Stranas PK Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Pakai SIPD


INFO NASIONAL - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyetop pemborosan aplikasi. Sebagai gantinya, Stranas PK mendorong Pemda memaksimalkan penggunaan aplikasi umum dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan mengatakan, kementerian/lembaga di Indonesia memiliki ribuan aplikasi. Namun sayangnya aplikasi tersebut tidak seluruhnya dapat terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan bagi keuangan negara. Lebih buruk, banyaknya aplikasi ini justru membuka celah praktik korupsi terutama dalam pengelolaan keuangan. 

Pahala mengungkapkan, Stranas PK sejak 2019 telah mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan terutama di daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Saat ini setiap daerah memiliki aplikasi perencanaan keuangannya masing-masing, sehingga tidak terintegrasi dan kurang sinerginya sistem perencanaan dan penganggaran dari daerah ke pusat. 

“Yang hendak dicapai dari SIPD adalah integrasi keuangan dari desa ke daerah dan daerah ke pusat. Karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi umum yang dapat digunakan seluruh daerah agar terintegrasi pula ke pusat,” ujar Pahala saat melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, di Kantor BPKP, beberapa waktu lalu.

Stranas PK juga melihat korupsi anggaran sering terjadi sejak tahap perencanaan. Ketika proses perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan transparan maka intervensi dari pihak-pihak luar pasti terjadi. Dengan adanya satu aplikasi umum seperti SIPD maka diharapkan dapat menutup celah penyelewengan.  

“Melalui SIPD, akan ada satu dasbor nasional untuk melihat dan mengawasi proses perencanaan dan penganggaran. Sistem ini akan menyediakan data dan informasi tentang proses perencanaan-penganggaran, pengelolaan keuangan maupun informasi tentang hasil pembangunan, sehingga kita bisa mengetahui misalnya berapa ribu kilometer jalan atau berapa banyak sekolah yang sudah dibangun," ujarnya.

Pahala menegaskan, optimalisasi aplikasi SIPD menjadi penting karena memuat informasi keuangan dan pembangunan daerah yang disajikan dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Selain itu, SIPD juga berperan sebagai perekam transaksi aktivitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

“Penerapan SIPD bisa berjalan optimal jika didukung informasi dan data yang terus diperbarui daerah, utamanya yang menyangkut realisasi belanja serta output dan outcomes dari belanja tersebut,” tutur Pahala. 

Rencananya, SIPD akan ditetapkan sebagai aplikasi umum bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Selanjutnya akan dilakukan pendampingan secara intensif sehingga pada 2023 seluruh tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sudah menggunakan satu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terpadu dan terintegrasi. Ini mulai dari perencanaan-penganggaran/penetapan-penatausahaan-pelaporan hingga pertanggungjawaban.  

Untuk mengakselerasi program ini, Stranas PK telah berkoordinasi dengan stakeholders terkait. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penerapan SIPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*)






Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

20 menit lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Ikut Matangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

2 jam lalu

Kemendagri Ikut Matangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Produk Cicil Kendaraan Pegadaian Raih TOP Digital Corporate Brand Award 2022

2 jam lalu

Produk Cicil Kendaraan Pegadaian Raih TOP Digital Corporate Brand Award 2022

Pertumbuhan peminat dan pengguna Pembiayaan Cicil Kendaraan Pegadaian bertumbuh setiap tahun.


Ingin Untung saat Liburan, Jadi Member Traveloka Priority Sekarang

3 jam lalu

Ingin Untung saat Liburan, Jadi Member Traveloka Priority Sekarang

Kumpulkan Priority Points dan jadilah member Traveloka Priority untuk menikmati berbagai diskon tambahan dan rewards khusus saat liburan.


Budi Waseso Pastikan Stok Beras Aman dan Harga Terjangkau

4 jam lalu

Budi Waseso Pastikan Stok Beras Aman dan Harga Terjangkau

Operasi Pasar ini sedang digencarkan di seluruh Indonesia.


Bulog Dampingi Mendag Sidak Stok Beras di Pasar Induk Cipinang

4 jam lalu

Bulog Dampingi Mendag Sidak Stok Beras di Pasar Induk Cipinang

Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan beras tetap aman melalui program Operasi Pasar.


Kementan Gandeng PT AR dan Berdayakan SDM Pertanian di Tapanuli Selatan

4 jam lalu

Kementan Gandeng PT AR dan Berdayakan SDM Pertanian di Tapanuli Selatan

Kesepakan diikat dalam penandatanganan MoU.


Fornas P4S, Mentan Apresiasi Kerja Keras Insan Pertanian

5 jam lalu

Fornas P4S, Mentan Apresiasi Kerja Keras Insan Pertanian

Kerja keras petani menghasilkan swasembada beras. Pembangunan sektor pertanian perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.


Anggota DPR: Batas Garis Kemiskinan Perlu Ditinjau Ulang

5 jam lalu

Anggota DPR: Batas Garis Kemiskinan Perlu Ditinjau Ulang

Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari US$ 1,9 menjadi US$ 2,15 per-kapita per-hari.


Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

5 jam lalu

Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

Bank Sultra segera merealisasikan aturan pemenuhan modal inti minimal Rp 3 Triliun bagi setiap perbankan sesuai yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).