TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan kelompok Khilafatul Muslimin sama bahayanya dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Negara Islam Indonesia (NII), dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) karena mengkampanyekan tegaknya sistem khilafah.
Hal ini diungkapkan Nurwakhid di Bogor, menanggapi tayangan di media sosial terkait konvoi rombongan pemotor dengan membawa atribut bertuliskan ‘Kebangkitan Khilafah’ di Brebes, Jawa Tengah, dan Cawang, Jakarta Timur. Dalam beberapa atributnya, mereka mengkampanyekan tegak-nya sistem khilafah sebagai solusi umat yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin.
Nurwakhid, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, mengatakan Khilafatul Muslimin ini sebenarnya memiliki cita dan ideologi yang sama dengan HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah, yaitu mendirikan khilafah.
"Bedanya, HTI merupakan gerakan trans-nasional dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah yang terpilih,” jelas Nurwakhid.
Nurwakhid menjelaskan genealogi Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari NII karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII. Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Ngruki dan ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia pada 2000, walaupun memilih tidak aktif.
Nurwakhid menambahkan ada beberapa parameter yang bisa dipakai dalam melihat Khilafatul Muslimin. Pertama, aspek ideologi sangat berbahaya dengan memiliki cita ideologi khilafah di Indonesia sebagaimana HTI. "Walaupun dalam pengakuan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila, namun ideologi mereka adalah mengkafirkan sistem yang tidak sesuai dengan pandangannya," jelasnya.
Pendiri dekat dengan NII dan MMI
Kedua, lanjut Nurwakhid, secara historis, pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII, MMI dan memiliki rekam jejak dalam kasus terorisme. Baraja telah mengalami 2 kali penahanan, pertama pada Januari 1979 berhubungan dengan Teror Warman, ditahan selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun, berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985.
Ketiga, dampak ideologis, gerakan ini yang memiliki cita-cita ideologi perubahan sistem sangat rentan bermetamorfosa dalam gerakan teror. "Lihatlah kasus penangkapan NAS tersangka teroris di Bekasi yang ditemukan di kontrakannya kardus berisi Khilafatul Muslimin dan logo bordir Khilafatul Muslimin," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Nurwakhid, gerakan Khilafatul Muslimin mudah berafiliasi dengan jaringan kelompok teror seperti ISIS. Bahkan pada masa kejayaan ISIS pada tahun 2015, Rohan Gunaratna Peneliti Terorisme dari Singapura menggolongkan Khilafatul Muslimin telah berbaiat kepada ISIS.
Terkait masalah ini, Nurwakhid memaparkan, BNPT yang diamanatkan sebagai leading sector untuk melakukan koordinasi pencegahan terhadap paham yang dapat mendorong terorisme telah mengkoordinasikan Pemerintah Daerah, Forkopimda di seluruh wilayah NKRI untuk mewaspadai gerakan ini karena bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme.
"Koordinasi ini akan terus dikuatkan. Tujuannya untuk terus melakukan deteksi sedini mungkin terkait potensi munculnya akar radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat," ucap Nurwakhid menegaskan.
Baca juga: Amir Khilafatul Muslimin: Konvoi Motor Rutin Sejak 2018, dan Polisi Tahu
