Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU PPP

image-gnews
Anggota Komisi Agama atau Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Bukhori Yusuf. Sumber: fraksi.pks.id
Anggota Komisi Agama atau Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Bukhori Yusuf. Sumber: fraksi.pks.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) menjadi RUU inisiatif DPR.

Namun, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 itu telah diketok menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna setelah delapan dari sembilan fraksi sepakat.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengungkapkan alasan fraksinya menolak pengesahan RUU PPP. Alasan tersebut dibacakan saat menyampaikan pendapat fraksi dalam rapat paripurna.

Alasan pertama, dia mengatakan, PKS menyarankan supaya DPR lebih dahulu menyepakati mekanisme yang pasti dalam penggunaan metode Omnibus Law. Ini supaya produk hukum Omnibus Law yang gagal seperti UU Cipta Kerja tidak lagi terulang.

"Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII Tahun 2020 yang menyatakan proses pembentukannya cacat secara formil menujukkan betapa penggunaan metode omnibus law yang tidak memiliki koridor yang pasti dan diteruskan merupakan tindakan inkonsistusional dan membahayakan," ujarnya, Selasa 8 Februari 2022.

Selain itu, Bukhari melanjutkan, RUU ini juga harus memastikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode Omnibus Law tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya jangka waktu yang jelas dengan mengabaikan partisipasi publik.

Di sisi lain, dia juga menyatakan, PKS menolak Pasal 73 RUU itu yang mengatur mekanisme perbaikan teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam hal masih terdapat kesalahan ketik setelah RUU yang telah disetujui bersama disampaikan oleh DPR ke presiden untuk disahkan dan diundangkan. 

"Karena itu PKS menolak ketentuan tentang perbaikan RUU setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna DPR karena ini membenarkan praktik legislasi yang tidak baik sehingga merendahkan marwah pembentukan UU," tegas Bukhari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penolakan ini, katanya, penting meskipun dalam pasal 72 ayat 1 a draf RUU Perubahan P3 ini disebutkan bahwa perbaikannya hanya meliputi perbaikan kesalahan teknis penulisan yang dilakukan pimpinan alat kelengkapan DPR dan pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang bahas UU tersebut.

"Pada praktiknya ketentuan ini rawan untuk disalahgunakan seperti yang terjadi saat pengesahan RUU Cipta Kerja di mana terdapat perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan," ucap dia.

Dia juga menekankan, RUU ini harus mengakomodir dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus melibatkan pihak pro dan kontra secara seimbang serta sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat.

Selain itu, RUU ini menurutnya harus dipastikan tidak hanya dibuat untuk memberikan payung hukum terhadap revisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun sebagai upaya menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan kualitas legislasi yang memihak kepada kepentingan rakyat.

"Kami dari Fraksi PKS menyatakan menolak untuk dilakukan pengambilan keputusan hari ini karena masih minimnya pembahasan di badan legislasi yang baru melaksanakan tiga kali rapat dalam rangka penyusunan RUU tersebut," ucap Bukhari.

Baca: RUU PPP Disahkan Jadi Usul DPR, Cuma PKS yang Bacakan Pendapat Fraksi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS-PDIP-PKB Bersatu, Anies Baswedan Menuju Pilgub Jakarta?

2 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
PKS-PDIP-PKB Bersatu, Anies Baswedan Menuju Pilgub Jakarta?

PKS, PDIP, dan PKB telah memberi sinyal dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Akankah Anies menuju PIlgub Jakarta?


Ramai-ramai Tepis Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024

2 jam lalu

Jokowi dan Ketum Parpol Bahas Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Pilgub DKI
Ramai-ramai Tepis Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024

Isu Jokowi cawe-cawe mencuat di Pilkada 2024. Benarkah demikian?


Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

4 jam lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta mendapatkan bansos.


Pilkada Jatim, PKS Sebut Komunikasi dengan Khofifah Cukup Intensif

5 jam lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Pilkada Jatim, PKS Sebut Komunikasi dengan Khofifah Cukup Intensif

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut komunikasi partainya dengan Khofifah Indar Parawansa cukup intensif.


Anies Baswedan: Terbiasa dengan PKS hingga Tak Memikirkan Lawan Pilkada 2024

16 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
Anies Baswedan: Terbiasa dengan PKS hingga Tak Memikirkan Lawan Pilkada 2024

Anies Baswedan telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jakarta


PKS Berharap Prabowo Tidak Teken Keppres Pemindahan IKN

16 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
PKS Berharap Prabowo Tidak Teken Keppres Pemindahan IKN

PKS husnuzan Prabowo tak akan menandatangani Keppres pemindahan ibu kota ke IKN


PKS Khawatir Bansos untuk Korban Judi Online Digunakan Buat Judi Lagi

17 jam lalu

Pertumbuhan praktik judi di dalam negeri bukan tanpa alasan. Masyarakat sudah familier dengan praktik ini sejak zaman dulu. Sampai sekarang, masih menjadi penyakit menahun.
PKS Khawatir Bansos untuk Korban Judi Online Digunakan Buat Judi Lagi

PKS mengkritik kebijakan pemerintah soal bansos bagi korban judi online.


Begini Respons PKS soal Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

18 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan sejumlah jajaran menyampaikan keterangan saat konferensi pers perihal situasi Koalisi Pilpres 2024, di kantor DPP PKS, TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu 2 September 2023. Dalam keterangannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap bertahan di Koalisi Perubahan dan Persatuan mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Respons PKS soal Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

PKS merespons soal cawe-cawe Jokowi. Bantah ditawarkan koalisi oleh istana.


Ahmad Syaikhu Berharap Anies Baswedan Didampingi Kader PKS Maju di Pilgub Jakarta

19 jam lalu

Mantan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa, 23 April 2024. Tempo/Defara
Ahmad Syaikhu Berharap Anies Baswedan Didampingi Kader PKS Maju di Pilgub Jakarta

PKS memprioritaskan kadernya maju di Pilgub Jakarta untuk mendampingi Anies Baswedan. Sejumlah nama telah disiapkan.


Presiden PKS Beri Sinyal Kuat Dukung Anies Baswedan Maju di Pilgub Jakarta

20 jam lalu

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan (tengah) didampingi Presiden Partai PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Dalam pidatonya Anies meminta agar semua masyarakat yang ingin perubahan untuk memilih pasangan AMIN. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Presiden PKS Beri Sinyal Kuat Dukung Anies Baswedan Maju di Pilgub Jakarta

Presiden PKS menyatakan optimisme dalam mendukung Anies Baswedan. Singgung pengalaman Anies yang pernah maju di Pilpres.