Stranas PK Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Pakai SIPD


INFO NASIONAL - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyetop pemborosan aplikasi. Sebagai gantinya, Stranas PK mendorong Pemda memaksimalkan penggunaan aplikasi umum dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan mengatakan, kementerian/lembaga di Indonesia memiliki ribuan aplikasi. Namun sayangnya aplikasi tersebut tidak seluruhnya dapat terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan bagi keuangan negara. Lebih buruk, banyaknya aplikasi ini justru membuka celah praktik korupsi terutama dalam pengelolaan keuangan. 

Pahala mengungkapkan, Stranas PK sejak 2019 telah mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan terutama di daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Saat ini setiap daerah memiliki aplikasi perencanaan keuangannya masing-masing, sehingga tidak terintegrasi dan kurang sinerginya sistem perencanaan dan penganggaran dari daerah ke pusat. 

“Yang hendak dicapai dari SIPD adalah integrasi keuangan dari desa ke daerah dan daerah ke pusat. Karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi umum yang dapat digunakan seluruh daerah agar terintegrasi pula ke pusat,” ujar Pahala saat melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, di Kantor BPKP, beberapa waktu lalu.

Stranas PK juga melihat korupsi anggaran sering terjadi sejak tahap perencanaan. Ketika proses perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan transparan maka intervensi dari pihak-pihak luar pasti terjadi. Dengan adanya satu aplikasi umum seperti SIPD maka diharapkan dapat menutup celah penyelewengan.  

“Melalui SIPD, akan ada satu dasbor nasional untuk melihat dan mengawasi proses perencanaan dan penganggaran. Sistem ini akan menyediakan data dan informasi tentang proses perencanaan-penganggaran, pengelolaan keuangan maupun informasi tentang hasil pembangunan, sehingga kita bisa mengetahui misalnya berapa ribu kilometer jalan atau berapa banyak sekolah yang sudah dibangun," ujarnya.

Pahala menegaskan, optimalisasi aplikasi SIPD menjadi penting karena memuat informasi keuangan dan pembangunan daerah yang disajikan dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Selain itu, SIPD juga berperan sebagai perekam transaksi aktivitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

“Penerapan SIPD bisa berjalan optimal jika didukung informasi dan data yang terus diperbarui daerah, utamanya yang menyangkut realisasi belanja serta output dan outcomes dari belanja tersebut,” tutur Pahala. 

Rencananya, SIPD akan ditetapkan sebagai aplikasi umum bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Selanjutnya akan dilakukan pendampingan secara intensif sehingga pada 2023 seluruh tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sudah menggunakan satu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terpadu dan terintegrasi. Ini mulai dari perencanaan-penganggaran/penetapan-penatausahaan-pelaporan hingga pertanggungjawaban.  

Untuk mengakselerasi program ini, Stranas PK telah berkoordinasi dengan stakeholders terkait. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penerapan SIPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*)






Sambut Akhir Tahun, PNM Gelar Innovation Festival 2022

5 jam lalu

Sambut Akhir Tahun, PNM Gelar Innovation Festival 2022

Festival ini memberikan tantangan pada insan PNM yang memiliki ide untuk menawarkan inovasi sesuai portofolio bisnis perusahaan.


Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

6 jam lalu

Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

Kemedagri sudah mengecek status PT LII dan saat ini izinnya dibekukan.


Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

6 jam lalu

Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

Nilai BMN Kementerian PUPR yang diserahterimakan sebesar Rp19,09 triliun.


Foodizz Sukses Selenggarakan Event Kelas CEO - Founders

6 jam lalu

Foodizz Sukses Selenggarakan Event Kelas CEO - Founders

Event itu dilengkapi sesi studi kasus dan saling berbagi pengalaman dan problem solving


Pertamina Patra Niaga Operasikan 3 Terminal LPG Baru

8 jam lalu

Pertamina Patra Niaga Operasikan 3 Terminal LPG Baru

Terminal LPG tersebut berada di Wayame, Jayapura, dan Dumai.


Langkah BNI Kembangkan Jaringan ke Arah Digital

8 jam lalu

Langkah BNI Kembangkan Jaringan ke Arah Digital

Nasabah yang datang ke kantor cabang diarahkan agar selanjutnya bertransaksi melalui digital.


NFA Apresiasi OKKPD yang Berhasil Terbitkan Label Hijau untuk UMKM

9 jam lalu

NFA Apresiasi OKKPD yang Berhasil Terbitkan Label Hijau untuk UMKM

Ada 18 kabupaten yang menerima penghargaan.


Gelar Rakor IMI, Bamsoet Tegaskan Siap Gelar IMI Award dan IMI Fest 2023

10 jam lalu

Gelar Rakor IMI, Bamsoet Tegaskan Siap Gelar IMI Award dan IMI Fest 2023

IMI Fest akan dimeriahkan komunitas, atlet balap, dan banyak lagi.


Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

10 jam lalu

Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

BRI menempuh strategi soft landing strategy untuk menjaga kualitas aset agar tetap sehat dan prudent.


Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

11 jam lalu

Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

Pelayanan publik harus menyentuh seluruh golongan termasuk masyarakat yang masih lemah.