Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Anggaran Pemilu 2024, PKB: Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU Dulu

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Hasyim Asy'ari Anggota KPU
Hasyim Asy'ari Anggota KPU
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro menyatakan mereka siap membahas anggaran Pemilu 2024. Hanya saja, menurut dia, mereka masih menunggu pelantikan anggota Komisioner Komisi Pemiluhan Umum (KPU) yang baru oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Fauzan menyatakan Presiden Jokowi perlu mempercepat agenda pelantikan komisioner KPU yang baru. Tujuannya agar pembahasan anggaran bisa segera dilakukan DPR dan keputusan soal tahapan pemilu bisa segera diambil.

"Nah, sekarang KPU belum dilantik oleh presiden, jadi ya belum ada pembahasan sama sekali," kata dia saat dihubungi, Kamis, 10 Maret 2022.

Menurut Fauzan, pelantikan ini juga penting untuk mempersiapkan kerja KPU ke depannya. Komisioner baru, nantinya bisa segera menyusun tim, menunjuk ketua, serta membagi bidang kerja masing-masing.

"Kami berharap pelantikan dilakukan di akhir masa reses ini (awal masa sidang mendatang) sehingga awal masuk sidang sudah ada pengajuan pembahasan oleh KPU terpilih," paparnya.

Pada Februari lalu, DPR RI telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Hasilnya, DPR memilih tujuh nama komisioner yang terdiri dari Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sementara lima orang anggota Bawaslu yang terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun telah ditetapkan oleh DPR, komisioner KPU dan Bawaslu itu hingga saat ini belum dilantik oleh Presiden Jokowi. 

Soal anggaran Pemilu 2024 sebenarnya sudah diajukan oleh komisioner lama. Mereka mengajukan anggaran sebesar Rp 86 triliun sebelum akhirnya dikurangi menjadi Rp 76,6 triliun.

Angka itu sempat mendapatkan sorotan dari pemerintah karena naik tiga kali lipat dari anggaran Pemilu 2019. KPU beralasan kenaikan anggaran itu karena ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), penambahan jumlah pemilih, kenaikan honor para petugas hingga pembangunan infrastruktur.

Belakangan justru muncul isu soal penundaan pemilu yang dihembuskan oleh anggota partai koalisi pemerintahan. Presiden Jokowi tak secara tegas menyatakan menolak ide penundaan pemilu itu. Dia hanya menyatakan akan tetap berpegang kepada konstitusi terkait pemilu.

Pernyataan bersayap itu pun dicibir banyak pihak. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khorunnisa Nur Agustyati meminta Presiden Jokowi membuktikan komitmennya terhadap keberlangsungan Pemilu 2024 dengan mempercepat pembahasan anggaran dan penetapan tahapan pemilu. 

Baca: Narasi Institute: Penundaan Pemilu Erat Hubungannya dengan Pembangunan IKN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Makna Nama Sapi Mbrebes Mili Pemberian Jokowi untuk Masjid Al Akbar Surabaya

2 jam lalu

Ilustrasi seekor sapi. wikipedia.org
Makna Nama Sapi Mbrebes Mili Pemberian Jokowi untuk Masjid Al Akbar Surabaya

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS) menerima sapi kurban Idul adha dari Presiden Jokowi. Sapi itu diberi nama Mbrebes Mili.


Sandiaga Tanggapi Isu Reshuffle: Menteri Harus Siap Kena Reshuffle

2 jam lalu

Politikus PPP Sandiaga Uno saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) Jawa Tengah, Ahad, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sandiaga Tanggapi Isu Reshuffle: Menteri Harus Siap Kena Reshuffle

Sandiaga Uno menanggapi isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Pengusaha Tionghoa Indonesia Ingin Temui Jokowi, Pertanyakan soal Masa Transisi Pemerintahan Presiden dan Mundurnya Petinggi Otorita IKN

2 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Pengusaha Tionghoa Indonesia Ingin Temui Jokowi, Pertanyakan soal Masa Transisi Pemerintahan Presiden dan Mundurnya Petinggi Otorita IKN

Kalangan pengusaha Tionghoa yang tergabung dalam Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI berharap dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mendiskusikan tentang masa transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto sebagai Presiden RI Periode 2024-2029.


Jokowi Bahas Kawasan Ekonomi Khusus Industri Kayu dengan Ketum Sekabel Indonesia: Investor Sudah Siap Masuk

3 jam lalu

Presiden Jokowi menyapa masyarakat usai meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2024, di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu, 12 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Bahas Kawasan Ekonomi Khusus Industri Kayu dengan Ketum Sekabel Indonesia: Investor Sudah Siap Masuk

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Sekabel (Sedulur Kayu Mebel dan Pengusaha) Indonesia, Setyo Wisnu Broto di sela-sela kunjungannya ke Mal The Park Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Ahad, 16 Juni 2024.


Cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta

3 jam lalu

Cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta

Cawe-cawe Jokowi bisa membahayakan demokrasi. Setelah "sukses" membawa anak sulungnya menjadi wakil presiden, kini ia hendak membawa anak bungsunya.


Mardiono PPP Curigai Adanya Pihak yang Manfaatkan Aksi Unjuk Rasa untuk Goyang Jabatannya

3 jam lalu

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. PPP mengungapkan kekecewaannya terhadap putusan MK yang menolak gugatan PHPU Pileg 2024 karena dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara komperhensif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Mardiono PPP Curigai Adanya Pihak yang Manfaatkan Aksi Unjuk Rasa untuk Goyang Jabatannya

Mardiono mengatakan tak ingin menanggapi tuntutan pengunjuk rasa yang menuntut dirinya mundur


Daftar Partai yang Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024, Bagaimana dengan PDIP?

3 jam lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Daftar Partai yang Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024, Bagaimana dengan PDIP?

PKS, Nasdem, dan PKB mendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk kembali maju di Pilkada Jakarta 2024.


Anies Baswedan Siap Maju di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

3 jam lalu

Anies Baswedan saat menghadiri silaturahmi dan halal bihalal dengan PKL dan warga kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Marlina, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara pada Ahad, 19 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Anies Baswedan Siap Maju di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

Saat mengungkapkan alasannya maju lagi di Pilkada Jakarta, Anies Baswedan juga membahas nasib warga Kampung Bayam di Jakarta Utara.


Harapan PPATK kepada Satgas Judi Online Bentukan Presiden Jokowi

3 jam lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Harapan PPATK kepada Satgas Judi Online Bentukan Presiden Jokowi

PPATK mengungkapkan pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga mendominasi pemain judi online di Indonesia.


Kejati Papua Barat Tangkap Buron Perkara Pelanggaran Pemilu 2024, Tim Intelijen Sempat Kepung Rumahnya

6 jam lalu

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Kejati Papua Barat Tangkap Buron Perkara Pelanggaran Pemilu 2024, Tim Intelijen Sempat Kepung Rumahnya

Buron Faldri Iriawan adalah terpidana perkara tindak pidana Pemilu 2024 yang telah dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 18 juta.