TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kalah dengan institusi TNI dalam survei kepercayaan publik yang diadakan oleh lembaga Charta Politika Indonesia. Dalam survei yang diadakan pada 10-17 April 2022 itu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI mencapai 85,2 persen.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan ketimbang lembaga-lembaga lainnya memang masih cukup tinggi, yaitu mencapai 75,8 persen. Sementara soal keperayaan terhadap TNI, dia menilai hal itu sebagai fenomena umum pasca reformasi.
"Hampir selalu dalam setiap rilis survei pasca reformasi, TNI selalu menempati nomor satu," ujar Yunarto dalam webinar Senin, 25 April 2022.
Meski begitu, Yunarto mengatakan ada penurunan tingkat kepercayaan terhadap TNI jika dibandingkan dengan survei pada bulan Februari 2022 yang mencapai angka 89,3 persen.
Sementara pada Presiden Jokowi, tingkat kepercayaan terus menurun sepanjang tahun ini. Seperti pada bulan Januari 2022, tingkat kepercayaan menyentuh angka 84,9 persen, lalu menurun pada Februari 2022 menjadi 81,0 persen, dan terakhir di angka 75,8 persen di bulan April 2022.
Charta Politika Indonesia melakukan survei terhadap 1.220 responden yang dipilih dengan metode acak pada 10-17 April 2022. Survei ini disebut memiliki margin of error sebesar 2,83 persen.
Dari hasil survei tentang tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara, institusi TNI berada di nomor urut satu dan nomor dua adalah presiden. Sedangkan di nomor urut ketiga ada Polri dengan persentase 70,7 persen, menyalip persentase KPK yang mencapai 69,9 persen.
"Untuk Polri ini pola baru (berada di urutan ketiga). Biasanya Polri ini di zaman ketika kita bicara KPK masa lalu, saat kepercayaan kepada KPK masih tinggi, biasanya Polri di bawah KPK," kata Yunarto.
Sementara DPR RI, DPD, dan MPR RI menjadi tiga lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat. DPR hanya mendapatkan 53,9 persen, DPD sebesar 56,2 persen dan MPR mendapat 66,5 persen. Yunarto menyebut lembaga legislatif kerap menjadi langganan institusi paling tak dipercaya masyarakat di setiap survei lembaga kredibel.
Dalam survei Charta Politika itu, masyarakat juga menyoroti tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut Yunarto, tren penurunan kepuasan terus terjadi sejak Januari lalu. Masyarakat juga setuju jika presiden melakukan reshuffle kabinet.
Baca: Masyarakat Setuju Jokowi Lakukan Reshuflle Kabinet, Sektor Ekonomi Jadi Sorotan
