TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik keras menteri-menteri yang turut berbicara soal penundaan Pemilu 2024. Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta para pembantu Presiden Jokowi untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
"Menteri-menteri, bertugaslah sesuai dengan tupoksinya, politik itu biar jadi ranah partai politik," ujar Masinton dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR RI, Selasa, 15 Maret 2022.
Masinton tak menyebutkan nama menteri yang dimaksud, namun wacana penundaan pemilu pernah dikumandangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube.
Luhut mengklaim ide penundaan Pemilu 2024 itu didukung oleh 110 juta warganet. Data itu didapatkan dari analisa big data. Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Masinton menduga ada agenda pribadi dibalik isu penundaan Pemilu yang digulirkan menteri tersebut. Pasalnya, dia menyatakan isu itu di luar ranah kerja si menteri.
"Ketika ada menteri yang coba mendiktekan agendanya dan itu di luar ranahnya, menurut saya ada upaya-upaya pengangkangan demokrasi itu sendiri," ujar dia. "Kalau ini dibiarkan, akan menjadi preseden ke depan".
Kritik serupa pernah disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia meminta Luhut mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis. Di samping itu, kapasitas Luhut berbicara soal penundaan Pemilu 2024 juga dipertanyakan.
“Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan itu ranah Menko Polhukam. Seorang pembantu presiden itu mestinya fokus pada tugasnya sesuai mandat yang diberikan," ujar Hasto.
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyebut bosnya tidak ambil pusing atas kritikan-kritikan itu. "(Beliau) santai aja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan," ujar Jodi, Selasa, 15 Maret 2022.
Berdasarkan penelusuran Majalah Tempo, Luhut Binsar Pandjaitan, memang disebut sebagai salah satu orang lingkaran Presiden Jokowi yang bertugas untuk menggalang wacana penundaan pemilu. Selain Luhut, ada juga nama Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto.
Baca: Ketua DPR Puan Maharani Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
