Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pertempuran 10 November dan Kisah Kedekatan Bung Tomo dengan KH Hasyim Asy'ari

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Bung Tomo berpidato di depan rakyat Jawa Timur, 1950an. Dok. Keluarga
Bung Tomo berpidato di depan rakyat Jawa Timur, 1950an. Dok. Keluarga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Orasi Bung Tomo sering kali dinilai berhasil dalam membakar semangat nasionalisme arek-arek Surabaya. Orasi ini pun dipercaya menjadi bahan bakar perjuangan dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Namun, di balik gelora Pertempuran 10 November, ternyata terdapat peran penting Resolusi Jihad dari Nahdlatul Ulama atau NU. Dikutip dari Majalah Tempo, Choirul Anam selaku penulis buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU menyebut bahwa Resolusi Jihad menjadi penambah semangat bagi arek-arek Surabaya.

Klaim tersebut didasarkan pada dua alasan. Pertama, Choirul Anam mengatakan bahwa perlawanan terhadap Belanda tidak lain merupakan bentuk dari jihad. Kedua, gelora semangat jihad turut dihidupkan oleh Bung Tomo setiap membuka dan menutup pidato dengan teriakan takbir.

Bung Tomo dan Teriakan Takbir

Argumen Choirul Anam di atas juga didukung oleh William H. Frederick dalam buku Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926 - 1946).

Frederick berpendapat bahwa teriakan takbir Bung Tomo bermanfaat untuk menarik atensi umat Islam di Surabaya yang kala itu dinilai memiliki kekuatan besar oleh Bung Tomo, tetapi belum begitu terjaring untuk melawan penjajah.

Baca juga: Kisah Perang Surabaya & Teks Resolusi Jihad Pertama Kiai NU

Selain itu, Frederick menduga bahwa Bung Tomo memiliki hubungan khusus dengan para kiai. Dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh Frederick, Bung Tomo mengaku mengenal Wahid Hasyim, anak Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU sejak 1944.

Namun, kedekatan tersebut tidak menjadikan Bung Tomo sebagai fanatik agama. “Bung Tomo tak menganggap diri sebagai agamawan,” kata Frederick seperti dikutip dari Majalah Tempo. 

Catatan Menunjukkan Bung Tomo Dekat dengan Hasyim Asy'ari

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hubungan Bung Tomo dengan Hasyim Asy'ari sebenarnya juga diungkapkan oleh Alkarhanaf dalam buku Kiai Hasjim Asj’ari Bapak Umat Islam Indonesia. Dalam buku ini, Alkarhanaf menyebut bahwa Bung Tomo dan Jenderal Soedirman kerap berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng.

Buku tersebut juga mengungkap bahwa sebelum Hasyim Asy'ari meninggal dunia, Bung Tomo dan Jenderal Soedirman sempat mengirim utusan untuk menyampaikan informasi terkait Agresi Militer Belanda I.

Majalah Tempo menyebut bahwa utusan tersebut memberikan laporan kepada Hasyim Asy'ari bertepatan dengan hari ketujuh bulan Ramadan. Biasanya, Hasyim Asy'ari akan memberikan pengajian usai salat tarawih, tetapi ketika mengetahui utusan Bung Tomo hadir, Hasyim Asy'ari menghentikan pengajian dan meninggalkan masjid.

Ketika diberi penjelasan oleh utusan Bung Tomo di dalam rumahnya, Hasyim Asy'ari langsung ambruk dalam kondisi lunglai. Majalah Tempo menyebut bahwa dalam kondisi itu, Hasyim Asy'ari terus-menerus mengucap kalimat “Masya Allah.”

Tak lama setelah itu, Kiai Hasyim Asy'ari dikabarkan wafat pada 25 Juli 1947. Karena dalam kondisi Agresi Militer Belanda 1, Bung Tomo dan Jenderal Soedirman tidak dapat menghadiri pemakaman Hasyim Asy'ari. Namun, keduanya diketahui mengirimkan telegram berisikan duka cita.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga: Gema Resolusi Jihad di Tengah Pertempuran 10 November 1945

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menimbang Kembali Peluang Kaesang Maju di Pilkada 2024 usai Ketua KPU Bilang Ini

5 hari lalu

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) Kaesang Pangarep memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Bakal Cagub dan Cawagub Sulawesi Tengah Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri di Kantor DPP PSI, Jakarta pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menimbang Kembali Peluang Kaesang Maju di Pilkada 2024 usai Ketua KPU Bilang Ini

Kaesang sebelumnya mengatakan putusan MA soal batas usia calon kepala daerah masih belum masuk dalam Peraturan PKPU.


KPU Bakal Umumkan Caleg Terpilih Pemilu 2024, Tapi...

5 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
KPU Bakal Umumkan Caleg Terpilih Pemilu 2024, Tapi...

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, lembaganya akan mengumumkan caleg terpilih Pemilu 2024. Namun, KPU bakal lakukan hal ini terlebih dulu.


Kuasa Hukum Pengadu Harapkan DKPP Berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

8 hari lalu

Kuasa hukum pengadu atau korban kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan (kanan), saat memberikan keterangan pers di Kantor DKPP RI, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. ANTARA/Rio Feisal
Kuasa Hukum Pengadu Harapkan DKPP Berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Sidang etik lanjutan dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari digelar secara tertutup hari ini dengan mendengarkan keterangan dari pihak terkait.


Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Kuasa Hukum Korban Tunggu Putusan DKPP

9 hari lalu

Kuasa hukum pengadu atau korban kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan (kanan), saat memberikan keterangan pers di Kantor DKPP RI, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. ANTARA/Rio Feisal
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Kuasa Hukum Korban Tunggu Putusan DKPP

Kuasa hukum korban kasus dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan menunggu putusan DKPP


DKPP Kembali Gelar Sidang Etik Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari Hari Ini

9 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
DKPP Kembali Gelar Sidang Etik Dugaan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari Hari Ini

Sidang etik lanjutan dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari digelar secara tertutup hari ini dengan mendengarkan keterangan dari pihak terkait.


DKPP Sebut Penyelenggara Pemilu yang Kena Sanksi Berat Bisa Diberhentikan

17 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengetuk palu vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin 5 Februari 2024. DKPP memvonis Hasyim Asy'ari dan enam komisioner KPU lainnya melanggar etik dan Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
DKPP Sebut Penyelenggara Pemilu yang Kena Sanksi Berat Bisa Diberhentikan

DKPP akan berfokus pada pokok perkara aduan untuk menjadi acuan dalam memutus sanksi kepada penyelenggara pemilu.


DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Sidang Etik Dugaan Asusila

17 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap karena didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, periode 2023-2028, serta mengadukan Ketua KPU Kabupaten Puncak Natalius Tabuni dan anggota KPU Kabupten Puncak Henky Tinal dinilai tidak layak menjadi penyelenggara pemilu karena diduga sebagai anggota aktif partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Sidang Etik Dugaan Asusila

DKPP RI akan memanggil sopir Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari untuk memberikan keterangan dalam sidang etik dugaan asusila terhadap PPLN besok


Vonis Nurul Ghufron Tersandera Putusan Sela

20 hari lalu

Vonis Nurul Ghufron Tersandera Putusan Sela

Pemeriksaan etik terhadap Nurul Ghufron berpotensi tidak akan tuntas. Secara normatif, Dewan Pengawas KPK memang tidak bisa berbuat apa-apa...


5 Kontroversi Hasyim Asy'ari, Ketua KPU yang Terjerat Rumor Asusila

21 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
5 Kontroversi Hasyim Asy'ari, Ketua KPU yang Terjerat Rumor Asusila

Ketua KPU Hasyim Asy'ari ditengarai melakukan berbagah hal kontroversial, teranyar ia diduga melakukan tindakan asusila kepada seorang perempuan.


Sidang Lanjutan Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari, DKPP Akan Panggil Sekjen KPU

22 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri), Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo (kanan), Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (kedua kiri) dan Sekjen KPU Bernard Dermawan (kedua kanan) menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara simbolis antara Kemendagri-KPU dan Rekapitulasi Data WNI antara Kemenlu-KPU di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. KPU menerima rekapitulasi data WNI dan data kependudukan kecamatan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk proses jelang Pemilu dan Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Sidang Lanjutan Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari, DKPP Akan Panggil Sekjen KPU

DKPP akan memanggil Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan, dan stafnya dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.