Ombudsman Tegaskan Aturan Pj Kepala Daerah Harus Lewat PP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng saat konferensi pers laporan hasil pemeriksaan dugaan maladministrasi dalam integrasi dan pengalihan pegawai oleh BRIN, Kamis, 30 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menegaskan bahwa aturan teknis pelaksanaan penunjukan penjabat atau Pj kepala daerah harus diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), bukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

"Ombudsman melihat payung hukum yang paling tepat adalah PP, bukan Permendagri," ujar Robert dalam sebuah acara diskusi daring, Kamis, 4 Agustus 2022.

Robert menjelaskan empat alasan mengapa aturan Pj kepala daerah harus lewat PP. Pertama, sesuai mandat Pasal 86 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota diatur dalam peraturan pemerintah.

Alasan kedua, pemangku otoritas yang mengangkat penjabat kepala daerah bukan hanya Mendagri, tapi juga Presiden. "Mendagri itu kan mengangkat penjabat bupati atau wali kota, tetapi untuk penjabat Gubernur yang mengangkat kan presiden. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin presiden menjalankan tata cara pengangkatan merujuk Permendagri? Kan enggak mungkin," ujar Robert.

Ketiga, materi muatan yang akan direvisi dalam aturan teknis terkait dengan materi muatan yang ada di sejumlah PP. "Tentu untuk merevisi PP, tidak bisa hanya sekadar Permendagri, harus dengan peraturan yang setingkat," ujar dia.

Alasan keempat, materi muatan aturan teknis Pj kepala daerah bukan hanya mengatur soal pengangkatan, tapi juga diatur kewenangan berikut batas-batasannya. "Jadi pengaturannya harus selevel PP.  Payung hukumnya harus kuat. Bahkan soal kewenangan semestinya disusun dalam undang-undang, tapi kan kita realistis juga karena penyusunan UU itu memakan waktu lama. Maka paling tidak ya PP," ujar Robert.

Sementara itu, pemerintah telah memutuskan membuat aturan teknis pelaksanaan pengangkatan Pj kepala daerah lewat Permendagri. "Iya, formatnya Permendagri. Kami sudah membahas antarkementerian dan diputuskan kebutuhannya cukup dengan setingkat Permendagri," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan saat dikonfirmasi, Kamis, 4 Agustus 2022.

Benni menjelaskan, pengangkatan penjabat kepala daerah tetap merupakan kewenangan presiden, sesuai peraturan yang ada. "Nah, yang kami siapkan ini kan aturan pelaksana yang teknis menuju keputusan presiden itu, tidak mereduksi kewenangan yang dimiliki presiden," ujar dia.

Ia mengatakan, draf rancangan Permendagri itu  sudah selesai diharmonisasi. "Saat ini sedang menunggu persetujuan presiden," ujar Benni.

Baca juga: Ombudsman Temukan 3 Maladministrasi Pengangkatan Pj Kepala Daerah oleh Mendagri

DEWI NURITA






Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

1 hari lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

2 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

3 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

4 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

5 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

7 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

8 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

8 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

9 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

9 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.