TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) angkat bicara tentang temuan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah pada program Komponen Cadangan atau Komcad di Kementerian Pertahanan yang menyalahi peraturan perundang-undangan. BPK mengklaim potensi sengketa hingga status aset bermasalah dalam program yang dijalankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini masih bisa dibenahi.
"Bisa, bisa diperbaiki. Itu sedang proses. Kan perbaikan ini ada waktunya. Tahun depan pun kami juga masih bisa mengaudit kembali," kata anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat ditemui usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 1 November 2022.
Sebelumnya, Koran Tempo edisi 31 Oktober 2022 mengangkat laporan berjudul Rawan Permainan Dana Komponen Cadangan. Pemeriksaan BPK terhadap Kemenhan atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatutan terhadap Perundang-undangan Tahun Anggaran 2021 menemukan seabrek permasalahan pada tahun pertama pembentukan Komcad.
Baca juga: BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan
Audit sistem pengendalian internal dan kepatuhan digelar BPK untuk mengiringi pemeriksaan atas laporan keuangan Kemhan Tahun Anggaran 2021. Dalam laporan keuangan tersebut, Kemenhan mencatat sejumlah kegiatan senilai total Rp 531,96 miliar yang belum mendapat dukungan dalam anggaran 2021. Lebih dari separuhnya, atau sebesar Rp 235,26 miliar, digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembentukan Komcad.
Temuan BPK
Dalam pemeriksaan fisik, BPK menemukan sebagian barang hasil pengadaan itu telah didistribusikan ke tiga Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatpassus), pelaksanaan kegiatan latihan dasar militer (latsarmil), serta pembulatan Komcad. Barang senilai minimal Rp 235,26 miliar tersebut berupa perlengkapan operasi lapangan, alat komunikasi, dan kendaraan,
Selanjutnya surat pesanan barang dipesan Baranahan...
