"

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

Reporter

Editor

Febriyan

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (tengah) menerima jajar kehormatan saat menghadiri acara penandatanganan dan penyerahan Helikopter Bell 412 ke Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Skadron-21/Serba Guna Puspenerbad, Pangkalan Udara Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 27 Oktober 2022. Menhan menyerahkan dua unit Helikopter Bell 412 kepada TNI AD (Pupenerbad) dengan nomor register HA-5116 dan HA-5183 hasil pengadaan overhaul Heli Bell 412 sebagai program daftar kegiatan prioritas pinjaman dalam negeri Kemhan RI TA 2021 dari PT Black Diamond Heliaero kepada Menhan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (tengah) menerima jajar kehormatan saat menghadiri acara penandatanganan dan penyerahan Helikopter Bell 412 ke Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Skadron-21/Serba Guna Puspenerbad, Pangkalan Udara Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 27 Oktober 2022. Menhan menyerahkan dua unit Helikopter Bell 412 kepada TNI AD (Pupenerbad) dengan nomor register HA-5116 dan HA-5183 hasil pengadaan overhaul Heli Bell 412 sebagai program daftar kegiatan prioritas pinjaman dalam negeri Kemhan RI TA 2021 dari PT Black Diamond Heliaero kepada Menhan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah menyurati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait temuan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah pada program Komponen Cadangan atau Komcad yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Dalam auditnya BPK menemukan ada sejumlah barang yang dipesan dan didistribusikan ke markas-markas pelatihan Komcad sebelum anggaran tersedia dan kontrak pengadaan berlaku.

"Betul, sudah kami surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat ditemui usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 1 November 2022.

Adhi lebih lanjut menerangkan bahwa program Komcad memang dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, namun dilakukan secara bertahap. Nah, dalam pelaksanaan program secara bertahap inilah BPK melihat ada koreksi di lapangan.

"Tapi koreksinya bersifat administratif, dan ada koreksi-koreksi yang yang sudah ditindaklanjuti," kata Adhi. Hanya saja, Ia tidak merinci tindak lanjut yang sudah dilakukan Prabowo dan anak buahnya di Kemenhan atas temuan BPK ini.

Laporan Koran Tempo

Sebelumnya, Koran Tempo edisi Senin, 31 Oktober 2022, mengangkat laporan berjudul "Rawan Permainan Dana Komponen Cadangan". Pemeriksaan BPK terhadap Kemenhan atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatusan terhadap Perundang-undangan Tahun Anggaran 2021 menemukan seabrek permasalahan pada tahun pertama pembentukan Komcad.

Audit sistem pengendalian internal dan kepatuhan digelar BPK untuk mengiringi pemeriksaan atas laporan keuangan Kemhan Tahun Anggaran 2021. Dalam laporan keuangan tersebut, Kemenhan mencatat sejumlah kegiatan senilai total Rp 531,96 miliar yang belum mendapat dukungan dalam anggaran 2021. Lebih dari separuhnya, atau sebesar Rp 235,26 miliar, digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembentukan Komcad.

Dalam pemeriksaan fisik, BPK menemukan sebagian barang hasil pengadaan itu telah didistribusikan ke tiga Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatpassus), pelaksanaan kegiatan latihan dasar militer (latsarmil), serta pembulatan Komcad. Barang senilai minimal Rp 235,26 miliar tersebut berupa perlengkapan operasi lapangan, alat komunikasi, dan kendaraan.

Surat pesanan barang tercatat dipesan oleh Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan untuk kegiatan Komcad. Rinciannya, barang senilai Rp 123,07 miliar untuk kegiatan dukungan Komcad 2021 serta sisanya untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan berupa aset kendaraan Rp 44,8 miliar serta senjata senapan serbu senilai Rp 67,3 miliar.

BPK dalam laporan hasil auditnya, menilai semestinya barang-barang tersebut telah tercatat sebagai aset tetap, minimal senilai Rp 230,57 miliar. Masalahnya, hal itu tidak bisa dilakukan lantaran sebagian barang tersebut didatangkan dan didistribusikan sebelum adanya anggaran. Merujuk pada dokumen pengajuan anggaran Baranahan kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, auditor menemukan kegiatan dukungan Komcad 2021 justru masih diajukan sebagai tambahan anggaran sebesar Rp 123,07 miliar untuk tahun anggaran 2022.

Tak cukup sampai di situ, pemeriksaan lebih lanjut tim BPK mengungkap adanya kebutuhan dana untuk kegiatan Komcad berupa pengadaan kendaraan senilai Rp 68,69 miliar dan senapan serbu kaliber 5,56 milimeter senilai Rp 582,99 miliar. Barang-barang tersebut juga telah didistribusikan, yang tercatat sebagai kontrak pinjaman dalam negeri 2021 dan 2022. Pendek kata, hasil audit menemukan bahwa barang tersebut telah didistribusikan ketika kontrak pembiayaan anggarannya belum efektif berlaku.

Potensi sengketa dan permasalahan hukum

Akibat pengadaan di luar anggaran dan kontrak ini, BPK menilai terdapat potensi sengketa dan permasalahan hukum terhadap aset senilai Rp 527,27 miliar yang telah dikuasai Kemenhan itu. Kemenhan juga berpotensi menerima tagihan atas pengeluaran yang dilakukan pihak ketiga senilai total Rp 1,07 triliun. Sebagian besar belanja barang bermasalah itu adalah untuk pembentukan Komcad 2021.

BPK pun menilai permasalahan tersebut muncul karena pejabat pembuat komitmen pada Baranahan Kemenhan membuat perikatan pengadaan barang sebelum anggaran tersedia. Tindakan tersebut dinilai menyalahi Undang-Undang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 5 yang mengharuskan semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran atau menjadi kewajiban negara harus dimasukkan dalam APBN.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Adhi menyebut persoalan aset tetap yang belum bisa dilakukan hingga potensi sengketa ini masih bisa diperbaiki. Ia menyebut perbaikan pun sedang berjalan.

"Kan perbaikan ini ada waktunya. Tahun depan pun kami juga masih bisa mengaudit kembali," kata Adhi.

Adapun sampai hari ini, pihak Kemenhan belum memberikan klarifikasi atas berbagai temuan BPK ini. Baik Prabowo Subianto, maupun Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemenhan Laksamana Pertama Supo Dwi Diantara tak memberi jawaban saat dikonfrimasi Tempo. 








Sandiaga Uno Berharap Restu Prabowo Subianto untuk Pindah ke PPP

12 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai ditemui dalam konferensi pers mingguan The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023. Tempo.co/Eka Yudha Saputra
Sandiaga Uno Berharap Restu Prabowo Subianto untuk Pindah ke PPP

Sandiaga Uno berharap Prabowo Subianto memberikan restu atas kepindahannya ke PPP.


PKB Disebut Masuk 3 Besar dalam Survei SMRC, Muhaimin Iskandar: Jangan Cepat Puas

17 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) menghadiri Ijtima Ulama Jakarta di Jakarta, Kamis 2 Februari 2023. PKB menggelar Ijtima Ulama Jakarta dengan mengusung tema
PKB Disebut Masuk 3 Besar dalam Survei SMRC, Muhaimin Iskandar: Jangan Cepat Puas

Muhaimin Iskandar meminta kader PKB terus bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas partainya dalam Pemilu 2024.


Sandiaga Uno Kembali Beri Sinyal Maju pada Pilpres 2024, Didukung DPW PPP Gorontalo

1 hari lalu

Menparekraf, Sandiaga Uno hadiri peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) di Menteng, Jakarta. Senin, 23 Januari 2023. Dalam peresmian tersebut, sejumlah petinggi partai hingga menteri terlihat menghadiri ditengah acara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sandiaga Uno Kembali Beri Sinyal Maju pada Pilpres 2024, Didukung DPW PPP Gorontalo

Sandiaga Uno kembali memberi sinyal maju pada Pilpres 2024 setelah mendapatkan dukungan dari DPW PPP Gorontalo.


Soal Kasus Formula E di KPK, Anies Baswedan: Yang Tersinggung Mestinya BPK

2 hari lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
Soal Kasus Formula E di KPK, Anies Baswedan: Yang Tersinggung Mestinya BPK

Anies Baswedan menilai apa yang berlangsung di KPK mengenai Formula E lebih sebagai opini daripada persoalan yang substansial.


Jokowi Ajak Prabowo Ikut Isitigasah Bersama di Tabalong

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan selfie bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sumber Biro Pers Istana Kepresidenan
Jokowi Ajak Prabowo Ikut Isitigasah Bersama di Tabalong

Setelah mengiktui acara istigasah, Jokowi dan Prabowo bakal melakukan pertemuan dengan para tokoh adat dan tokoh agama Tabalong.


Ramai Isu Prabowo-Ganjar, Relawan Ganjar Sempat Silang Pendapat Soal Sosok yang Tepat Lanjutkan Jokowi

4 hari lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Ramai Isu Prabowo-Ganjar, Relawan Ganjar Sempat Silang Pendapat Soal Sosok yang Tepat Lanjutkan Jokowi

Isu duet capres 2024 Prabowo-Ganjar ramai di media. Sebelumnya, relawan Ganjar juga sempat silang pendapat soal pencapresan Ganjar Pranowo


Saiful Mujani Nilai Pemilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Tak Terpolarisasi

4 hari lalu

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tampak tertawa lepas saat keduanya berjumpa di Rakernas APPSI di Bali, Senin, 9 Mei 2022. Foto Facebook Anies Baswedan
Saiful Mujani Nilai Pemilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Tak Terpolarisasi

Saiful Mujani menyebut masyarakat memilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bukan karena alasan ideologis.


Disinggung Jokowi Seragam Masih Impor, Polri Bilang 80 Persen Sudah Komponen Lokal

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebelum menyampaikan pengarahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Disinggung Jokowi Seragam Masih Impor, Polri Bilang 80 Persen Sudah Komponen Lokal

Jokowi meminta Kementerian Pertahanan dan Polri untuk membeli seragam dan senjata buatan dalam negeri.


BPK Minta BPJS Ketenagakerjaan Usul Perubahan Aturan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

5 hari lalu

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi pada rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
BPK Minta BPJS Ketenagakerjaan Usul Perubahan Aturan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan perubahan peraturan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.


Surya Paloh Bertemu Luhut Binsar Pandjaitan, PKS Yakin Koalisi Perubahan Tetap Solid

5 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan berbincang saat menghadiri Puncak Perayaan HUT ke-11 NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 11 November 2022. Partai NasDem merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 bertemakan
Surya Paloh Bertemu Luhut Binsar Pandjaitan, PKS Yakin Koalisi Perubahan Tetap Solid

PKS meyakini pertemuan Surya Paloh dan Luhut Binsar Pandjaitan tak ganggu Koalisi Perubahan.