TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo soal kesiapannya jadi calon presiden melanggar instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Nomor 4503/Internal/DPP/X/2022. Hasto menjelaskan, instruksi ini mengatur soal komunikasi politik.
Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira, memaparkan isi instruksi Megawati Soekarnoputri yang diterbitkan pada 7 Oktober 2022 lalu. Dalam instruksi ini, kata dia, Megawati menegaskan bahwa di tengah situasi pandemi yang belum mereda, kader partai mesti berfokus gotong-royong membantu rakyat.
Selanjutnya, kata Hugo, untuk menghadapi Pemilu 2024, partai menegaskan pada seluruh kader untuk hadir dengan watak kerakyatan di tengah masyarakat. Megawati turut meminta kader waspada dan tidak takabur dengan berbagai hasil survei yang menempatkan PDIP pada elektabilitas tertinggi sebesar 25 persen.
Baca juga: Relawan Sebut Sanksi Maksimal Ganjar Pranowo Berupa Tiket Capres 2024
“Kemudian intinya yang ketiga, menugaskan para kader untuk melakukan konsolidasi tiga pilar partai, yakni struktur, legislatif, eksekutif, pada semua tingkatan baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota,” kata Hugo kepada Tempo, Selasa, 25 Oktober 2022.
Hugo menjelaskan, mengingat langkah konsolidasi dan skala prioritas partai, Megawati menegaskan bahwa partai secara terus-menerus mesti memperkuat diri dengan dasar ideologi. Adapun soal pencalonan Presiden, sesuai dengan AD/ART merupakan hak prerogatif Ketua Umum.
“Untuk itu, sesuai arahan Ketua Umum agar seluruh kader partai tidak memberikan tanggapan terhadap pencalonan Presiden/Wakil Presiden, karena sesuai AD/ART adalah hak prerogatif Ketua Umum,” ujarnya.
Hugo mengatakan jika ada kader yang melanggar soal komunikasi politik ini, maka bakal dikenai sanksi. “Pelanggaran terhadap perihal komunikasi politik tersebut dikenakan sanksi,” kata dia.
Sebelumnya, Hasto mengatakan instruksi inilah yang menjadi dasar pemberian sanksi teguran lisan kepada Ganjar. Menurut dia, isi instruksi sudah sangat jelas dan tidak multitafsir.
“Tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDIP, ditandatangani oleh Ketum Partai, Ibu Megawati Soekarnoputri. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik. Surat ini sangat jelas dan tidak bisa ditafsirkan berbeda,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Senin, 24 Oktober 2022.
Menurut Hasto, teguran kepada Ganjar merupakan hal biasa dalam organisasi. Dia mengatakan keputusan ini penting diambil mengingat soal Capres dan Cawapres menyangkut masa depan bangsa dan negara.
“Ini merupakan hal yang biasa. Partai menegakan disiplin organisasi partai karena urusan Capres dan Cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara,” kata dia.
Sementara itu, Ganjar menyatakan taat dan menerima sanksi tersebut. Sebagai kader PDIP, Ganjar mengaku patuh dan bakal memperbaiki kesalahannya. Ia bahkan berterima kasih kepada Hasto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, karena memberikan banyak penjelasan soal pernyataannya siap nyapres.
“Terima kasih dari Pak Sekjen, Dewan Kehormatan, yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya. Dan tentu sebagai kader yang taat, tadi diberi sanksi lisan tentu bagian dari komunikasi publik yang saya harus perbaiki,” kata Ganjar.
Baca juga: Ganjar Pranowo Sebut Semua Kader PDIP Harus Siap Jadi Calon Presiden
