Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nadiem: Kurikulum Lingkungan Hidup Penting Untuk Transformasi Pendidikan

Reporter

image-gnews
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meresmikan lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal tahun 2021, Rabu, 4 Agustus 2021. Kredit: Tangkapan Layar
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim meresmikan lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal tahun 2021, Rabu, 4 Agustus 2021. Kredit: Tangkapan Layar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan pendidikan lingkungan hidup yang mengedepankan konsep berkelanjutan penting untuk transformasi sistem pendidikan. Sebab, dampak perubahan iklim sudah terlihat dan dirasakan.

"Kita harus mengakui bahwa jika dibandingkan negara maju, Indonesia cukup ketinggalan sistem pendidikannya. Yaitu, belum berhasil membangun kesadaran guru dan orang tua bahwa edukasi lingkungan hidup adalah cara untuk menyelamatkan generasi penerus," ujarnya dalam diskusi publik yang diselenggarakan Change.org pada Rabu, 17 November 2021.

Menurut dia, masyarakat perlu menghasilkan langkah-langkah spesifik terkait edukasi isu lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu, dia juga menilai bahwa hal penting lainnya terkait edukasi perubahan iklim adalah nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan. Dia menyatakan bahwa jangan sampai kebutuhan-kebutuhan manusia mengorbankan alam. 

Menurut Nadiem, transformasi holistik sistem pendidikan menjadi salah satu tujuan program merdeka belajar yang mengedepankan pendidikan iklim. Maka, kurikulum akan jadi aspek utama untuk dievaluasi. 

Nadiem juga mengapresiasi anak-anak muda yang mulai membicarakan soal perubahan iklim agar bisa masuk dalam kurikulum di sekolah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, perwakilan Climate Education Now, Supandi Saputra, mengatakan ia dan teman-temannya memulai petisi di Change.org untuk mendorong agar pemerintah segera memasukkan kurikulum iklim. 

Menurut Supandi, anak muda adalah salah satu kelompok paling rentan atas dampak krisis iklim“Jika krisis iklim terus berlanjut, ke depannya, kami akan menanggung beban kelaparan dan kekurangan gizi paling parah, dan penyakit-penyakit seperti sesak napas”, kata Supandi. 

 JESSICA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Super Topan Kong-rey Terjang Taiwan: Satu Tewas, 73 Terluka, dan 2 Turis Asing Hilang

2 hari lalu

Pemandangan pepohonan yang tertiup angin kencang, saat Topan Kong-rey menerjang daratan, di Kabupaten Taitung, Taiwan, 31 Oktober 2024, dalam tangkapan layar yang diperoleh dari video media sosial. Rich-Sunshine Inn/via REUTERS
Super Topan Kong-rey Terjang Taiwan: Satu Tewas, 73 Terluka, dan 2 Turis Asing Hilang

Topan Super Kong-rey adalah salah satu badai terkuat yang melanda Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.


PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

3 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.


Unpam, Cagub Jakarta, dan Parade Monster Plastik di Top 3 Tekno

3 hari lalu

Kampus Universitas Pamulang atau Unpam 2 di Jalan Raya Puspiptek, Pamulang, Tangerang Selatan. Istimewa
Unpam, Cagub Jakarta, dan Parade Monster Plastik di Top 3 Tekno

Universitas Pamulang (Unpam) yang tak berharap menjadi perguruan tinggi negeri atau PTN masih mengisi berita terpopuler pagi ini.


Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

4 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.


Gunung Fuji Belum Bersalju hingga Akhir Oktober, Pertama dalam 130 Tahun

4 hari lalu

Gunung Fuji dari Danau Yamanaka, Jepang. Unsplash.com/Jessica Gale
Gunung Fuji Belum Bersalju hingga Akhir Oktober, Pertama dalam 130 Tahun

Turunnya salju di Gunung Fuji menjadi tanda musim dingin telah tiba, biasanya awal Oktober.


Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

4 hari lalu

Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Doleek, kedua dari kanan, meresmikan Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa, 29 Oktober 2024 (TEMPO/Shinta Maharani)
Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

Kedutaan Besar Republik Cek membuka Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di UGM untuk memperkuat kerja sama pendidikan dan budaya.


Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

4 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.


Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

4 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

Hetifah mengatakan rencana pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun mendapat dukungan dari Komisi X DPR.


Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

4 hari lalu

Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia dan Perwakilan Provinsi Kaluga, Rusia, menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha Indonesia di The Plaza Office Tower, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

Provinsi Kaluga, Rusia, mendorong kerja sama ekonomi dengan Indonesia.


Ketua Komisi X DPR Dukung Pemerintah Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

4 hari lalu

Ilustrasi Sekolah Tatap Muka atau Ilustrasi Belajar Tatap Muka. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Ketua Komisi X DPR Dukung Pemerintah Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan saat ini rencana implementasi wajib belajar 13 tahun belum memiliki payung hukum