Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Kuasa hukum tersangka Putri Candrawathi, Febri Diansyah (tengah) cmemberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu, 28 September 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kuasa hukum tersangka Putri Candrawathi, Febri Diansyah (tengah) cmemberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu, 28 September 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Juru Bicara dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyatakan bahwa dirinya tergabung sebagai tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Selain Febri Diansyah, tim kuasa hukum tersebut juga berisikan Arman Haris selaku koordinator, Sarmauli Simangunsong, dan Rasamala Aritonang yang dulunya juga pegawai KPK.

Respons Eks Pegawai KPK terhadap Keputusan Febri Diansyah

Menanggapi pilihan yang diambil Febri, sejumlah koleganya dulu di KPK menyatakan keterkejutan dan menyarankannya untuk mundur. “Saya tidak bisa berkata apa-apa atas pilihan sikap Febri dan Rasamala. Saya menarik diri dari pilihan tersebut dan bila saya diminta pendapat oleh mereka, tentu saya akan sampaikan agar menolak,” ujar eks penyidik senior KPK, Novel Baswedan, saat dihubungi Tempo. 

Di media sosial, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, mencuitkan di Twitter-nya, “Saya hormati putusan Febri Diansyah (@febridiansyah) dan Rasamala Aritonang (@rasamalaart). Namun, berharap mereka bisa mendengarkan suara publik, mau mengubah keputusannya dan mundur menjadi penasihat hukum para tersangka,” tulis Yudi di akunnya @yudiharahap46.

Menyusul banyaknya dorongan publik dan sesama mantan pegawai KPK terhadap Febri Diansyah agar mengundurkan diri, lantas sebenarnya apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak permintaan kliennya?

Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa dalam menjalankan tugas untuk membela kepentingan kliennya, advokat dilindungi dan dibatasi oleh Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

Sederhananya, kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa advokat dilarang keras menolak kliennya dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, jenis kelamin, suku, kedudukan sosial, ataupun keyakinan politiknya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tetapi, larangan ini juga memiliki batasan. Terdapat tiga poin dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang membolehkan advokat untuk menolak permintaan klien, yaitu Pasal 3 Huruf A, Pasal 4 Huruf G, dan Pasal 4 Huruf J.

Dalam Pasal 3 Huruf A disebutkan bahwa advokat dapat menolak memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada kliennya dengan pertimbangan ketidaksesuaian dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya.

Pasal 4 Huruf G juga menyebutkan bahwa advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada unsur hukumnya. 

Terakhir, dalam Pasal 4 Huruf J  disebutkan pula bahwa advokat yang mengurus kepentingan dari dua pihak atau lebih, harus mengundurkan diri sepenuhnya dari kepentingan-kepentingan tersebut.

Dengan demikian, advokat diperbolehkan untuk menolak perkara yang diajukan oleh kliennya, memberikan bantuan hukum kepada klien, ataupun mengundurkan diri dari perkara asalkan sesuai dengan aturan dalam Kode Etik Advokat dan UU Advokat yang berlaku.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga: Begini Saran Eks Pegawai KPK untuk Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang: Mundur!

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

1 jam lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

1 jam lalu

Dua tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjuntak dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Muntalia (kiri), menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023. Sahat Tua P. Simanjuntak, diperiksa kasus penerimaan suap sebesar Rp.5 miliar terkait pengelolaan dana belanja hibah untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan sebesar Rp.7,8 triliun dalam APBD tahun 2020-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Muntalia diperiksa kasus suap yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Februari 2018 oleh KPK terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun anggaran 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

KPK mengumumkan penetapan 21 tersangka baru kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.


Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

4 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

Sakti Wahyu Trenggono tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan kegiatan dinas.


Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

4 jam lalu

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa
Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

Teranyar, KPK melakukan penggeledahan di rumah advokat PDIP untuk mencari jejak DPO Harun Masiku yang menghilang sejak 2020.


Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Daftar sebagai Calon Pimpinan KPK

5 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Daftar sebagai Calon Pimpinan KPK

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mendaftar seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2029.


H-3 Penutupan, 107 Orang Daftar Capim KPK, 87 Orang Daftar sebagai Calon Dewas KPK

6 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
H-3 Penutupan, 107 Orang Daftar Capim KPK, 87 Orang Daftar sebagai Calon Dewas KPK

Per hari ini, Jumat, 12 Juli 2024, sebanyak 107 orang mendaftar Capim KPK dan 87 mendaftar sebagai calon Dewas KPK.


Bulog Kembali Bantah Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

10 jam lalu

Sejumlah buruh menurunkan beras impor asal Thailand dari kapal kargo berbendera Vietnam di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Wilayah Aceh pada tahap awal telah mengimpor sebanyak 6.700 ton beras asal Thailand dan menyusul tahap kedua sebanyak 6.000 ton beras impor  asal Vietnam yang diperkiaran tiba di Aceh pertengahan Februari 2024 guna memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan pemenuhan kebutuhan pangan. ANTARA FOTO/Ampelsa
Bulog Kembali Bantah Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

Perum Bulog kembali tepis tuduhan mark up impor beras dari Vietnam. Begini penjelasan lengkapnya.


Segini Jumlah Pendaftar Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK hingga Kamis Kemarin

12 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Segini Jumlah Pendaftar Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK hingga Kamis Kemarin

Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria menyebutkan jumlah pendaftar Capim dan Dewas KPK. Segini jumlah pendaftarnya.


Syahrul Yasin Limpo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan Surya Paloh Usai Divonis 10 Tahun Penjara, Apa Isi Pesannya?

15 jam lalu

Terdakwa I bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, berbicra dengan awak media seusai mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan Surya Paloh Usai Divonis 10 Tahun Penjara, Apa Isi Pesannya?

KPK masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Syahrul Yasin Limpo.


Penyidik KPK Dilaporkan ke Propam, Tessa Mahardika: Mengganggu Rencana Penyidikan

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Dilaporkan ke Propam, Tessa Mahardika: Mengganggu Rencana Penyidikan

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menilai laporan terhadap penyidik KPK telah mengganggu rencana penyidikan komisi antirasuah.