Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Sebut 3 DOB Papua Tak Berdampak Signifikan pada Anggaran Pemilu 2024

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyebutkan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua tidak berdampak signifikan pada anggaran pemilu 2024. Hal ini merujuk pada cara berpikir anggaran pemilu yang utamanya adalah jumlah pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kalau DOB Papua kan tidak terlalu relevan dengan penambahan anggaran ya. Karena cara berpikir anggaran pemilu basisnya 2, yang pertama dan paling utama jumlah pemilu. Yang kedua jumlah TPS yang dialokasikan untuk melayani pemilih. Kalau jumlah pemilih dan TPS-nya tetap, ini kan cuma membelah aja," ujar Hasyim usai menghadiri rapat bersama Kemendagri dan Komisi II di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, 7 Juli 2022.

Menurut Ketua KPU, penambahan tiga provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan itu lebih mengubah tata kelola pelaksanaan pemilu.

"Misalkan Papua ini, semula ada pemilih provinsi Papua, TPS-nya TPS seluruh papua. Tapi begitu ada provinsi baru kan sebagian pemilih dibelah jadi bagian dari pemilih provinsi ini," katanya.

"Jumlahnya kan tidak berubah. Jumlah TPS juga tidak berubah. Sehingga ya tidak terlalu signifikan penambahan atau perubahan anggarannya," tambahnya.

Kemudian, lanjut dia, jika situasi memang membutuhkan anggaran tambahan bisa melakukan peminjaman sementara ke pemda setempat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau seperti kelembagaan KPU provinsi segala macem ya, dari segi kantor kan karena situasi seperti ini, ya tidak harus kemudian selalu ada," ujarnya

Untuk diketahui, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyepakati besaran anggaran pemilu 2024, yakni sebesar Rp 76,6 triliun.

RAHMA DWI SAFITRI

Baca: DPR dan Kemendagri Sepakati PKPU soal Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024


Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Satgas Damai Cartenz Sebut TPNPB-OPM Tembak Mati Satu Anggota Koramil di Sinak

3 jam lalu

Anggota Koramil 1717-02/Sinak , Praka Hendrik Fonataba  mendapat perawatan di Puskesmas Sinak, namun tidak tertolong. Ia ditembak oleh TPNPB OPM  saat melakukan patroli di Kampung Tinonggame, Sinak, Sabtu, 15 Juni 2024. Dokumentasi Satgas Operasi Damai Cartenz.
Satgas Damai Cartenz Sebut TPNPB-OPM Tembak Mati Satu Anggota Koramil di Sinak

TPNPB-OPM telah mengumumkan beberapa wilayah di Papua sebagai wilayah perang, salah satunya Distrik Sinak


PPP Tak Lolos ke Senayan, Politikus Senior Ini Minta Elite Partai Minta Maaf Secara Terbuka

6 jam lalu

Zainut Tauhid Sa'adi (kiri)  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
PPP Tak Lolos ke Senayan, Politikus Senior Ini Minta Elite Partai Minta Maaf Secara Terbuka

Politikus senior PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan soal tak lolosnya partai itu ke Senayan sebagai sesuatu yang wajar karena publik memberi hukuman.


Kursi Plt Ketua Umum PPP Mardiono Mulai Digoyang

9 jam lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kursi Plt Ketua Umum PPP Mardiono Mulai Digoyang

Kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mulai digoyang. Kelompok yang menamakan diri FKKB meminta dia mundur dari jabatannya.


Menerka Sikap Anies soal 'Dijodohkan' dengan Kaesang di Pilkada Jakarta

11 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Menerka Sikap Anies soal 'Dijodohkan' dengan Kaesang di Pilkada Jakarta

Anies mengatakan, lebih memprioritaskan agenda pembentukan koalisi partai ketimbang memikirkan siapa figur yang menjadi bakal calon wakilnya.


Keluarga Mahasiswa ITB Minta Pemerintah Cabut Izin Usaha Sawit di Boven Digoel Papua

15 jam lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Keluarga Mahasiswa ITB Minta Pemerintah Cabut Izin Usaha Sawit di Boven Digoel Papua

Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menolak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.


Anies Kritik Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

1 hari lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Anies Kritik Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Menurut Anies, peraturan yang ada tidak seharusnya diubah-ubah.


Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

1 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

Komnas HAM Papua juga mendesak OPM di seluruh wilayah tanah Papua agar menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia.


KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

1 hari lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda lolos tahapan coklit ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

KPU Jabar merekrut sebanyak 132.261 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih untuk Pilkada 2024. Pendaftaran ditutup Rabu, 19 Juni 2024.


Sandiaga Uno Minta Maaf Gagal Angkat Suara PPP di Pemilu 2024

1 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno saat di Batam, Sabtu malam, 30 Maret 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Sandiaga Uno Minta Maaf Gagal Angkat Suara PPP di Pemilu 2024

Sandiaga mengatakan dirinya yakin PPP masih bisa berkontribusi di politik tanah air ke depannya meski kalah di Pemilu 2024.


KPU Jabar Rekrut 132.261 Orang Pantarlih untuk Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Jabar Rekrut 132.261 Orang Pantarlih untuk Pilkada 2024

KPU Jabar merekrut sebanyak 132.261 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih untuk Pilkada 2024