TEMPO.CO, Jakarta - Charta Politika menyatakan bahwa 68,5 persen masyarakat setuju Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Hasil survei terbaru mereka menunjukkan masyarakat memberikan rapor merah terkait kinerja kementerian di bidang perekonomian buruk.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan pada 10-17 April 2022, kinerja kabinet Jokowi mendapat rapor merah alias di bawah angka 60 persen.
"Hanya 50,1 persen saja yang puas (terhadap kinerja menteri)," kata Yunarto yang digelar Senin, 25 April 2022.
Sebanyak 43,9 persen masyarakat merasa tidak puas sementara enam persen tidak menjawab atau tidak tahu. Sebanyak 68,5 persen masyarakat sepakat jika Jokowi melakukan perombakan kabinet, hanya 18,2 persen masyarakat yang tidak setuju sementara sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Ia mengatakan dengan adanya reshuffle, diharapkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat meningkat. Sebab sepanjang tahun 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat terus mengalami tren penurunan.
"Reshuffle bisa dianggap betul, dianggap bisa menjawab persoalan, (jika) orang-orang yang hadir dianggap lebih mumpuni. Ini bisa menjadi stimulus untuk naiknya kembali kepuasan terhadap Presiden yang terus menurun dalam dua bulan terakhir," kata Yunarto.
Dalam survei kali ini, Charta Politika melakukan survei terhadap 1.220 responden dengan margin of error 2,83 persen. Survei dilakukan dengan metode random sampling selama sepekan, yakni pada 10-17 April 2022 di setiap provinsi Indonesia.
Hasil survei Charta Politika juga menyoroti tren penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat. Dalam survei itu, per April 2022 hanya 62,9 persen masyarakat yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah pusat dan sebanyak 35,7 persen tidak puas.
Padahal pada Januari 2022, Yunarto menyebut tingkat kepuasan terhadap pemerintah berada di angka 71,7 persen, lalu pada Februari 2022 menurun drastis menjadi 65,3 persen, Kinerja menteri yang buruk, menurut Yunarto, diduga menjadi salah satu faktor merosotnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
