Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (tengah) bersama Anggota DPR Fraksi PKS Muzammil Yusuf (kiri) dan Fahmi Alaydroes (kanan) saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PKS, Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 November 2021. Dalam konferensi pers ini PKS memberikan penjelasan mengenai interupsi yang diabaikan oleh ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna. Fraksi PKS juga memberikan penjelasan mengenai pandangan Fraksi PKS terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaKetua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengajak organisasi masyarakat Islam berkolaborasi dalam membahas setiap rancangan undang-undang (RUU), khususnya yang menyangkut isu keumatan dan kebangsaan.

"Fraksi PKS terbuka untuk berkomunikasi untuk membahas isu keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan bersama simpul-simpul masyarakat yang ada di Republik Indonesia, termasuk ormas-ormas Islam," kata Jazuli di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

Pernyataan itu disampaikan Jazuli dalam Forum Group Discussion (FGD) Silaturahmi dan Dialog Program Legislasi Nasional Tahun 2023 bersama Ormas Islam dan Tokoh di Ruang Meeting F-PKS DPR RI, Jakarta.

Ia menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS. Jazuli menegaskan bahwa PKS milik seluruh ormas Islam dan komponen bangsa lainnya. "Fraksi PKS adalah perwakilan umat di parlemen. Kami menilai ormas Islam adalah simpul yang tidak terpisahkan dari Fraksi PKS," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta nasihat, arahan, dan masukan dari ormas-ormas Islam dalam pembahasan RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegas) Prioritas Tahun 2023. Menurut dia, Fraksi PKS ingin mendengar nasihat-nasihat dari ormas Islam untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

Hadir dalam acara tersebut Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua FPKS DPR RI Jazuli Juwaini, para anggota Fraksi PKS DPR RI yaitu Almuzammil Yusuf, Abdul Fikri Faqih, Bukhori Yusuf, Fahmy Alaysdros, dan Nur Hasan Zaidi.

ANTARA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

12 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

17 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

1 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

2 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat