TEMPO.CO, Jakarta - Johanis Tanak terpilih menjadi Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar. Mantan jaksa ini bersaing dengan auditor BPK, I Nyoman Wara . Keduanya telah mengikuti uji kelayakan yang digelar Komisi Hukum DPR dengan memaparkan pandangan visi dan misinya di hadapan anggota dewan.
DPR memutuskan mekanisme pemilihan Komisioner KPK digelar dengan sistem voting tertutup. Johanis meraup suara terbanyak dengan jumlah 38 dari 54 suara. Adapun I Nyoman Wara meraup 14 suara. Sementars itu, sebanyak 1 suara tidak sah dan 1 suara lainnya tidak hadir.
Uji kelayakan terhadap keduanya dilakukan secara terpisah. Nyoman terlebih dulu memaparkan visi misinya jika terpilih menjadi Komisioner KPK. Selanjutnya, giliran Johanis yang memberi pemaparan di hadapan anggota Komisi Hukum DPR.
Johanis mengawali pemaparannya dengan sejarah mengapa pemberantasan korupsi diperlukan oleh negara. Menurutnya, korupsi bakal berujung pada kinerja pemerintah yang terganggu, sehingga pembangunan di Indonesia tidak sesuai dengan harapan.
Menurut Johanis, tindakan pencegahan menjadi skala prioritas dalam memberantas korupsi. “Kenapa pencegahan? Agar anggaran yang tersedia untuk pembangunan tidak disalahgunakan. Sebelum disalahgunakan, dicegah,” kata dia dalam sesi uji kelayakan bersama Komisi III DPR, Rabu, 28 September 2022.
Dia menyebut jika dalam perjalanannya korupsi tidak bisa dicegah, barulah dilakukan penindakan. Kendati begitu, ia kembali menegaskan jika idealnya, prioritas utama adalah pencegahan, alih-alih penindakan.
Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir, mengatakan setelah pengganti Lili Pintauli diumumkan, pimpinan DPR akan menyampaikan hasilnya kepada Presiden. “Nanti kami sampaikan ke pimpinan, kemudian pimpinan yang sampaikan ke Presiden,” kata Adies.
Johanis Tanak pernah menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Pria kelahiran Poso, Sulawesi Tengah, ini beberapa kali menduduki kursi pimpinan Kejaksaan Tinggi di sejumlah daerah.
Pada 2008-2009, Johanis menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Ia kemudian menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada 2014 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2016. Pria lulusan S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga ini juga mengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung.
Johanis pernah meraih Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan sejumlah penghargaan lainnya. Pada 2019, ia pernah maju sebagai kandidat calon pemimpin KPK. Namun, langkahnya terhenti karena tidak mendapatkan dukungan dari parlemen.
