TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan laporan pemantauan tren vonis terdakwa kasus korupsi sepanjang 2021. Hasilnya, ditemukan vonis ringan mendominasi pemantauan persidangan perkara korupsi.
Rincian berdasarkan kategori, 929 terdakwa divonis ringan, 319 terdakwa divonis sedang, dan 13 terdakwa divonis di atas 10 tahun penjara atau masuk kategori berat.
"Rata-rata vonis sepanjang tahun 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Meskipun mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun hukuman tersebut sudah barang tentu tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam paparannya, Ahad, 22 Mei 2022.
Terdakwa berlatar belakang pekerjaan sebagai perangkat desa paling banyak dihukum ringan (291 orang). Secara persentase, 80 persen dari klaster perangkat desa dihukum di bawah 4 tahun penjara. Sedangkan ASN sendiri yang diganjar hukuman ringan sebanyak 243 orang atau 70 persen dari total keseluruhan. Untuk legislatif dan kepala daerah ganjaran hukuman ringan didapatkan lebih dari setengah jumlah pelaku klaster tersebut.
Dari hasil pantauan ICW, sejumlah putusan pemenjaraan ini bertolak belakang dengan jumlah kerugian keuangan negara. "Sejumlah putusan yang konstruksi perkaranya memiliki irisan kerugian keuangan negara besar, akan tetapi hanya divonis ringan," ujar Kurnia.
ICW mencontohkan, nomor perkara 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr dalam kasus korupsi proyek jalan di Bengkalis dengan terdakwa bernama Melia Boentaran selaku Direktur PT Arta Niaga Nusantara yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp156 miliar hanya dikenakan pidana penjara 4 tahun. Selain kasus itu, banyak lagi contoh kasus yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah, tapi hanya divonis empat tahun, bahkan kurang.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tercatat paling banyak menghukum ringan pelaku korupsi (75 terdakwa). Kemudian diikuti Pengadilan Tipikor Makassar dan Medan (58 terdakwa). Vonis bebas dan lepas pada 2021 juga menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
ICW juga mencatat setidaknya 107 terdakwa divonis bebas dan lepas. Dibandingkan dengan 2020, ICW mencatat vonis bebas dan lepas hanya dijatuhkan kepada 66 terdakwa.
Pengadilan Tipikor Makassar dan Aceh diketahui paling sering memvonis bebas pelaku korupsi dengan jumlah sekitar 12 orang. Jika ditotal, kata Kurnia, terdakwa-terdakwa dengan vonis bebas maupun lepas telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 256,3 miliar, sedangkan suap sebesar Rp 6 miliar.
"Disparitas hukuman dari sejumlah tindak pidana korupsi, seperti kerugian keuangan negara maupun suap, masih marak terjadi pada 2021 lalu sekalipun MA telah memiliki Pedoman Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2020," ujar Kurnia.
Selain itu, ICW juga mencatat, sepanjang 2021 setidaknya terdapat 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui metode upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.
Dengan temuan ini, ICW meminta Mahkamah Agung tegas dan mengevaluasi para hakimnya.
"MA harus mencermati tren hukuman ringan kepada pelaku korupsi, salah satunya dengan mengidentifikasi hakim-hakim yang kerap melakukan hal tersebut. Jika ditemukan adanya kekeliruan, Mahkamah Agung harus mengevaluasi kinerjanya dengan tolak ukur objektif," kata Kurnia.
MA juga diminta dinilai lebih gencar menyosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam konsiderans aturan itu disebutkan setidaknya ada tiga tujuan yang diharapkan tercapai dengan hadirnya Perma 1/2020, yakni, timbulnya kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan menghindari disparitas putusan.
DEWI NURITA
Baca: ICW: Tren Penindakan KPK Menurun, Tak Mampu Bongkar Korupsi Sektor Politik
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
