Ombudsman Temukan 3 Maladministrasi Pengangkatan Pj Kepala Daerah oleh Mendagri

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyaksikan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki menandatangi berita acara pada prosesi pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh di ruang rapat paripurna DPRA, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 6 Juli 2022. Penunjukkan Marzuki dikritik KontraS, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Katahati Institute, Perludem, dan ICW, karena dinilai latar belakang militer masih dijadikan pertimbangan untuk mengisi jabatan sipil. ANTARA/Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menemukan tiga dugaan maladministrasi dalam pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri.

Dugaan pertama adalah tidak adanya tindak lanjut terhadap permintaan informasi dari sejumlah lembaga masyarakat sipil mengenai penunjukkan Pj Kepala Daerah, yang mencakup Pj gubernur dan Pj bupati wali kota di ratusan daerah .

“Hingga hari ini belum ada tanggapan yang memadai terhadap permintaan informasi tersebut,” kata Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers daring, Selasa, 19 Juli 2022.

Menurut Robert, tidak adanya tanggapan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun, lembaga yang mengajukan permintaan informasi dan keberatan adalah Indonesia Corruption Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan Perludem.

Pria yang biasa disapa Endi Jaweng ini melanjutkan, dugaan maladministrasi kedua adalah adanya pengangkatan Pj kepala daerah yang berasal dari anggota TNI aktif. Menurut dia, anggota TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di 10 instansi yang diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara.

Untuk menunjuk di luar posisi itu, harus mengacu pada aturan lengkap UU TNI dan UU ASN yang berhubungan dengan status kedinasan. Menurut dia, Menteri Dlaam Negeri seharusnya juga mengajukan surat permohonan ke instansi tempat anggota itu bertugas. Ombudsman mendapati TNI tidak dilibatkan dalam pengangkatan tersebut.

Dugaan maladministrasi ketiga berupa pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022 mengenai ketentuan pengisian kekosongan pejabat kepala daerah menjelang Pemilu serentak 2024.

Dalam pertimbangan putusan itu, MK menyatakan penunjukan Pj Kepala Daerah harus dilakukan secara demokratis dan diterbitkannya peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut Ombudsman, putusan MK ini diabaikan dalam penunjukan pj kepala daerah.

Baca juga: Koalisi Warga Jakarta Ungkap Penunjukan Pj Kepala Daerah Langgar Hak Konstitusional






Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

4 jam lalu

Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Proses seleksi terbuka Sekda DKI telah rampung. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tiga nama calon Sekda telah diserahkan ke Mendagri.


Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

4 jam lalu

Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekda DKI telah diserahkan ke Mendagri. Seperti apa latar belakang mereka?


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

5 jam lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Menpan RB Umumkan Rekrutmen CASN 2023 bakal Dibuka untuk Umum, Bagaimana Formasinya?

7 jam lalu

Menpan RB Umumkan Rekrutmen CASN 2023 bakal Dibuka untuk Umum, Bagaimana Formasinya?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengumumkan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 akan dibuka untuk umum. Bagaimana formasinya?


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

2 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

2 hari lalu

Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

Gaji ASN di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Jika dirasa masih kurang itu karena ada cicilan utang alias kreditan.


Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

3 hari lalu

Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

4 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

4 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK