Ini Alasan Ada Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar Pemerintah

Suasana Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Chasbullah Abdulmajid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 9 Februari 2022. Tingkat keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) atau penggunaan tempat tidur di Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Kota Bekasi mencapai 41 persen. TEMPO / Hilman Fathurrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan mengakui ada klaim tagihan penanganan Covid-19 yang tak bisa dibayarkan pemerintah kepada rumah sakit. Pada 2020 ada tagihan Rp 5,49 triliun yang tak bisa dibayarkan. Kemudian, di 2021 ada Rp 2,42 triliun.

Ada berbagai penyebab yang akhirnya membuat triliunan tagihan tak bisa dicairkan oleh pemerintah. Mulai dari dispute atau ketidaksesuaian antara RS dan BPJS Kesehatan, hingga RS yang telat melaporkan klaim alias sudah kedaluwarsa.

"Kami dibantu BPJS untuk memverifikasi, sebelum dilakukan pembayaran," kata kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Siti Khalimah dalam konferensi pers, Minggu, 13 Februari 2022.

BPJS memverifikasi klaim yang disampaikan rumah sakit. Lalu, BPJS akan menerbitkan lima status. Pertama yaitu Sesuai. Bila tagihan atau klaim dinyatakan sesuai, maka BPJS akan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BHAV) dan dilaporkan ke Kemenkes. "Sebagian besar klaim sebenarnya sesuai," kata Siti.

Tahun 2020, total klaim Rp 40,6 triliun dan yang sudah dibayar dan sesuai Rp 35,11 triliun. Tahun 2021, total klaim Rp 90,2 triliun. Jumlah yang bisa dibayarkan dan sesuai yaitu Rp 87,78 triliun. Dari Rp 87,78 triliun, masih ada sisa Rp 25,1 triliun yang harus dibayar di 2022.

Status kedua yaitu dispute. BPJS akan menerbitkan BAHV dispute dan diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Provinsi. "Klaim dispute bisa dinyatakan sesuai kalau rumah sakit bisa buktikan dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan," kata dia.

Dispute contohnya terjadi ketika RS harus melampirkan bukti tes PCR bagi pasien yang dirawat, tapi tak melampirkannya. "Atau pasien harus dilakukan rontgen, tapi RS tak melampirkan foto rontgen, dan tak bisa memenuhi juga," ujar Siti.

Tahun 2020, klaim dispute mencapai Rp 5,6 triliun dan naik di 2021 menjadi Rp 12,94 triliun. Tapi di 2021, sebanyak Rp 6,4 triliun ternyata layak bayar dan Rp 1,74 triliun tetap tak bisa dibayarkan.

Status ketiga yaitu Pending. Ini terjadi ketika dokumen yang diterima BPJS dari RS belum lengkap dan diberi waktu 14 hari. "Kalau RS bisa melengkapi, maka dinyatakan sesuai dan dikirim BAHV ke kami (Kemenkes)," kata dia.

Status ketiga ini bisa berubah jadi tak bisa dibayarkan. Ini terjadi ketika RS tak kunjung melengkapi dokumen selama 14 hari, atau memberikan dokumen yang tidak sesuai.

Status keempat yaitu Tidak Sesuai, yaitu klaim yang memang tidak sesuai dari awal proses pengajuan oleh RS. Status kelima yaitu Kedaluwarsa atau klaim dari RS melewati masa pengajuan yang ditetapkan Kemenkes.

Ketentuan Kedaluwarsa ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 5673 Tahun 2021. Masa kedaluwarsa yaitu dua bukan. Contohnya klaim 2021 paling lambat yaitu 28 Februari 2022. Siti menyebut pihaknya sudah mengingatkan RS soal masa kedaluwarsa ini.

Tapi akhirnya tetap ada triliunan tagihan yang tak bisa dibayarkan. Tahun 2020, klaim kedaluwarsa yaitu Rp 1,14 triliun dan juga tagihan Rp 4,3 triliun yak bisa dibayarkan. "Ini kenapa terjadi banyak tak bisa dibayarkan, karena saat itu kita masih gunakan sistem pengajuan satu per satu," kata dia.

Nilainya sudah menurun di 2021. Klaim kedaluwarsa dan tak sesuai jadi Rp 680 miliar dan dispute yang tak dapat dibayarkan yaitu Rp 1,74 triliun. "Karena RS sudah antisipasi terkait batas waktu, dan memahami bagaimana mengajukan klaim sehingga tak dinyatakan dispute," kata dia.

Untuk mengurangi dispute dan kedaluwarsa ini, Siti menyebut Kemnekesz sudah memberikan sejumlah saran kepada RS. Mulai dari penyiapan tim khusus klaim Covid-19 sampai meminta manajemen RS turun langsung.

Siti menuturkan Direktur Rumah Sakit harus menandatangani BAHV hingga Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), dokumen pengecekan ulang dari Kemenkes sebelum pencairan tagihan. "Ini agak lama, kadang Direktur RS-nya belum terinfo oleh tim klaim, sedangkan kami koordinasi dengan tim klaim," kata dia.

Baca juga: Kemenkes Jelaskan Soal Tunggakan Klaim Covid-19 Rumah Sakit Rp 251 T






Fakta-fakta Temuan Baru Kasus Gagal Ginjal Akut Anak di DKI Jakarta

11 jam lalu

Fakta-fakta Temuan Baru Kasus Gagal Ginjal Akut Anak di DKI Jakarta

Temuan baru dua pasien anak yang menderita gagal ginjal akut di DKI Jakarta. Seperti apa fakta-fakta mengenai kasus gagal ginjal akut terbaru?


Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Imbau Jangan Beli Obat Sirup tanpa Resep Dokter

12 jam lalu

Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Imbau Jangan Beli Obat Sirup tanpa Resep Dokter

Menanggapi munculnya kasus baru gagal ginjal akut, Kemenkes mengimbau masyarakat tidak membeli obat sirup sembarangan tanpa resep dari dokter.


2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di Jakarta, Satu Pasien Meninggal Usai Konsumsi Praxion

12 jam lalu

2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di Jakarta, Satu Pasien Meninggal Usai Konsumsi Praxion

Satu kasus yang terkonfirmasi gagal ginjal akut atau Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) di Jakarta dialami anak berusia 1 tahun.


Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Pastikan Obat Sirup yang Diduga Jadi Penyebabnya Sudah Ditarik

14 jam lalu

Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Pastikan Obat Sirup yang Diduga Jadi Penyebabnya Sudah Ditarik

Kemenkes menyebut satu korban baru gagal ginjal akut pada anak mengonsumsi obat sirup penurun demam merk Praxion.


Kasus Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Begini Kronologinya

16 jam lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Begini Kronologinya

Kementerian Kesehatan memaparkan kronologi bertambahnya korban gagal ginjal akut. Dua kasus baru ditemukan di Jakarta dengan satu korban meninggal.


Pesan Menkes untuk Turunkan Prevalensi Stunting

3 hari lalu

Pesan Menkes untuk Turunkan Prevalensi Stunting

Menkes menyatakan pada 2023 pemerintah fokus mengejar prevalensi stunting turun ke angka 17 persen. Berikut langkah yang dilakukan.


PeduliLindungi Berganti Jadi Aplikasi SatuSehat, Ini Tujuannya dan Manfaatnya bagi Pengguna

3 hari lalu

PeduliLindungi Berganti Jadi Aplikasi SatuSehat, Ini Tujuannya dan Manfaatnya bagi Pengguna

Pemerintah mengintegrasikan melakukan transformasi aplikasi Pedulilindungi menjadi aplikasi SatuSehat.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

3 hari lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Menkes Beri Penghargaan Kontribusi Penanganan Covid-19 kepada AMSI

4 hari lalu

Menkes Beri Penghargaan Kontribusi Penanganan Covid-19 kepada AMSI

AMSI dinilai telah memberikan kontribusi penting khususnya dalam penyebaran informasi tentang Covid-19 dan pencegahan hoaks selama pandemi.


Penyandang Disabilitas Tewas Ditabrak Kereta Api Trans Sulawesi di Barru

5 hari lalu

Penyandang Disabilitas Tewas Ditabrak Kereta Api Trans Sulawesi di Barru

Seorang petani La Sudding, 53 tahun meninggal akibat ditabrak kereta api Trans Sulawesi di Kabupaten Barru, Rabu, 01 Februari 2023.