Soal Unggahan Muhaimin Iskandar, Ini Kata Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf

Reporter

Editor

Febriyan

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat menghadiri acara Harlah PPP ke-49 di Malang, Jawa Timur, 27 Maret 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Unggahan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di media sosialnya mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. Dia menyatakan hubungan antara PBNU dengan semua partai politik, termasuk PKB, baik-baik saja.

“Baik-baik saja, kita tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan norma yang seharusnya,” kata Gus Yahya saat ditemui pada acara Konferensi Besar PBNU di Hotel Yuan Pasar Baru, Jumat, 20 Mei 2022.

Muhaimin sebelumnya mengunggah gambar kaus dengan tulisan, “Warga NU Kultural Wajib Ber-PKB. Struktural Sakarepmu,” di laman Instagram pribadinya @cakiminnow pada Senin, 16 Mei 2022. Dalam unggahannya, Muhaimin mengatakan kaus itu merupakan desain Imam Jazuli.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Imron Rosyadi Hamid, menilai unggahan itu semakin merenggangkan hubungan PKB dengan PBNU.

“Muhaimin Iskandar telah memperluas persinggungan dengan pimpinan NU," ujar Imron saat dihubungi, Rabu, 18 Mei 2022.

Imron menerangkan, hubungan PKB dengan PBNU sebelumnya telah renggang akibat pernyataan Cak Imin yang dinilai tidak menghargai Ketua Umum PBNU Yahya Staquf, dengan menyebut tidak berpengaruh di akar rumput PKB. Dengan adanya unggahan kaus tersebut, Imron menyebut Muhaimin tengah memperluas persinggungan.

“Tidak saja dengan Gus Yahya, tetapi juga seluruh struktural NU yang terdiri dari para kiai baik di pusat hingga ranting. Unggahan Cak Imin justru blunder karena kata sak karepmu itu berkonotasi suul adab ke struktural NU yang di dalamnya ada kiai-kiai juga,” kata Imron.

Yahya Cholil Staquf juga membantah adanya perpecahan di internal NU. Pria yang akrab di sapa Gus Yahya itu menyaatakan saat ini para Nahdliyin (warga NU) dalam satu barisan dan semangat yang sama. Hal itu, menurut dia, terlihat dari kehadiran para anggota NU saat Konferensi Besar (Konbes) tahun ini.

Dia juga menanggapi santai terkait penyebutan NU kultural dan struktural yang dibicarakan publik. Menurutnya, semua itu tetap dalam satu bagian dari Nahdlatul Ulama.

“Kalau sekarang sih semuanya ikut dalam satu barisan, karena orang sudah merasa adanya semangat di dalam NU ini. Sehingga hari ini sih bisa kita lihat di dalam forum ini semua yang berpengaruh secara kultural maupun struktural semua ada disini dalam satu barisan,” tuturnya.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia saat ini. Berbagai pakar politik menilai NU memainkan peran penting dalam kontestasi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu tak lepas dari berbagai tokoh NU yang sempat menjadi calon wakil presiden dalam beberapa pemilu terakhir seperti Hasyim Muzani hingga Ma'aruf Amin.

Muhaimin Iskandar yang berhasrat untuk maju pada Pilpres 2024 sebelumnya pun mengklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah kiai dan tokoh muda Nahdlatul Ulama. Dalam beberapa bulan terakhir, pria yang akrab di sapa Cak Imin itu kerap bersafari mengunjung berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan basis terbesar NU.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini. 






KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

9 jam lalu

KPU Jawab Kegusaran soal Pemerintahan Jokowi Jadi Bebek Lumpuh Usai Pilpres 2024

Ada jeda waktu 8 bulan antara Pilpres 2024 dan pelantikan presiden terpilih. Adanya dualisme kepemimpinan jadi kekhawatiran.


Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

13 jam lalu

Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

PKS masih berkomunikasi dengan PKB dan Partai Gerindra yang bakal resmi berkoalisi. Komunikasi diklaim masih terus berjalan karena iklim politik masih dinamis.


Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

13 jam lalu

Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

PKS optimistis gugatannya bisa menurunkan Presidential Threshold di rentang 7-9 persen.


Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

14 jam lalu

Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

LSI menyatakan sampai saat ini hanya dua poros utama yang telah memiliki 'tiket pilpres' atau mengusung pasangan capres - cawapres di Pemilu 2024


Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

14 jam lalu

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.


Pengamat Politik Anggap Sekarang Waktu yang Tepat untuk Buat Koalisi Baru

17 jam lalu

Pengamat Politik Anggap Sekarang Waktu yang Tepat untuk Buat Koalisi Baru

Pengamat menganggap tidak perlu berlama-lama menunggu deklarasi koalisi poros baru. Momentum saat ini untuk berkoalisi jangan sampai terlambat.


PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

19 jam lalu

PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

PKB pesimistis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan MK. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

19 jam lalu

Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

PKB pesimis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


Muhaimin Iskandar Soal Kebijakan Haji yang Mendadak dari Arab Saudi: Beratkan Siklus Keuangan Kita

21 jam lalu

Muhaimin Iskandar Soal Kebijakan Haji yang Mendadak dari Arab Saudi: Beratkan Siklus Keuangan Kita

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah harus mengadaptasi perkembangan di Arab Saudi tersebut.


Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

1 hari lalu

Sidang Praperadilan Mardani H Maming Vs KPK Digelar Mulai 12 Juli 2022

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan jadwal sidang praperadilan Mardani H Maming yang menggugat penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.