TEMPO.CO, Jakarta - Ada 3 berita yang menjadi paling banyak dibaca di kanal Nasional.Tempo.co pada Kamis, 17 Maret 2022. Ketiga berita tersebut adalah PDIP yang meminta pembahasan amandemen UUD 1945 ditunda, kemudian Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang merespons kritik MUI karena ikut prosesi kendi nusantara, dan terakhir mengenang Nurcholis Madjid.
Berikut detailnya:
1. Gubernur Sumbar Respons MUI
Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat mengkritik keikutsertaan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam prosesi penyatuan tanah dan air di Ibu Kota Negara (IKN) pada 14 Maret lalu.
Ketua Umum MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar menyesalkan sikap Mahyeldi yang begitu saja mematuhi perintah presiden untuk ikut membawa sampel tanah dari Pasaman Barat, serta air dari Kaki Gunung Talang untuk ritual tersebut.
“Saya tidak setuju dengan ritual tersebut, dalam ritual seperti ini, terkandung keyakinan yang tak bersesuaian dengan akidah tauhid,” ujar Gusrizal pada Senin, 14 Maret 2022, yang dikutip dari laman langgam.id mitra Teras.id.
Gusrizal mengatakan sikap Mahyeldi Ansharullah tidak sesuai syariat islam dan tetap tidak dibenarkan meski dengan alasan simbolik, karena tidak ada penjelasan rasional.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan kegiatan membawa tanah dan air dari Sumbar merupakan wujud dari penyatuan masing-masing provinsi dari seluruh Indonesia di Ibu Kota Negara yang baru. Menurut dia, proses penyatuan tanah dan air di IKN hanya sebatas simbol penyatuan seluruh provinsi dan wujud kekompakan dan kebhinekaan Indonesia.
“Entah saya tidak tahu dimana unsur ritualnya, yang saya jalani itu, sama seperti kita membangun gedung, nanti masing-masing membawa, ada yang menyumbang satunya, ini satu dan ini satu,” katanya di Padang, Selasa 15 Maret 2022.
2. Mengenang Nurcholis Madjid
Nurcholis Madjid atau yang akrab disapa Cak Nur lahir pada 17 Maret 1939. Ia adalah seorang cendekiawan Muslim yang fasih berbicara tentang Islam di Indonesia.
Dikutip dari buku Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid, Nurcholis Madjid atau yang populer dipanggil Cak Nur merupakan seorang putra kelahiran Mojoanyer, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 Masehi. Bertepatan dengan 26 Muharram1358 Hijriyah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren.
Ayahnya adalah K.H Abdul Madjid, seorang kyai jebolan psantren Tebuireng, Jombang, yang didirikan oleh pendiri Nahdatul Ulama (NU) Hadaratus Syaikh Hasyim Asy’ari. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama Hajjah Fathonah Mardiyyah.
Dilansir dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cak Nur sering disebut sebagai intelektual Islam Indonesia yang fasih berbicara tentang Islam di Indonesia. Kalau diajak bicara tentang agama dan kebudayaan, ia mampu menjelaskan dengan alur begitu runut, teratur, dan mudah.
3. PDIP Minta Pembahasan Amandemen UUD 1945 Ditunda
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar agenda Amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini sedang dibahas Badan Kajian MPR, dihentikan sementara. Sikap PDIP berbalik arah karena khawatir agenda tersebut akan disusupi amandemen soal pasal perpanjangan masa jabatan presiden.
"Mengingat dinamika politik yang berkembang, apalagi saat ini tengah ramai wacana penundaan pemilu yang akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden, maka sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini," ujar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah kepada Tempo, Kamis, 17 Maret 2022.
Menurut Basarah, amandemen UUD 1945 sebaiknya tidak dilaksanakan dalam situasi psikologis bangsa yang tidak kondusif seperti saat ini. Dia menilai saat ini ada rasa saling curiga di antara sesama komponen bangsa akan adanya kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu.
"Sebelum memulai langkah formil perubahan UUD, MPR harus lebih dahulu memastikan situasi dan kondisi psikologi politik bangsa dalam keadaan yang kondusif dan sama-sama memiliki common sense bahwa amandemen UUD 1945 tersebut sebagai suatu kebutuhan bangsa, bukan kepentingan satu kelompok apalagi perseorangan tertentu saja," ujar politikus PDIP ini.
Baca: Ini Alasan Jokowi Baru Akan Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Bulan Depan
