Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calon Siswa Polwan Lulus Semua Tes Pantukhir, Mengapa Kemudian Digugurkan? Apa Itu Tes Polisi Pantukhir?

image-gnews
Ilustrasi Polwan. TEMPO/Ifa Nahdi
Ilustrasi Polwan. TEMPO/Ifa Nahdi
Iklan

TEMPO.CO, JakartaTes polisi untuk menerima kelulusan sebagai anggota kepolisian memang beragam, mulai dari tes fisik sampai penetapan kelulusan akhir (pantukhir).

Sayangnya, tes-tes tersebut dinilai tidak adil bagi setidaknya seorang calon siswa polisi wanita atau casis Polwan, yaitu Sulastri Irwan yang masih tidak menyangka bahwa keputusan penolakan dari kepolisian padahal ia selama ini lulus berbagai tes polisi.

Setelah mengikuti semua tahapan seleksi hingga pengumunan pantukhir pada 2 Juli 2022 lalu, Sulastri mulai aktif mengikuti pelaksanaan apel di Polda Maluku Utara.

Melansir antaranews, ironisnya, pada Agustus 2022 lalu, secara mendadak Sulastri dipanggil pihak pelaksana dan dinyatakan gugur karena sudah melewati batas umur. Ia pun mengaku bahwa selama tahapan tes yang diikuti sebelumya, dirinya dinyatakan lulus memenuhi syarat. Bahkan, dilakukan pula perangkingan untuk semua tahapan tes dan Sulastri berhasil menduduki peringkat 3 dari sisa peserta sebanyak 5 orang sebagai perwakilan Polres di Maluku Utara.

“Pihak supervisi dari Mabes Polri pun telah menyatakan bahwa saya lulus dengan memenuhi syarat, sampai pengumuman pantukhir saya juga dinyatakan lulus," kata Sulastri.

Sulastri mengaku sangat kecewa bahwa pihak pelaksana tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hasil tes dan kegugurannya melanjutkan kepolisian. Lantas, apa sebenarnya tes polisi yang disebut pantukhir?

Pantukhir (pemantauan akhir) adalah tahapan seleksi paling akhir dari kuota setiap Polda yang diperoleh melalui sistem rangking keseluruhan hasil tes. Pada seleksi pantukhir, hasil dari serangkaian tes sebelumnya dilihat kembali dan diuji kelayakannya.

Dengan begitu, faktor rangking ketika seleksi menjadi hal penting mengingat bahwa Casis dapat saja lolos sampai pantukhir, tetapi tidak masuk rangking kuota karena nilai tesnya sekadar lulus (tidak rangking pada tes-tes yang diikuti). Seseorang yang sudah mencapai tahapan ini, dianggap sudah siap mengikuti Pendidikan Pembentukan Polri.

Baca: Ini Cara Mabes Polri Tes Keperjakaan Calon Polisi

Apa Itu Tes Polisi Pantukhir?

Pantukhir disebut juga sebagai sidang penetapan kelulusan akhir dalam seleksi penerimaan. Pantukhir menjadi pintu terakhir yang akan menentukan nasib para peserta tes, apakah akan berhasil masuk ke sekolah kedinasan yang dituju atau tidak. Mengutip Panduan Lengkap Tes TNI POLRI, pantukhir memiliki dua jenis proses yang harus dilalui peserta, berikut adalah ulasannya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

1. Pantukhir Daerah

Pantukhir daerah disebut juga dengan pantukhirda (pemantauan akhir daerah) yang merupakan jenis tes akhir di daerah untuk menentukan kelayakan peserta atau Casis. Hasil seleksi pantukhir daerah merupakan peserta yang sudah siap dikirim untuk mengikuti seleksi pantukhir pusat dengan jumlah maksimal sesuai alokasi kirim. Pada jenis tahapan ini, jumlah yang akan diterima berdasarkan jumlah kuota peserta. Setelah peserta dinyatakan lolos, mereka akan masuk ke tahapan pantukhir pusat. 

2. Pantukhir Pusat

Pantukhir pusat dikenal juga dengan nama pantukhirpus (pemantauan akhir pusat). Jenis pantukhir ini merupakan tes yang mempertemukan seluruh panitia seleksi dengan peserta tes untuk diperiksa kembali kesesuaian atau hasil tes masing-masing bidang. Pada tahapan ini, kemungkinan pemeriksaan hasil tes dilakukan oleh tim khusus yang ditunjuk untuk pemeriksaan akhir sebelum nantinya dinyatakan lulus.

Umunya, proses seleksi dalam tes polisi pantukhir ini melibatkan pengawas eksternal, di antaranya Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

RACHEL FARAHDIBA R 

Baca juga: Penyebab Calon Bintara Polri Bisa Lolos Usai 2 Kali Gagal Tes Buta Warna

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Ketua Kompolnas Mengenai Peningkatan Profesionalitas Polri

7 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan usai acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Menteri KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Kata Ketua Kompolnas Mengenai Peningkatan Profesionalitas Polri

Ketua Kompolnas: Polri perlu didukung dalam profesionalismenya sesuai dengan rencana strategis Polri dan dalam koridor program prioritas pemerintah


Presiden Prabowo Subianto Lantik Komisioner Kompolnas Baru,

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Poltiik dan Keamanan Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala Kompolnas di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Prabowo Subianto Lantik Komisioner Kompolnas Baru,

Budi Gunawan resmi menjabat sebagai Ketua Kompolnas periode 2024-2028.


Ketua Kompolnas Budi Gunawan: Polri Perlu Didukung untuk Bantu Program Prioritas Pemerintah

12 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Poltiik dan Keamanan Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala Kompolnas di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketua Kompolnas Budi Gunawan: Polri Perlu Didukung untuk Bantu Program Prioritas Pemerintah

Ketua Kompolnas Budi Gunawan menyebut Polri perlu diberdayakan dan terus dibangun.


Densus 88 Tangkap 3 Terduga Teroris di Jawa Tengah, Geledah 1 Rumah Kos di Sukoharjo

14 jam lalu

Rumah kos tempat tinggal terduga teroris, SQ, di Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang digeledah Tim Densus 88 Anti-teror Mabes Polri, Senin, 4 November 2024. Foto diambil Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Densus 88 Tangkap 3 Terduga Teroris di Jawa Tengah, Geledah 1 Rumah Kos di Sukoharjo

Polda Jateng sebut Densus 88 Mabes Polri menangkap 3 orang di Kudus, Demak, dan Karanganyar Solo.


Prabowo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas, Tito Karnavian jabat Wakil

15 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Poltiik dan Keamanan Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala Kompolnas di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas, Tito Karnavian jabat Wakil

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan sebagai Kepala Kompolnas.


Prabowo Dikabarkan Lantik Anggota Kompolnas di Istana Hari Ini

17 jam lalu

Sejumlah calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersiap mengikuti tes Seleksi Assessment Calon Anggota Kompolnas Periode 2024-2028 di Assessement Center Polri, Mabes Polri, Jakarta, Selasa 13 Agsutus 2024. Pansel calon anggota Kompolnas melakukan tes asesmen terhadap 36 calon anggota Kompolnas yang digelar mulai 13-15 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Dikabarkan Lantik Anggota Kompolnas di Istana Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik anggota Kompolnas hari ini. Presiden juga akan melantik anggota KPU dan Wakil Ketua DEN.


Polri Akan Rekrut 600 Personel untuk Ketahanan Pangan dan Membantu Makan Bergizi Gratis

1 hari lalu

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam uji coba tersebut menu makanan yang disediakan yakni nasi dengan lauk ayam teriyaki, sayur, tahu goreng, jeruk, dan susu dengan harga per porsi Rp23.000. Selain itu diberikan juga buku tulis. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polri Akan Rekrut 600 Personel untuk Ketahanan Pangan dan Membantu Makan Bergizi Gratis

Polri menyatakan 600 personel itu nantinya akan menyiapkan dan membantu ketahanan pangan dan pemenuhan makan bergizi gratis.


Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

1 hari lalu

Kepala Kepolisian RI Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu membahas kerjasama pengamanan hutan, di Mabes Polri pada 4 November 2024. Tempo/Dani Aswara
Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

Menteri Kehutanan Raja Juli menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk penyusunan MoU penegakan hukum di masalah kehutanan.


Serba-serbi Pegawai Kementerian Komdigi Pasang Badan untuk 1.000 Situs Judi Online, Segini Keuntungannya

1 hari lalu

Ditreskrimum saat menggiring sejumlah tersangka dalam penggeledahan di Kantor Komdigi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat, (1/11/2024). ANTARA/HO-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
Serba-serbi Pegawai Kementerian Komdigi Pasang Badan untuk 1.000 Situs Judi Online, Segini Keuntungannya

Pegawai Kementerian Komdigi diduga terlibat kasus judi online. Tak kurang 1.000 situs judi online dijaga agar tak diblokir. Berapa keuntungannya?


Sidang Etik Rudy Soik Sebaiknya Ditangani Mabes Polri

2 hari lalu

Mantan Anggota Polda NTT Ipda Rudy Soik saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024. Rudy Soik dipecat secara tidak hormat karena dianggap melanggar Kode Etik Profesi Polri. Tindakan Rudy yang dipandang dapat merusak reputasi institusi itu telah menjadi perhatian, karena setiap anggota Polri diharapkan berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan integritas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang Etik Rudy Soik Sebaiknya Ditangani Mabes Polri

Mabes Polri memiliki wewenangan untuk engambil alih kasus Rudy Soik. Mabes Polri dinilai lebih netral dibandingkan Polda NTT.