Partai Buruh: Partai Politik Belum Mencerminkan Agenda Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan partai-partai politik di Indonesia belum sepenuhnya bergerak sesuai aspirasi rakyat. Ia mencatat adanya sejumlah manuver dari parpol yang justru banyak merugikan rakyat selama pandemi berlangsung.

Said mengambil contoh percepatan pengesahan UU Omnibus Law saat pandemi berlangsung. Menurut dia, kendati sudah banyak di tolak oleh masyarakat, UU Omnibus Law justru terkesan dikebut pengesahannya.

“Rakyat tidak berdaya melakukan selama melakukan penolakan UU Omnibus Law,” kata dia pada Kamis, 30 Desember 2021.

Selain menyinggung Omnibus Law, Said juga berkata revisi UU KPK yang dilakukan oleh parlemen merugikan rakyat. Ia menyebut UU KPK yang baru sama sekali tidak berpihak kepada agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Masih jauh panggang dari api, antara aspirasi rakyat dan keputusan parlemen,” kata dia

Said Iqbal juga mengatakan saat ini Partai Buruh menargetkan untuk lolos parlemen di 2024 nanti. Dengan mengakomodir seluruh spektrum kaum buruh, Said yakin partai yang baru terbentuk tersebut bisa menjadi wadah aspirasi rakyat kecil di pemilu 2024 nanti.

“Partai Buruh saat ini tinggal menunggu verifikasi KPU saja,” kata dia dalam konferensi pers Partai Buruh.

Baca: Pakar Sebut Partai Buruh Punya Peluang Di Pemilu 2024