Ada 3 Provinsi Baru di Papua, Jokowi Disarankan Keluarkan Perpu soal Pemilu 2024

Reporter

Editor

Amirullah

Ilustrasi Pemilu. ANTARA

TEMPO.CO, JakartaAnggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang soal Pemilu 2024. Ini karena ada beberapa norma dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang harus diubah.

Dia menjelaskan, salah satu norma yang harus diubah adalah terkait jumlah daerah pemilihan setelah bertambahnya tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Komisi II DPR akan membahas bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, apakah revisi UU Pemilu atau Presiden keluarkan Perpu. Namun kalau mau cepat, Presiden keluarkan Perpu," kata Rifqi di Jakarta, Ahad, 3 Juli 2022.

Dia menjelaskan, Komisi II DPR belum membicarakan terkait revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu soal munculnya dapil baru.

Namun menurut dia, Komisi II DPR membuka opsi jika Presiden mengeluarkan Perpu tentang persoalan penambahan dapil dan kursi anggota legislatif karena sudah memenuhi unsur mendesak untuk dikeluarkan Perppu.

"Kami menilai urgen Presiden keluarkan Perpu terkait dengan mitigasi beberapa norma yang harus diubah dalam UU Pemilu dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar," ujarnya.

Rifqi menjelaskan, Komisi II DPR memandang sangat penting munculnya dapil baru, termasuk alokasi kursi legislatif di tiga provinsi di Papua dan IKN Nusantara.

Menurutnya, Perpu juga diperlukan untuk mengatur beberapa norma yang belum diatur dalam UU Pemilu, antara lain keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, kodifikasi mekanisme sengketa penangan pemilu dan pilkada.

Namun menurut dia, Komisi II DPR belum membicarakan dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu soal apakah perlu dilakukan revisi UU Pemilu atau Presiden mengeluarkan Perpu untuk mengatasi persoalan tersebut. "Komisi II DPR akan membicarakan persoalan tersebut bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Masa Sidang mendatang," katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (30/6) menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan provinsi di Papua menjadi undang-undang. Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

3 menit lalu

Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

Sail Teluk Cendrawasih berlangsung di empat kabupaten Provinsi Papua, yakni Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi.


Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

1 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

Petinggi PKS akan menyambangi Kantor NasDem bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Jakarta Pusat, sore ini pukul 15.00 WIB


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 jam lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Bergabung ke Golkar, Ridwan Kamil Tegaskan Tak Berambisi Jadi Capres atau Cawapres

2 jam lalu

Bergabung ke Golkar, Ridwan Kamil Tegaskan Tak Berambisi Jadi Capres atau Cawapres

Ridwan Kamil menegaskan tidak berambisi menjadi capres maupun cawapres pada Pilpres 2024.


Aktivis HAM Sebut Isu LGBT Dipolitisasi Menjelang Pemilu 2024

3 jam lalu

Aktivis HAM Sebut Isu LGBT Dipolitisasi Menjelang Pemilu 2024

Bivitri Susanti mengatakan selain isu LGBT, isu yang menarik sentimen keagamaan lainnya juga sering masuk dalam agenda politik menjelang pemilu


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

4 jam lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Ijtima Ulama Usulkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta, MUI: Gubernur DKI Bisa dari PKB

15 jam lalu

Ijtima Ulama Usulkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta, MUI: Gubernur DKI Bisa dari PKB

Ijtima Ulama Jakarta yang digagas PKB mengusulkan pembentukan kawasan bisnis halal kepada Pemprov DKI Jakarta.


Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

17 jam lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

17 jam lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi, Langsung Dapat Jabatan Mentereng di PSI, Ini Kata Grace Natalie

20 jam lalu

Suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi, Langsung Dapat Jabatan Mentereng di PSI, Ini Kata Grace Natalie

Grace Natalie menjelaskan kenapa Dhohir Farisi, suami Yenny Wahid, langsung mendapatkan jabatan Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu 2024 di PSI.