NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat pertemuan di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan serta membahas isu isu terkini terkait politik di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, menyebut pembentukan koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, kata dia, ketiga partai mesti memiliki kesamaan dan kemauan bersama, termasuk ihwal calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung untuk berlaga di Pemilu 2024.

Ali mengatakan Partai NasDem dan calon mitra koalisinya memilih berhati-hati daripada terburu-buru dalam meresmikan koalisi. Sebab, persoalan teknis mesti dituntaskan di antara calon mitra agar tidak tercerai-berai di kemudian hari.

“Persoalan teknis, perdebatan syarat, itu harus dihindari, jangan sampai saling mengunci. Ketika tidak dibicarakan secara tuntas kemudian umumkan koalisi, nanti bisa bubar di jalan. Lebih bagus terlambat daripada terburu-buru tapi bercerai,” kata Ali saat dihubungi, Selasa, 27 September 2022.

Ali menerangkan dinamika di antara tiga partai kala mengkerucutkan nama capres dan cawapres yang akan diusung. Partai NasDem, kata dia, telah memiliki 3 nama bakal calon presiden yang semuanya bukan berasal dari kader partai. NasDem disebut Ali meyakini jika semua kalangan berhak diberi kesempatan untuk memimpin negeri.

Sementara itu, Partai Demokrat sebelumnya disebut-sebut menginginkan Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, untuk maju dalam Pemilu 2024. Nama Anies Baswedan dan AHY mencuat sebagai pasangan yang didambakan oleh partai berlambang Bintang Mercy itu.

Menurut Ali, jika Partai Demokrat berkukuh mencalonan sang Ketua Umum, maka hal ini sulit untuk tidak didiskusikan. Ia mempertanyakan nasib Partai NasDem dan PKS jika salah satu mitra koalisi mensyaratkan kadernya untuk maju dalam Pilpres 2024.

“Bukan hanya PKS, tapi Partai NasDem gimana posisinya kalau ada satu partai yang mempersyaratkan kadernya? Di sisi lain kami ingin bangun koalisi yang punya pandangan sama bahwa parpol hanya satu wadah yang diberi negara untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan,” kata dia.

Ali mengatakan syarat mengajukan kader internal partai bisa berujung pada semakin menjauhnya masyarakat dari parpol. Sebab, parpol mencitrakan diri sebagai wadah bagi orang-orang eksklusif. Ia turut menegaskan, meski bacapres yang diusung NasDem bukan kader parpol, pihaknya tidak berminat untuk “meNasDemkan” bakal calon tersebut.

Kendati begitu, Ali menyebut komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS semakin maju dan membaik. Ia tak menampik jika peluang terbentuknya koalisi mencapai 80 persen. “Hari ini persamaannya 80 persen akibat sering ketemu. Tidak ada yang deadlock, sedang dibangun komunikasi. Jadi, untuk kesamaan pandangan dan lain-lain itu,” ujarnya.

Baca juga: PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November






Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

14 jam lalu

NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies Baswedan hendak bersafari, salah satunya ke Aceh.


Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

15 jam lalu

Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

AHY menyampaikan sejumlah isu pokok di berbagai forum tersebut. Di antaranya, menyoroti multilateralisme yang bermasalah.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

17 jam lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

1 hari lalu

Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

Menurut politikus PKS Mardani Ali Sera, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

1 hari lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

1 hari lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

1 hari lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

1 hari lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

1 hari lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.