Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Koalisi Partai Islam, PKS Ingin Koalisi yang Perkuat Kebangsaan

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyambut kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 29 April 2021. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan serta perkenalan kepengurusan baru PKS di bawah kepemimpinan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyambut kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 29 April 2021. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan serta perkenalan kepengurusan baru PKS di bawah kepemimpinan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons langkah Partai Bulan Bintang yang mengajak PPP dan PAN berkoalisi untuk Pemilu 2024.

Usaha untuk menciptakan koalisi tersebut telah dibangun petinggi PBB dengan melakukan pertemuan bersama petinggi PPP dan PAN pekan lalu. PBB berkeinginan menciptakan koalisi diantara partai berbasis Islam.

Terkait hal itu, Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan, partainya siap berkoalisi dengan partai berbasis nasionalis relijius. Koalisi dengan PBB nantinya pun menurut dia sangat dimungkinkan untuk Pemilu 2024 meski belum ada pertemuan.

"PKS siap berkoalisi dengan partai nasionalis relijius. Begitu juga dengan kandidat capresnya," kata dia saat dihubungi, Ahad, 23 Januari 2022.

Kemungkinan ini juga telah menjadi hasil Musyawarah Majelis Syura PKS pada 13 Januari lalu. Sejak itu, PKS, menurut Ahmad, telah melakukan pertemuan dengan banyak partai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dengan Demokrat, PAN, Nasdem, Golkar, Gerindra dan PPP kita sudah silaturahim. Dengan PBB tentu lebih dimungkinkan karena sama sama punya landasan dan akar yang sama," tegas Ahmad.

Namun, di tengah kondisi masyarakat saat ini, yang menurutnya tengah terbelah menjadi dua kubu, PKS lebih ingin membangun koalisi yang bertujuan memperkuat kebangsaan. Targetnya untuk menghilangkan sekat perbedaan tajam di tengah masyarakat.

"Koalisi yang ingin dibangun PKS adalah koaliasi yang memperkuat kebangsaan. Musuh kita adalah perilaku korupsi, nepotisme dan kekuatan oligarki yang membeli demokrasi," ungkap dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

3 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

4 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

12 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

15 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

16 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

21 jam lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.


Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.


KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

1 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.