TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) gencar mensosialisasikan kurikulum prototipe ke sejumlah daerah sebelum diluncurkan pada 2022. Kurikulum ini ditawarkan sebagai opsi baru dalam rangka pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menolak menyebut kurikulum prototipe ini sebagai kurikulum baru, karena sifatnya opsional.
"Kurikulum prototipe tidak disebut sebagai kurikulum 2022, karena opsional. Kurikulum ini hanya akan diterapkan di satuan pendidikan yang berminat untuk menggunakannya sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran," ujar Anindito saat dihubungi Tempo pada Kamis, 23 Desember 2021.
Menurut Anindito, kurikulum prototipe ini lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa.
Dengan demikian, ujar dia, guru bisa punya lebih banyak waktu menerapkan pembelajaran yang mendalam, seperti diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran yang berbasis masalah atau proyek lintas mata pelajaran.
Di jenjang SMA, metode ini diharapkan memberi kesempatan pada siswa untuk menekuni minatnya secara lebih fleksibel. "Oleh karena itu, alih-alih dikotakkan ke dalam jurusan IPA, IPS dan Bahasa, siswa kelas 11 dan 12 akan boleh meramu sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya," tuturnya.
Misalnya, siswa yang ingin menjadi insinyur boleh mengambil matematika lanjutan dan fisika lanjutan, tanpa mengambil biologi. "Siswa boleh mengkombinasikan itu dengan mata pelajaran IPS, bahasa, dan kecakapan hidup yang sejalan dengan minat dan rencana karirnya," ujar pria yang akrab disapa Nino itu.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbudristek, Supriyatno, mengatakan dengan kurikulum prototipe ini, sekolah memiliki keleluasaan dalam penerapan kurikulum.
"Sebab, yang dituntut adalah capaian pembelajaran di tiap fase. Dalam kurikulum prototipe, ada fase A, B, C, D, dan E. Fase-fase ini memberikan keleluasaan pada guru bagaimana mencapai capaian pembelajaran di masing-masing fase,” ujar Supriyatno, Selasa lalu.
Dengan begitu, lanjut Supriyatno, operasional pada kurikulum prototipe bisa dikembangkan di satuan pendidikan. Sekolah diberikan keleluasaan memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah atau menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik.
"Namun pusat tetap menyediakan perangkat ajar seperti buku teks pelajaran, contoh modul ajar mata pelajaran, atau contoh panduan proyek Profil Pelajar Pancasila,” ujarnya.
Kurikulum prototipe telah diuji coba ke 2.500 Sekolah Penggerak dan 895 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan pada 2021. Dengan adanya opsi baru kurikulum prototipe ini, mulai 2022, kurikulum nasional memiliki tiga opsi kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti menilai kurikulum prototipe ini sebagai opsi yang bagus. "Sebab yang paling tahu apa yang baik untuk siswa, itu sekolah dan guru. Biar guru-guru di sekolah yang berembuk," ujar dia.
Namun, Agustina mengingatkan agar kebijakan tersebut harus diikuti oleh pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek juga diminta menyerap masukan dari publik melalui diskusi dan lokakarya sebelum kurikulum ini dijalankan. "Sehingga nanti kita akan dapatkan formulanya yang paling tepat," ujarnya.
Pengamat Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah menyarankan pemerintah membuat standar yang jelas untuk penerapan kurikulum prototipe ini. "Jangan menyerahkan ke sekolah. Hal ini akan membuat sekolah bingung dan tidak terstandar," ujar dia, Kamis, 23 Desember 2021.
Lebih jauh, Jejen mendorong pemerintah mengubah kurikulum secara keseluruhan. "Jika pemerintah menyebut kurikulum prototipe lebih fokus pada materi esensial, ini menandakan ada pandangan bahwa kurikulum 2013 memuat beberapa materi yang tidak esensial, sehingga perlu diganti," ujar dia.
Menurut Jejen, ada lima keterampilan peserta didik yang harus dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah, yakni; berpikir kritis, komunikatif, kerja sama, kreatif, dan berjiwa kepemimpinan.
"Lima keterampilan ini yang belum maksimal dikembangkan oleh sekolah kita. Maka menurut saya, perubahan kurikulum hal utama yang harus dilakukan. Jika sekadar mengubah materi dan metode, tidak akan membuahkan hasil yang maksimal," ujar dia.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, Zulfikri Anas sebelumnya menyebut, pemerintah akan melihat terlebih dahulu perkembangan penerapan kurikulum ini selama dua tahun, yaitu tahun 2022 sampai dengan 2024. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi kembali.
"Dalam dua tahun ke depan, kurikulum yang disederhanakan akan terus dievaluasi sambil memperkenalkan kepada seluruh masyarakat," tuturnya.
Untuk sementara ini, pemerintah lebih berfokus pada upaya mengurangi dampak learning loss akibat pandemi Covid-19. Salah satu indikasi learning loss yang tampak adalah berkurangnya kemajuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2 SD setelah satu tahun pandemi.
Hasil riset Kemendikbudristek menunjukkan, sebelum pandemi, kemajuan belajar selama satu tahun (kelas 1 SD) adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan. Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar, sedangkan untuk numerasi, setara dengan 5 bulan belajar. Data tersebut merupakan hasil riset Kemendikbudristek yang diambil dari sampel 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten/kota di 4 provinsi, pada bulan Januari 2020 dan April 2021.
DEWI NURITA
Baca: Nadiem: Kurikulum Lingkungan Hidup Penting Untuk Transformasi Pendidikan
