TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kepada jajaran TNI - Polri bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah diputuskan ke Pulau Kalimantan dengan nama Nusantara. Terkait itu, Jokowi meminta TNI-Polri harus disiplin mendukung pemindahan tersebut.
Pernyataan itu dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret 2022. Rapim tersebut dihadiri sekitar 394 prajurit TNI maupun Polri.
"Untuk mencapai ini dibutuhkan kedisiplinan nasional. Ini yang kita sekarang lemah. Oleh sebab itu saya minta kepada jajaran TNI - Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan uang satu ini," tegas Kepala Negara.
Disiplin ini, menurut Jokowi, berkaitan dengan tidak adanya demokrasi di seluruh tubuh jajaran TNI-Polri, termasuk kepada keluarga besar mereka di rumah. Karena itu, dia menekankan, TNI-Polri harus ingat posisinya tersebut, termasuk dalam urusan pemindahan IKN.
"Tidak bisa yang namanya tentara, polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada demokrasi. Enggak ada namanya itu bawahan merasa bebas, tidak sama dengan atasan. Enggak boleh," tutur dia.
Dia menekankan, ketentuan ini penting untuk terus diingatkan supaya bisa menjadi contoh masyarakat secara luas. Jokowi kembali menegaskan supaya kedisiplinan ini juga disampaikan kepada keluarga para prajurit di rumah.
"Sehingga hal-hal ini harus mulai dikencangkan lagi supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak ibu yang kerja tapi di rumah juga sama, hati-hati," papar presiden.
Dia menekankan, pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantata sudah menjadi keputusan pemerintah dan telah disetujui DPR. Karena itu, Jokowi menyatakan tidak lagi ada jajaran TNI-Polri dan keluarganya yang protes mengenai keputusan tersebut.
"Apalagi di WA grup, dibaca gampang. Hati-hati dengan ini, dimulai dari hal-hal yang kecil dan nanti membesar, kita akan kehilangan kedisplinan di TNI dan Polri karena kedisiplinan di TNI-Polri berbeda dengan sipil karena dibatasi oleh pimpinan. Ini perlu saya ingatkan," tegas Jokowi.
