INFO NASIONAL - Wakil Ketua Komisi V DPR, Saifullah Tamliha, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana alih kelola bandara Halim Perdanakusuma. Sebagaiman diketahui, pengelolaan yang sebelumnya dipegang oleh PT Angkasa Pura (AP) II akan digantikan oleh anak usaha Lion Air Group, PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS).
Menurut Tamliha, alih kelola tersebut dapat mengganggu otoritas TNI AU untuk latihan pesawat tempur dan pesawat kenegaraan dari berbagai negara dan pesawat Kepresidenan RI, termasuk 33 pesawat tempur F-16 yang mengawal Ibu Kota Negara.
Selama ini, Bandara Halim Perdanakusuma memiliki fungsi ganda yaitu kepentingan militer dan sebagian untuk komersial. "Sebaiknya pengelola Bandara Halim Perdanakusuma adalah TNI AU sedangkan untuk komersial dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun untuk pesawat kepresidenan dan tamu-tamu pemimpin negara asing tetap di Bandara Halim Perdanakusuma," ujarnya.
Menurut dia, jika pengelolaan Bandara Halim diserahkan kepada swasta maka sangat rentan karena di sekitar bandara Halim terdapat Markas Besar TNI di Cilangkap. "Markas Besar TNI di Cilangkap yang semestinya steril dari berbagai kepentingan karena bisa jika intelijen asing punya akses ke Cilangkap yang penuh dengan rahasia kekuatan militer negara kita," katanya. (*)
