TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Pemilu 2024 tidak akan diundur. Dia menegaskan pemungutan suara akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
"Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," kata Puan saat berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Februari 2022.
Putri dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarno Putri itu menyatakan posisi DPR dalam menanggapi isu penundaan pemilu sudah final. Dia mengatakan bahwa jadwal Pemilu 2024 sudah disepakati bersama.
"Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024," kata Puan.
Wacana penundaan pemilu menjadi perbincangan setelah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pesta demokrasi tersebut diundur selama dua tahun. Muhaimin yang juga menjabat sebagai Wakil ketua DPR mengklaim menyuarakan usulan dari kalangan pengusaha.
Menurut dia, pengusaha ingin agar pertumbuhan ekonomi yang sedang menanjak setelah dua tahun mandek karena efek Covid-19 tak diganggu dengan ajang Pemilu 2024. Selain itu, Muhaimin juga mengklaim mayoritas warganet Indonesia menyetujui penundaan pemilu.
Usulan tersebut kemudian mendapat dukungan dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun belakangan ikut menyuarakan wacana tersebut.
Ide tersebut mendapat penolakan dari partai lainnya seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pimpinan koalisi pengusung Presiden Jokowi.
Jokowi sendiri tak secara tegas menolak isu tersebut. Dia hanya menyatakan akan tetap berpegang pada konstitusi. Padahal sebelumnya, saat isu periode kepemimpinannya, dia secara tegas menyatakan menolak.
Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran pemilu akan meleset dari jadwal yang telah ditetapkan. Pasalnya, hingga saat ini persiapan awal untuk menggelar pesta demokrasi itu belum juga dilakukan. Jokowi belum melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru. Hal itu membuat DPR kemudian tak juga membahas anggaran Pemilu 2024. Padahal tahapan pemilu harus sudah dimulai 20 bulan sebelum Februari 2024 atau pada pertengahan tahun ini.
