Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

NasDem Bilang Partai Demokrat dan PKS Sepakat Dukung Anies Baswedan

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Tim kecil Nasdem, PKS, dan Demokrat bertemu. NasDem diwakili oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Ketua DPP Polhukam Al Muzammil Yusuf. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Sekjen Teuku Riefky Harsya. Pertemuan tiga pihak tersebut juga dihadiri oleh Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili Anies Rasyid Baswedan yang merupakan bakal calon presiden 2024 dari Partai NasDem. Dok. Istimewa. Jumat, 21 Oktober 2022.
Tim kecil Nasdem, PKS, dan Demokrat bertemu. NasDem diwakili oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Ketua DPP Polhukam Al Muzammil Yusuf. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Sekjen Teuku Riefky Harsya. Pertemuan tiga pihak tersebut juga dihadiri oleh Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili Anies Rasyid Baswedan yang merupakan bakal calon presiden 2024 dari Partai NasDem. Dok. Istimewa. Jumat, 21 Oktober 2022.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem disebut-sebut bakal menjalin koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyatakan ketiganya bersepakat menjagokan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres pada 2024. Adapun sejauh ini, baru Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres.

“Kalau hanya mendeklarasikan Anies sudah selesai (terbentuk koalisi). Tiga partai sepakat mendukung Anies,” kata Ali saat dihubungi, Senin, 24 Oktober 2022.

Ali menjelaskan, koalisi yang bakal dibangun ini mesti didasarkan atas kesetaraan. Menurut dia, tidak boleh ada partai yang merasa lebih tinggi dari yang lain.

Meski ketiga partai itu setuju mendukung Anies, Ali menyebut belum ada kesepakatan ihwal kriteria dan sosok pendamping Anies. Menurut dia, persepsi soal kriteria dan sosok ini perlu disamakan terlebih dulu, agar koalisi tidak bubar di tengah jalan.

“Kami tidak mau deklarasi itu berakhir karena tidak terjadi kesepakatan soal siapa wakilnya. Sekarang lebih bagus kita berdebat-debat mencocokkan, mencari titik temunya,” kata dia.

Dia berharap saat koalisi ini dideklarasikan, sudah tidak ada lagi perbedaan maupun pertikaian soal Cawapres. Oleh sebab itu, kata dia, kriteria dan sosok ini mesti dimatangkan sebelum deklarasi koalisi.

Baca: Anies Baswedan Ungkap 3 Kriteria Sosok Cawapresnnya

“Sehingga nanti dalam deklarasi itu tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi pertikaian tentang siapa yang mau jadi Capres, Cawapres, karena sudah disepakati di awal soal kriteria,” ujarnya.

Partai NasDem sebelumnya menyatakan telah mengantongi sejumlah kriteria Cawapres yang bakal mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Partai yang dipimpin Surya Paloh ini mengatakan Cawapres mesti kompatibel, bisa menambah elektabilitas, serta dapat bekerja sama dengan Anies.

“Pendamping Anies adalah yang bisa kompatibel, menambah tinggi elektabilitas, dan bisa kerja sama dengan Anies,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, kepada Tempo, Jumat, 14 Oktober 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nama Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut Hermawi masuk dalam daftar Cawapres NasDem. Kendati demikian, Hermawi mengatakan keputusan akhir ihwal Cawapres diserahkan sepenuhnya pada Anies.

“Andika dan Khofifah nama-nama yang ada dalam list kami. Tapi kita serahkan kepada Anies untuk memilihnya,” kata Hermawi.

Sementara itu, Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai pola pikir Anies tersebut selaras dengan Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Sebab, kata dia, alih-alih memikirkan sosok, Demokrat berfokus pada kriteria dan enggan memaksakan sosok tertentu yang elektabilitasnya rendah.

“Jadi, pola pikir Anies ini selaras dengan Demokrat dan Ketum AHY. Kita fokus pada kriteria, bukan nama, bukan sosok, lalu dibedah bersama-sama secara seksama. Tidak perlu terburu-buru apalagi memaksakan sosok yang sudah jelas elektabilitasnya rendah, dan tidak bakal punya kontribusi dalam membangun koalisi,” kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa, 18 Oktober 2022.

Di sisi lain, PKS bakal menyodorkan nama Wakil Ketua Majelis Syura, Ahmad Heryawan, menjadi Cawapres. Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, menyebut Ahmad Heryawan menjadi kandidat terkuat pendamping Anies yang bakal disodorkan kepada calon mitra koalisi.

“Dari diskusi antar pimpinan, nama Ahmad Heryawan yang terkuat untuk diajukan dari PKS sebagai alternatif pilihan di tim kecil,” kata Kholid kepada Tempo, Senin, 24 Oktober 2022.

Baca: Ganjar Pranowo Nyatakan Siap Maju Capres 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

2 jam lalu

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dipantau secara daring melalui YouTube Baleg DPR RI di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.


Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

12 jam lalu

YouTuber dunia otomotif, Ridwan Hanif (empat dari kiri) mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon Bupati di PKS Klaten, Jawa Tengah, Sabtu, 18 Mei 2024. Foto: Istimewa
Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS


Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

15 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan  Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia beserta petinggi partai memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Kunjungan PKS ke Partai Golkar tersebut merupakan silatuhrahmi kebangsaan dan membahas hubungan antara kedua partai tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.


PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.