Ketua PBNU Pelajari Kabar Mardani H Maming Tersangka

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Mantan Bupati Tanah Bumbu juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan hingga 11 jam, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022. Mardani H. Maming, diperiksa untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus tindak pidana korupsi pengalihan Izin Usaha Tambang (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, diduga terdapat aliran dana dari PT PCN kepada PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP), dua perusahaan yang terafiliasi dengan PT Batulicin 69, sebesar Rp 89 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf telah mengetahui kabar penetapan tersangka terhadap Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming. Yahya menyebut pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu kasus yang menjerat Mardani karena baru mengetahui kabar tersebut hari ini.

"Kami akan pelajari dulu nanti, karena baru hari ini," kata Yahya saat ditemui di acara Kick Off Harlah 1 Abad NU di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.

Saat ini, kata Yahya, Mardani masih berada di struktur pengurus PBNU dan belum dicopot. Yahya juga belum bisa memutuskan apakah nantinya Mardani akan dicopot tidak, lantaran PBNU ingin mengetahui secara jelas duduk perkara yang terjadi. "Kami akan press conference sebagaimana mestinya, menurut norma yang ada, baik secara hukum dan norma internal," kata dia.

Sebelumnya, kabar penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegahnya ke luar negeri. Pencegahan ini diketahui dari permohonan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Betul,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh lewat pesan teks, Senin, 20 Juni 2022.

Dia mengatakan pencegahan ke luar negeri berlaku pada 16 Juni 2022 hingga 16 Desember 2022. Dia mengatakan pencegahan itu dilakukan dalam status tersangka. “Iya,” kata dia. Achmad tidak menjelaskan kasus korupsi yang menyeret politikus PDIP tersebut.

Pelaksana tugas Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya mengajukan permohonan cegah ke Imigrasi untuk dua orang. Dia bilang pencegahan dilakukan untuk penyidikan kasus korupsi. Namun, dia tidak mengkonfirmasi mengenai identitas orang yang dicegah itu.

“Saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud,” kata dia. KPK juga belum membuka kasus korupsi yang membuat Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu diperiksa.

Namun, dalam dokumen yang diperoleh Tempo disebutkan bahwa KPK sedang melaksanakan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010 2018 terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Terkait bantuan hukum untuk Mardani, Yahya menyebut organisasi juga tetap harus mengetahui secara jelas dulu urusan apa yang akan diberi bantuan hukum. Yahya mengakui informasi yang diterima PBNU saat ini baru dari media dan belum lengkap diterima.

Jika sudah jelas, barulah PBNU bisa memastikan pemberian bantuan hukum. "NU akan berikan bantuan sebagaimana mestinya," kata dia.

Baca juga: Kuasa Hukum: Mardani H Maming Belum Terima Surat Penetapan Tersangka

ROOSENO AJI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

5 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

6 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Saat Hubungan NU dan PKB Kembali Hangat Diperbincangkan

10 jam lalu

Saat Hubungan NU dan PKB Kembali Hangat Diperbincangkan

Soal hubungan NU dan PKB kembali hangat dibicarakan. Said Aqil Siradj menyebut yang mengatakan itu lupa sejarah.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

13 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

14 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

15 jam lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

16 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Soal NU Harus Jauh dari PKB, Said Aqil: Yang Ngomong Tak Senang dengan Muhaimin

16 jam lalu

Soal NU Harus Jauh dari PKB, Said Aqil: Yang Ngomong Tak Senang dengan Muhaimin

Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj membantah pernyataan yang menyebut NU harus jauh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

18 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

3 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.