Tulisan ini adalah bagian dari seri tulisan edisi khusus tentang 7 perempuan kepala daerah berprestasi pilihan tempo.co. Tulisan mendalam liputan ini dapat dibaca di Inspirasi dari Perempuan Kepala daerah.
TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menjadi kepala pemerintahan di daerahnya melanjutkan jabatan suaminya, Dedi Mulyadi. Suaminya telah mengemban tugas Bupati Purwakarta selama dua periode. Anne tergugah melanjutkan program-program terbaik bagi masyarakat.
Salah satu program andalannya adalah mal pelayanan publik. Program ini dari program Gempungan yang dicetuskan bupati sebelumnya, Dedi Mulyadi yang juga suaminya. Gempungan adalah layanan publik keliling yang mendatangi desa-desa, yang dilakukan saban Rabu.
Tujuannya, membantu masyarakat desa agar mudah mengakses layanan publik ini. Saat diluncurkan pada 2013, layanan jemput bola ini hanya melayani pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Saat ini, servisnya berkembang menjadi 51 layanan.
Jika pada Gempungan masyarakat hanya mendapatkan layanan setiap Rabu, dengan adanya mal pelayanan publik masyarakat cukup mendatangi satu tempat untuk mengurus banyak keperluan setiap hari kerja. Layanannya pun semakin dekat dengan masyarakat setelah di tingkat kecamatan didirikan Teras Madukara atau semacam feeder layanan. Dari 17 kecamatan, Teras Madukara sudah hadir di tiga kecamatan, yakni Campaka, Plered, dan Wanayasa.
Paling anyar, Anne membuat nota kesepahaman dengan Pengadilan Negeri Purwakarta. Maka, di gedung mal pelayanan publik itu terdapat ruangan persidangan mini yang diarahkan untuk sidang secara daring. Berdasarkan reportase dari lapangan, tampak ruangan sekitar 4x6 meter yang persis bak ruangan sidang di pengadilan. “Jadi hakimnya dari pengadilan, penggugatnya di mal pelayanan publik ini. Bulan depan bisa kami launching,” kata Bupati yang mulai menjabat pada 20 September 2018 ini.
Program ini diganjar penghargaan. Salah satunya, Anugerah Layanan Investasi 2021 sebagai salah satu pemerintah kabupaten terbaik. Penyerahan program dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
(Ki-Ka) Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Direktur Jenderal Layanan & Jaringan BNI Ronny Venir, Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin, dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto
Bukan hanya penghargaan yang membuat Anne Ratna Mustika bungah. Dia senang karena warga pun turut merasakan manfaat mal pelayanan publik tersebut sebab semua cukup diurus di satu tempat. Misalnya, Sobani, 60 tahun, yang datang mengurus surat kepindahan saudaranya dari Selasa dan tinggal mengambil hasilnya pada Rabu. Tidak ada pungutan biaya alias gratis.
Sebelumnya, Sobani juga mengurus dokumen keimigrasian untuk umrah. Dulu, ia harus ke Karawang, Jawa Barat, untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan. “Adanya ini sangat membantu sekali,” kata laki-laki pensiunan yang juga warga asli Purwakarta ini.
Dalam membangun Purwarkarta, program Anne tak selalu mulus. Misalnya, ia mendapatkan penolakan dari tokoh agama saat memperluas program Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP). Dua program itu adalah cara Anne menekan laju pertumbuhan penduduk yang sejalan dengan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sejumlah tokoh agama menyampaikan bahwa menurut syariat, tidak boleh ada larangan bagi seorang perempuan untuk hamil. Akhirnya, Anne mendatangi langsung tokoh agama yang menolak programnya tersebut. Rupanya, penolakan muncul karena mereka belum memahami program itu. “Kadang-kadang saya berbenturan dengan beberapa kelompok masyarakat,” katanya. Setelah dijelaskan langsung, para tokoh agama bisa menerima program itu.
Hasilnya, laju pertumbuhan penduduk di Purwakarta berada di bawah 1 persen (year-on-year) atau di bawah laju pertumbuhan penduduk secara nasional yang mencapai 1,25 persen pada 2022. Berkat program ini, Anne pun menerima Anugerah Manggala Karya Kencana dari BKKBN.
