Pakar Sebut Jokowi Hanya Pentingkan Isu Ekonomi di Periode Kedua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Presiden Joko Widodo (depan) turun dari sepeda motor custom Kawasaki W175 bergaya chopper bobber tiba di Pertamina Mandalika International Street Circuit di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis 13 Januari 2022.. Kunjungan kerja tersebut untuk mengecek kesiapan jelang event MotoGP yang akan diselenggarakan di Mandalika, Lombok. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

    Presiden Joko Widodo (depan) turun dari sepeda motor custom Kawasaki W175 bergaya chopper bobber tiba di Pertamina Mandalika International Street Circuit di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis 13 Januari 2022.. Kunjungan kerja tersebut untuk mengecek kesiapan jelang event MotoGP yang akan diselenggarakan di Mandalika, Lombok. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

    TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pakar menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja di periode keduanya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut banyak isu publik yang terpinggirkan akibat fokus tersebut.

    Burhanuddin mengatakan beberapa isu-isu sosial di era pemerintahan Jokowi kerap luput dari perhatian pemerintah. Misalnya, isu korupsi dan hak asasi manusia.

    “Ini dapat terlihat sekali dari betapa ngebutnya pembahasan RUU KPK dan juga RUU Omnibus Law. Dari sini sudah terlihat jelas ekonomi menjadi fokus utama pemerintah,” kata dia pada Kamis, 13 Januari 2022.

    Burhanuddin juga menyebut iklim demokrasi di Indonesia juga menurun. Hal ini dapat terlihat dari parlemen yang mulai satu suara dengan pemerintah alih-alih menjadi penyeimbang dalam menyusun kebijakan.

    “Kendati banyaknya partai yang lolos di parlemen, yang menjadi oposisi hanya tinggal dua,” kata Burhanuddin.

    Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, juga sependapat perihal minimnya kesadaran pemerintah terhadap isu penegakan HAM dan pemberantasan korupsi. Ia berkata, dengan alasan pandemi, banyak hak-hak masyarakat yang dibatasi oleh pemerintah.

    “Kita lihat saja bagaimana represi aparat saat demonstrasi penolakan UU Omnibus Law dan UU KPK dengan alasan protokol kesehatan, tapi di sisi lain mereka diberi impunitas untuk melanggar prokes di kala pandemi,” kata pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera tersebut soal kepemimpinan Jokowi di periode kedua.

    MIRZA BAGASKARA

    Baca juga: Luncurkan Holding BUMN, Jokowi Harap Pengelolaan Pariwisata Lebih Efisien


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Sepakati Travel Bubble dengan Singapura, Ini Penjelasannya...

    Indonesia membuka pintu pariwisata melalui Travel Bubble. Wisatawan yang memenuhi syarat dapat menyeberang ke Singapura melalui Batam dan Bintan.