KPK Ciduk Bupati Bogor Ade Yasin, Ridwan Kamil Kaget

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Bupati Bogor Ade Yasin saat saat meninjau Alun-alun Cirimekar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa, 30 November 2021. ANTARA/HO-Pemkab Bogor

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kaget mendapat kabar penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya juga sangat kaget terus terang tadi pagi baca berita ada OTT KPK. Kami belum tahu perkaranya apa,” kata dia dalam sela-sela kunjungannya ke Cianjur, Rabu, 27 April 2022.  

Ridwan Kamil mengaku prihatin dengan kabar penangkapan tersebut padahal sudah berkali-kali mengingatkan kepala daerah di wilayahnya. Dalam setiap pelantikan kepala daerah misalnya dia selalu mengingatkan agar menjaga integritas, melayani sepenuh hati, serta profesional. 

“Saya sangat prihatin. Berkali-kali selalu di ingatkan, termasuk waktu pelantikan walikota Bandung bahwa memimpin dasarnya tiga. Ada integritas, melayani sepenuh hati, dan profesional. Kalau salah satu, seperti integritas patah seperti ini tentu ini sangat memprihatinkan,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menyatakan akan memantau perkembangan kasus tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut dia, akan mendukung penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi.

“Kita akan monitor terus. Dan kita mendukung setiap penegakan hukum. Mau aparat kejaksaan, kepolisian, KPK dalam menegakkan dan memberantas potensi KKN, atau korupsi di Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengaku sudah menghubungi Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan memintanya mengambil alih koordinasi dan kepemimpinan teknis. Salah satu yang dimintanya agar menjadi perhatian soal pengaturan mudik dan Lebaran 2022.

“Saya sudah mengontak wakil bupati Bogor untuk segera mengambili alih koordinasi dan kepemimpinan teknis. Minimal yang terdekat adalah Kabupaten Bogor harus lancar dalam melaksanakan manajemen mudik dan Lebaran, dan arus balik,” kata Ridwan Kamil.

KPK menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Jawa Barat pada Selasa malam hingga Rabu pagi tadi. Dalam operasi itu, KPK meringkus Bupati Bogor Ade Yasin dan 11 orang lainnya, termasuk sejumlah pejabat Pemkab Bogor dan petigas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Juru  Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan Ade diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa suap terkait laporan BPK. 

"Terkait pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor," kata Ali.

Ali mengatakan KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap, termasuk Ade Yasin. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum mereka.

Ade Yasin menjadi Bupati Bogor kedua yang ditangkap KPK. Pada 2014, KPK juga pernah menangkap Rachmat Yasin yang tak lain merupakan kakak kandung Ade. Rachmat terjerat kasus korupsi pengadaan lahan saat itu dan menjalani hukuman lima tahun penjara. Sepekan setelah keluar, pada 2019, Rachmat kembali diciduk KPK. Kali ini dia disebut terlibat kasus gratifikasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.  

Selain sebagai Bupati Bogor, Ade Yasin juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Barat. PPP enggan buka suara soal penangkapan Ade tersebut. Mereka menyatakan masih menunggu kepastian status Ade oleh KPK. 

Baca: Ade Yasin Diduga Suap Petugas BPK Soal Dana Hibah Rp 23 Miliar






Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

2 menit lalu

Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

Arsul membantah isu yang menyebut penyebab KIB belum mengumumkan capres karena PDIP belum juga mengumumkan capresnya.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

46 menit lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


PPP soal Bergabungnya Sandiaga: Doakan Saja

1 jam lalu

PPP soal Bergabungnya Sandiaga: Doakan Saja

Sandiga juga meminta agar tidak ada lagi pertanyaan yang menyebut dirinya bakal pindah ke PPP.


Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

3 jam lalu

Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebut gagasan penundaan Pemilu 2024 mungkin terjadi.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

3 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


PPP Sebut Nama Erick Thohir Paling Ramai di Internal, Bisa Capres atau Cawapres

3 jam lalu

PPP Sebut Nama Erick Thohir Paling Ramai di Internal, Bisa Capres atau Cawapres

Dukungan untuk Erick Thohir menguat di internal PPP. Menurut Arsul Sani, bisa sebagai capres atau cawapres.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

4 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Mardiono PPP Sebut Isu Penundaan Pemilu Sambil Lalu Dibicarakan di KIB

7 jam lalu

Mardiono PPP Sebut Isu Penundaan Pemilu Sambil Lalu Dibicarakan di KIB

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono berbicara soal isu penundaan pemilu di KIB dan Jokowi 3 periode.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

8 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

9 jam lalu

PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu, kata Viva Yoga, adalah orang yang punya integritas dan nasionalisme.