan Bagikan 75 Ribu Pompa Air, Jokowi: Antisipasi Kemarau Panjang

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau pompa air untuk pengairan sawah di Tumpukan, Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu 19 Juni 2024. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden memastikan fungsi pompa air bantuan dari Kementan untuk pengairan sawah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kesulitan air saat musim kemarau. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Pemerintah akan Bagikan 75 Ribu Pompa Air, Jokowi: Antisipasi Kemarau Panjang

Presiden Jokowi menyebut pemerintah bakal membagikan 75 ribu unit pompa air ke seluruh wilayah Indonesia. Antisipasi kemarau panjang.


Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

6 jam lalu

Refleksi tampilan gawai saat warga saat melihat iklan judi online di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 2,1 juta situs web untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau online di Indonesia. ANTARA /Aprillio Akbar
Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapat Bansos. Satgas akan terus kejar bandar judi.


Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

6 jam lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk satuan tugas pemberantasan judi online