Jangan Bingung, Ini Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Reporter

Pemberian grasi kepada mantan Gubernur Riau karena alasan kemanusiaan mengingat Annas sudah uzur dan sering sakit-sakitan. ANTARA

TEMPO.CO, JakartaPemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi adalah hak prerogatif dari Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UUD 1945.

“Pemberian grasi dan rehabilitasi dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan dari Mahkamah Agung. Sedangkan amnesti dan abolisi berdasarkan pada Pasal 14 ayat 2 dengan mempertimbangkan keputusan DPR saat pemberiannya,” kata Sri Puguh Budi Utami, Kepala Balitbang Hukum dan HAM seperti dikutip Tempo dari laman balitbangham.go.id, Selasa, 30 November 2021.

Lalu, Apa Perbedaan  Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi?

1. Grasi

Dilansir dari laman fjp-law.com, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Hal ini diatur dalam UU No.5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Grasi.

Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden terhadap putusan pengadilan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun.

2. Amnesti

Dilansir dari laman indonesiabaik.id, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau amnesti umum yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UUD 1945. Menurut UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, pemberian amnesti mengakibatkan semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Artinya, kesalahan terpidana dihilangkan.

3. Abolisi

Abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi biasanya diberikan pada terpidana perorangan dan diberikan saat proses pengadilan sedang atau akan berlangsung. Saat memberikan abolisi, Presiden harus mempertimbangkan pertimbangan dari DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 UUD 1945.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan.

Rehabilitasi diberikan kepada terpidana yang telah mendapatkan kepastian hukuman dan menjalani masa pidana, tetapi kemudian dinyatakan tidak bersalah. Rehabilitasi diatur di dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945.

NAUFAL RIDHWAN ALY 

Baca: Jokowi Sudah Teken Kepres Amnesti Saiful Mahdi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Junta Myanmar Cabut Amnesti untuk Penasehat Ekonomi Suu Kyi Asal Australia

9 hari lalu

Junta Myanmar Cabut Amnesti untuk Penasehat Ekonomi Suu Kyi Asal Australia

Junta Myanmar mencabut amnesti atau pengampunan penjara atas seorang ekonom Australia, Sean Turnell.


Pro-Kontra Tuntutan JPU untuk 5 Terdakwa Pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo Penjara Seumur Hidup

14 hari lalu

Pro-Kontra Tuntutan JPU untuk 5 Terdakwa Pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo Penjara Seumur Hidup

JPU menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, Richard Eliezer 12 tahun, Putri Candrawath 8 tahun. Muncul pro-kontra.


Dari Ketua MK hingga Teroris, Inilah Sederet Narapidana yang Divonis Penjara Seumur Hidup

14 hari lalu

Dari Ketua MK hingga Teroris, Inilah Sederet Narapidana yang Divonis Penjara Seumur Hidup

Penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup oleh hakim kepada para pelaku kriminal sudah beberapa kali dilakukan. Berikut daftarnya.


Inilah Kriteria Kejahatan dengan Ancaman Hukuman Mati

14 hari lalu

Inilah Kriteria Kejahatan dengan Ancaman Hukuman Mati

Merujuk KUHP, ada enam kriteria kejahatan dengan ancaman hukuman mati. Selain itu, ada perkara narkotika dan tindak pidana korupsi.


Seluk-beluk Tuntutan ke Ferdy Sambo: Pasal-pasal KUHP yang Atur Penjara Seumur Hidup

17 hari lalu

Seluk-beluk Tuntutan ke Ferdy Sambo: Pasal-pasal KUHP yang Atur Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut rincian bunyi pasal-pasalnya.


4 Fakta Hukuman Seumur Hidup Ferdy Sambo: Tidak Sesuai Harapan Keluarga Yosua

17 hari lalu

4 Fakta Hukuman Seumur Hidup Ferdy Sambo: Tidak Sesuai Harapan Keluarga Yosua

Ada fakta-fakta menarik dari persidangan Ferdy Sambo yang dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh JPU pada Selasa lalu.


Makna Penjara Seumur Hidup dalam Tuntutan Hukuman Ferdy Sambo

17 hari lalu

Makna Penjara Seumur Hidup dalam Tuntutan Hukuman Ferdy Sambo

Berdasar Pasal 12 Ayat (1) KUHP, pidana penjara seumur hidup diartikan terpidana menjalani pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu.


Pertimbangan Lengkap JPU Menuntut Ferdy Sambo dengan Penjara Seumur Hidup

17 hari lalu

Pertimbangan Lengkap JPU Menuntut Ferdy Sambo dengan Penjara Seumur Hidup

JPU menuntut Ferdy Sambo hukuman penjara seumur hidup atas rencana pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat.


Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup, Saatnya Tunggu Sambo Cs Bacakan Pledoi

18 hari lalu

Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup, Saatnya Tunggu Sambo Cs Bacakan Pledoi

JPU menuntut Ferdy Sambo dengan penjara seumur hidup. Setelah itu terdakwa diberikan kesempatan baca pledoi sebelum vonis hakim. Apa pledoi itu?


Rangkaian Fakta Penting Tuntutan Penjara Seumur Hidup Ferdy Sambo

18 hari lalu

Rangkaian Fakta Penting Tuntutan Penjara Seumur Hidup Ferdy Sambo

Terdapat sejumlah fakta diseputar tuntutan penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo, terdakwa pembunuh Brigadir J, selama di persidangan.