Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wantimpres Kunjungi Kantor Redaksi Tempo

Reporter

image-gnews
Anggota Wantimpres Luthfi bin Yahya dan Ketua Wantimpres Wiranto dalam kunjungannya ke kantor TEMPO, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/Ijar Karim
Anggota Wantimpres Luthfi bin Yahya dan Ketua Wantimpres Wiranto dalam kunjungannya ke kantor TEMPO, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/Ijar Karim
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Pertimbangan Presiden atau  Wantimpres periode 2019-2024 berkunjung ke kantor Redaksi Tempo di Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Senin, 20 Januari 2020. Kedatangan Wantimpres yang dipimpin Wiranto itu untuk memperkenalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga tersebut.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh enam orang anggota Wantimpres yakni Wiranto, Putri Kus Wisnu Wardhani, Maulana Al-Habib Muhammad Luhtfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi, Mardiono Bakar, Arifin Panigoro, dan Sidarto Danusubroto. Mereka tiba di Gedung Tempo pada sekitar pukul 11.00 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, Wiranto selaku Koordinator Wantimpres menjelaskan bahwa pihaknya bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo terhadap seluruh kebijakan pemerintah. "Harus paham betul tugas dan rencana Presiden, dan kami harus paham juga apa yang rakyat mau," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mengetahui apa keinginan rakyat, Wiranto menilai media memiliki peran yang signifikan. Sebab, media selama ini yang paling cepat mendapat segala informasi. "Itulah kami kenapa berkunjung ke mari, untuk berkomitmen mendapatkan informasi," kata dia.

Wiranto menyadari bahwa nantinya segala pertimbangan Wantimpres tak akan selalu diterima presiden. Namun, ia memastikan bahwa segala ide yang ada di Wantimpres, akan selalu diutarakan kepada Presiden Jokowi. "Diminta tidak diminta, kami tetap kasih ke Presiden. Soal diterima atau tidak, terserah Presiden," kata Wiranto.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

7 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi Peristiwa Kudatuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

Hasto menanggapi soal peluang Megawati jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.


Thomas Djiwandono Pernah jadi Wartawan Magang, Kini Bakal Dampingi Sri Mulyani?

2 hari lalu

Thomas Djiwandono. ANTARA
Thomas Djiwandono Pernah jadi Wartawan Magang, Kini Bakal Dampingi Sri Mulyani?

Thomas Djiwandono permah menjadi wartawan magang. Simak profilnya berikut ini.


Respons Jokowi Soal Peluangnya Jadi Bagian DPA di Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Peluangnya Jadi Bagian DPA di Pemerintahan Prabowo

Jokowi akan tetap pada rencananya pulang ke Kota Solo setelah purnatugas sebagai Presiden RI.


JK Sebut Rencana Jadikan Wantimpres Menjadi DPA Harus Ubah Konstitusi

3 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
JK Sebut Rencana Jadikan Wantimpres Menjadi DPA Harus Ubah Konstitusi

JK menampik rencana perubahan dari Wantimpres menjadi DPA karena berhubungan dengan Orde Baru.


Kritik BEM UI dan UGM soal Revisi UU Wantimpres

3 hari lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Kritik BEM UI dan UGM soal Revisi UU Wantimpres

BEM UI dan UGM menyoroti revisi UU Wantimpres yang dinilai syarat kepentingan.


Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

4 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

Bamsoet merespons Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden atau RUU Wantimpres, yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung


Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

7 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

7 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

8 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).