MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Seminar dan Uji Kompetensi IMI mengenai Pelaksana dan Penyelenggara Olahraga Kendaraan Bermotor, secara virtual dari Jakarta, Senin (3/10/22).

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Senin, 10 Oktober 2022. Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan salah satu poin yang dibahas menyangkut evaluasi sistem demokrasi yang berhubungan dengan pilpres dan pilkada.

Arsul berujar pembahasan tidak mengotak-atik pilpres. Menurutnya diskusi bersama Wantimpres hanya fokus pada evaluasi mekanisme pilkada langsung. "Tetapi yang kita bicarakan dalam konteks evaluasi itu, bukan semua pilkada. Tetapi Pilkada Gubernur, Pilgub,” kata Arsul saat ditemui di Ruang Pimpinan MPR.

Arsul menuturkan diskusi tersebut mengarah pada perubahan mekanisme pilgub menjadi tidak langsung. Namun, operasional mekanisme ini belum ditentukan, apakah akan dikembalikan kepada DPR atau ditunjuk oleh Presiden.

"Apakah tidak langsungnya itu kembali ke DPR, atau misalnya dibuat suatu mekanisme, bahwa partai atau koalisi partai yang merepresentasikan sekian kursi DPRD mengajukan seseorang kepada Presiden, kemudian nanti Presiden yang memutuskan,” kata dia.

Arsul menjelaskan Presiden bisa dilibatkan karena dalam konsep otonomi yang dianut Indonesia, gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ia mengatakan basis otonomi Indonesia adalah kabupaten atau kota. Sehingga, gubernur tidak perlu dipilih secara langsung.

Ketua MPR Ingin Sistem Demokrasi Dikaji

Arsul turut mencontohkan camat yang tidak perlu melalui prosedur pemilihan langsung. Menurutnya, camat merupakan kepanjangan tangan dari bupati atau wali kota, sehingga tidak perlu dipilih secara langsung. “Nah itu kita punya pemahaman yang sama. Gitu lho. Inilah yang kemudian, karena kita ini bukan ahlinya, kita nanti akan mintakan juga dari para ahli hukum tata negara,” ujarnya.

Arsul mengatakan argumentasi perubahan mekanisme ini sangat rasional, baik dari sisi konstitusi maupun dari sisi hukum. Selanjutnya, ia menyebut MPR bakal meminta pendapat dari para ahli hukum tata negara untuk mengkaji gagasan ini.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut MPR bersama Wantimpres bersepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji. “Apa sistem yang kita pilih hari ini lebih banyak manfaat atau mudharat? Kemudian kita juga lihat ada kecenderungan yang perlu kita waspadai apabila sistem demokrasi tetap kita biarkan,” kata Bamsoet.

Kecenderungan yang dimaksud Bamsoet adalah kasus korupsi yang merajalela di Indonesia. Menurutnya, efektivitas demokrasi dalam memberantas korupsi perlu dievaluasi. “Karena semangat kita memberantas dan mengurangi korupsi. Apa iya kalau demokrasi hari ini mampu menekan perilaku korupsi yang makin meningkat?” kata dia.

Evaluasi sistem demokrasi ini mengarah pada perlunya perubahan mekanisme Pilkada. Bamsoet mengatakan banyak pengusaha yang mengeluh dengan sistem Pemilu langsung di daerah. “Banyak pengusaha yang mengeluh, rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya 1 calon, tapi 2-3 calon di daerah yang sama. Kalau di beberapa daerah pada saat yang sama, serentak, ini pusing. Banyak teman-teman Kadin yang mengeluh,” kata dia.

Ketua Wantimpres Wiranto menuturkan diskusi ihwal perubahan mekanisme pilkada ini hanya dalam tatanan kebijakan. Ia menyebut pembahasan tidak akan mengarah pada ranah teknis. “Kita bicara dalam tatanan kebijakannya, bukan tatanan operasional. Jadi kembali tadi masalah teknis tentu tidak kami bicarakan ya,” kata Wiranto.






Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

7 jam lalu

Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

Muhaimin Iskandar mengatakan usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran.


Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

8 jam lalu

Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

Proses pemberian Surat Izin Praktik dokter saat ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

8 jam lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Bamsoet Ajak Wisudawan Universitas Terbuka Optimalkan Era Society 5.0

15 jam lalu

Bamsoet Ajak Wisudawan Universitas Terbuka Optimalkan Era Society 5.0

Wisudawan harus memiliki kompetensi dalam berbagai aspek fundamental dalam menghadapi tantangan era society 5.0.


Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

15 jam lalu

Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

Puncak acara akan berlangsung di Medan pada 9 Februari, didahului berbagai kegiatan sejak 7 Februari.


Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

16 jam lalu

Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

Bamsoet termotivasi belajar ilmu hukum karena pekerjaannya sebagai wartawan hingga akhirnya menjadi anggota dewan.


Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

16 jam lalu

Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

Menurut Presiden, disertasi Bamsoet akan berkontribusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.


Usul Pilgub Ditiadakan, Muhaimin Iskandar: Melelahkan dan Tak Fungsional

1 hari lalu

Usul Pilgub Ditiadakan, Muhaimin Iskandar: Melelahkan dan Tak Fungsional

Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.


Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

3 hari lalu

Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

Penelitian yang dibuat menemukan dua kebaruan atau novelty.


Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

3 hari lalu

Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

Ubedilah Badrun menyebut masuknya Gibran Rakabuming ke politik merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik politik elektoral.