Ada 3 Provinsi Baru di Bumi Papua, Apa Dasar Pembentukannya?

Puluhan massa Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Peduli Pembangunan di Tanah Papua melakukan aksi demo di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 7 Juni 2022. Dalam aksinya massa mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan membentuk daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - DPR telah resmi mengesahkan tiga undang-undang tentang pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua. Pengesahan RUU DOB Papua itu dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 30 Juni 2022 yang lalu.

Tiga provinsi baru itu meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. 

Melansir laman resmi DPR, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemekaran tiga provinsi bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan pelayanan di Papua. RUU soal 3 provinsi baru Papua itu juga telah disetujui dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU di Badan Legislasi DPR. 

“RUU yang mengatur pemekaran 3 wilayah baru ini juga sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua,” ujarnya.

Sebelumnya, terdapat sejumlah gelombang penolakan dan protes dari masyarakat Papua terkait rencana pemekaran wilayah ini. Salah satunya dilakukan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang. Mengutip Koran Tempo, pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang bersama ribuan sipil lainnya berkumpul di Distrik Oksibil, pusat pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka berdemo menolak pengesahan tiga RUU daerah otonom baru.

“Kami tidak mau bergabung dengan Provinsi Pegunungan Papua karena selama ini semua ketergantungan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kami lebih condong ke Jayapura, bukan Wamena,” tutur Ketua Harian Dewan Adat Pegunungan Bintang, Demianus Uropmabin

Demianus juga mengatakan Pegunungan Bintang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembentukan kabupaten induk di Papua oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejak beberapa tahun lalu. Pemekaran provinsi Pegunungan Tengah dikhawatirkan bisa menambah diskriminasi terhadap masyarakat Pegunungan Bintang.

Masih melansir Koran Tempo, Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan pemekaran provinsi papua telah menjadi amanat undang-undang. Hal itu terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. 

Supratman sendiri mengatakan sebelumnya telah berkunjung ke Kabupaten Jayawiya menemui sejumlah anggota DPR Kapupaten untuk mendengarkan aspirasi terkait recana pemekaran wilayah Papua. Sejumlah massa yang berkumpul di luar gedung dewan menyuarakan penolakan terhadap rencana itu. Supratman mengatakan pihaknya menampung aspirasi penolakan tersebut, namun pemekaran sudah menjadi amanat undang-undang.

HATTA MUARABAGJA
Baca juga : Ada 3 Provinsi Baru di Papua, Jokowi Disarankan Keluarkan Perpu soal Pemilu 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

17 jam lalu

Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

Kepala BMKG sembunyi di bawah meja di DPR RI. Ini 6 hal yang harus dilakukan dan dihindari saat rasakan guncangan gempa.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 hari lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

1 hari lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

1 hari lalu

Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi membenarkan seorang anggota Polres Yahukimo tewas ditembak saat sedang berada di depan ATM Bank BRI di Yahukimo, Papua Pegunungan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

2 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

2 hari lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

2 hari lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

2 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.